Peraturan Menteri Nomor p-42-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu.

2. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

4. Pengelolaan Hutan adalah Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang wilayah areal kerjanya di luar Perum Perhutani termasuk di luar Pulau Jawa yang kegiatan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai penyangga kehidupan.

8. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut IUPHHK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.

9. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Desa yang selanjutnya disebut IUPHHK-HD adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

10. Pemegang izin adalah Pemegang IUPHHK-HT/HTR/HTHR/HD/HKm.

11. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

12. Industri primer hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah industri untuk mengolah Kayu Bulat (KB) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK), menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

13. Industri pengolahan kayu lanjutan yang selanjutnya disebut industri lanjutan adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu dan/atau dari perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO). www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Industri pengolahan kayu terpadu yang selanjutnya disebut industri terpadu adalah industri primer dan industri lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.

15. Blok Kerja Tebangan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.

17. Tempat Pengumpulan Kayu yang selanjutnya disebut TPn adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.

18. Tempat Penimbunan Kayu Hutan selanjutnya disebut TPK Hutan adalah tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun Kayu Bulat (KB)/Kayu Bulat Sedang (KBS)/Kayu Bulat Kecil (KBK) dari beberapa TPn, yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin.

19. Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disebut TPK Antara adalah tempat untuk menampung KB dan/atau KBS dan/atau KBK dari 1 (satu) pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan group, baik berupa logpond atau logyard, yang lokasinya di luar areal pemegang izin dan berada pada hutan produksi dan/atau di luar kawasan hutan.

20. Tempat Penimbunan Kayu Industri selanjutnya disebut TPK Industri adalah tempat penimbunan Kayu Bulat (KB) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK) di air atau di darat (logpond atau logyard) yang berada di lokasi industri dan/atau sekitarnya.

21. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPT-KB adalah tempat untuk menampung KB/KBS/KBK, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.

22. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut TPT-KO adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.

23. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

24. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising www.djpp.kemenkumham.go.id

pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu. /25. Pemanenan... 25. Pemanenan adalah kegiatan penebangan/pemotongan pohon hasil penanaman yang berasal dari areal hutan tanaman. 26. Kayu Hasil Pemanenan yang selanjutnya disebut KHP adalah kayu hasil produksi yang dihasilkan dari pemanenan hasil penanaman pada hutan tanaman dan dapat berupa KB/KBS/KBK. 27. Buku Ukur adalah catatan atas hasil pengukuran dan pengujian kayu dari hasil produksi yang dibuat di TPn. 28. Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) yang lazim disebut LHP adalah dokumen yang memuat realisasi seluruh hasil penebangan/pemanenan pohon pada petak/blok yang ditetapkan. 29. Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL). 30. Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut FA-KB adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah. 31. Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan. 32. Daftar Kayu Hasil Pemanenan yang selanjutnya disebut D-KHP adalah dokumen yang memuat identitas kayu hasil pemanenan sebagai dasar penerbitan sekaligus merupakan lampiran FA-KB. 33. Daftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut D-KO adalah dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dokumen FA-KO dan merupakan lampiran FA-KO. 34. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal. www.djpp.kemenkumham.go.id

35. Nota Perusahaan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO maupun dari industri lanjutan.
36. Petugas Timber Cruising adalah karyawan pemegang izin yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL TC atau GANISPHPL CANHUT yang ditetapkan sebagai petugas timber cruising.
37. Pembuat LP-KHP adalah karyawan pemegang izin yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuatan LP-KHP.
38. Pejabat Pengesah Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan yang selanjutnya disingkat P2LP-KHP adalah pegawai kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai WAS-GANISPHPL PKB yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi hasil pemanenan.
39. Penerbit FA-KB/FA-KO adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen FA-KB/FA-KO.
40. Laporan Mutasi Kayu yang selanjutnya disebut LMK adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan KB/KBS/KBK yang dibuat di TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan TPK Industri.
41. Laporan Mutasi Kayu Olahan yang selanjutnya disebut LMKO adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan yang dibuat di industri primer hasil hutan kayu/industri terpadu dan TPT-KO.
42. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
43. Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.
44. Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
45. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
46. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Maksud penatausahaan hasil hutan kayu yaitu untuk menjamin hak- hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tenaman yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut sesuai izin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tujuan penatausahaan hasil hutan kayu yaitu untuk diperolehnya hak-hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin legalitas kayu yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut oleh pengelola atau pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perencanaan produksi IUPHHK-HTI berdasarkan rencana hasil pemanenan di areal kerjanya. (2) Pemanenan di areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemegang IUPHHK-HTR/HTHR/HD/HKm dapat melakukan pemanenan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyusunan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) TPn, TPn Utama dan/atau TPK Hutan ditetapkan oleh pimpinan perusahaan pemegang izin atau pegawai perusahaan pemegang izin setingkat manager yang dikuasakan dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan. (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa RKTUPHHK atau rencana pembukaan lahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) TPK Antara yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak MENETAPKAN TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Provinsi MENETAPKAN TPK Antara. (5) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak MENETAPKAN TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Direktur dapat MENETAPKAN TPK Antara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai. (6) TPK Antara yang berada di luar kawasan hutan penetapannya oleh pimpinan pemegang izin atau pegawai perusahaan pemegang izin setingkat manager. (7) Penetapan TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai. (8) TPn dan/atau TPK Hutan pada areal kerja Pemegang Hak Pengelolaan Hutan ditetapkan oleh KKPH/Administratur.

(1) Seluruh kayu hasil pemanenan dari hutan tanaman pada hutan produksi, wajib dilakukan pengukuran dan/atau pengujian oleh GANISPHPL PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pengukuran dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat ke dalam Buku Ukur sebagai dasar pembuatan LP- KHP. (3) Pengukuran kayu hasil pemanenan yang digunakan sebagai bahan baku industri primer hasil hutan kayu dapat dilakukan dengan metoda: a. stapel meter pada tumpukan yang mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi yang teratur di TPn; b. stapel meter di atas alat angkut truk/ponton di TPK Hutan/Logpond; c. penimbangan alat angkut truk dan muatannya di TPK Hutan; atau d. pengukuran batang per batang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal pengukuran dilakukan batang per batang, maka diperlukan penandaan berupa nomor pada kedua bontos kayu atau pada badan batang dimulai dari angka 1 (satu) dan seterusnya. (5) Dalam hal pengukuran menggunakan stapel meter (sm), pada setiap tumpukan diberi penandaan dengan menerakan tanda yang tidak mudah hilang di samping atau di depan tumpukan berupa nomor tumpukan, nomor petak tebangan, panjang, lebar dan tinggi tumpukan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai angka konversi stapel meter dan angka konversi ton ke dalam satuan m3 (meter kubik) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Setiap hasil pengukuran kayu yang telah dicatat dalam Buku Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib dibuat LP-KHP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan disampaikan kepada P2LP-KHP untuk pemeriksaan dan pengesahan. (2) LP-KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan disahkan di TPn atau TPK Hutan. (3) Dalam hal LP-KHP dibuat dan disahkan di TPK Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat terpisah antara tumpukan kayu yang sudah dibayarkan PSDH dengan yang belum dibayarkan PSDH. (4) Pengesahan LP-KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh P2LP-KHP. (5) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LP-KHP, P2LP-KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum melakukan proses pemeriksaan untuk pengesahan LP-KHP, maka pengesahan LP- KHP dilakukan oleh GANISPHPL PKB. (6) Kebenaran LP-KHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab GANISPHPL PKB dengan membuat surat pernyataan di atas materai. (7) Dalam hal tidak terdapat realisasi produksi, maka petugas pembuat LP-KHP diwajibkan membuat LP-KHP NIHIL dengan menyebutkan alasan-alasannya pada kolom keterangan dan disampaikan kepada P2LP-KHP. (8) LP-KHP dibuat menurut masing-masing blok kerja tebangan, dan dalam hal 1 (satu) blok kerja tebangan berada di dalam 2 (dua) www.djpp.kemenkumham.go.id

wilayah Kabupaten/Kota atau lebih, maka LP-KHP dibuat untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (9) LP-KHP yang telah disahkan wajib dilaporkan oleh pemegang izin kepada pejabat penagih PSDH paling lambat 5 (lima) hari kerja. (10) Berdasarkan LP-KHP yang telah disahkan, pemegang izin wajib membayar PSDH dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) LP-KHP dapat disahkan apabila LP-KHP sebelumnya telah dibayar lunas PSDH. (12) LP-KHP yang telah disahkan beserta rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, Pejabat Penagih dan Penerbit FA- KB. (13) Dalam hal pengesahan LP-KHP dilakukan oleh GANISPHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerbit SPP-PSDH wajib menerbitkan SPP-PSDH dalam waktu 2 x 24 jam. (14) Dalam hal pejabat penerbit SPP-PSDH sebagaimana dimaksud ayat (13) tidak menerbitkan SPP-PSDH, maka SPP-PSDH di buat self assesment dengan membuat surat pernyataan di atas materai.

(1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. (2) Dokumen angkutan hasil hutan KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB); b. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO); atau c. Nota Angkutan. (3) Penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. 1 (satu) kali penggunaan; b. 1 (satu) pemilik; c. 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan; d. 1 (satu) alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan e. 1 (satu) tujuan pengangkutan. (4) Dalam hal penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan rangkaian alat angkut, maka jenis dan volume KHP di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan.

(1) Terhadap pengangkutan KHP dari TPn Utama atau TPK Hutan ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB. (2) Pengangkutan lanjutan KHP dari TPK Antara ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB. (3) Pengangkutan lanjutan KHP dari industri/TPT-KB menggunakan dokumen FA-KB milik industri/TPT-KB dengan dilampiri D-KHP. (4) Pengangkutan langsiran KHP dari pelabuhan/dermaga dengan tujuan industri/TPT-KB menggunakan Nota Angkutan industri/TPT-KB sesuai tujuan dokumen asal dengan dilampiri D-KHP.

(1) Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih, kayu gergajian, veneer, kayu lapis, dan LVL yang diangkut dari dan/atau ke industri primer hasil hutan kayu, dan dari TPT-KO ke semua tujuan, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO. (2) Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih/chip dari dan/atau ke industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya yang menggunakan serpih/chip sebagai bahan bakunya, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO milik industri serpih/chip/MDF/wood pellet pengirim, kecuali bagi industri yang mengolah serpih/chip secara terpadu yang berada dalam satu lokasi industri menggunakan Nota Perusahaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Untuk pengangkutan serpih/chip lanjutan ke tujuan selain industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya menggunakan FA-KO dengan dilampiri D-KO. (4) Pengangkutan kayu olahan dan kayu olahan lanjutan dari toko/penjual selain industri pengolahan kayu menggunakan Nota Perusahaan.

(1) FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB dan FA-KO diterbitkan oleh Penerbit FA-KO secara self assesment. (2) Penerbit FA-KB/KO sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pimpinan perusahaan pemegang izin. (3) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

(1) TPT-KB/KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi TPK. (2) Tata cara dan persyaratan penetapan TPT-KB/KO diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan azas kesederhanaan, efektif dan efisien. (3) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja tidak MENETAPKAN TPT-KB/KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat MENETAPKAN TPT-KB/KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai. (4) Salinan penetapan sebagai TPT-KB/KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai. (5) Penetapan TPT-KB/KO berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. (6) TPT-KB/KO dilarang mengolah kayu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Dalam hal pemegang TPT-KB/KO melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penetapan TPT-KB/KO dicabut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pejabat yang menerbitkan/MENETAPKAN.

(1) Setiap dokumen angkutan atas penerimaan KHP di industri wajib dilaporkan kepada WAS-GANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai P3KB paling lambat 1 x 24 jam setelah hasil hutan kayu tersebut diterima untuk dimatikan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi dan fisik dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam P3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematikan dokumen, maka dokumen angkutan dimatikan dan dilanjutkan pemeriksaan kesesuaian administrasi dan fisik oleh GANISPHPL PKB. (3) Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak dokumen dimatikan sebagaimana pada ayat (1), P3KB belum melakukan pemeriksaan kesesuaian administrasi dan fisik, maka pemeriksaan administrasi dan fisik dilaksanakan oleh GANISPHPL PKB. (4) Pengangkutan lanjutan KHP dari industri/TPT-KB dengan tujuan industri pengrajin/industri rumah tangga, menggunakan FA-KB milik industri/TPT-KB dan dimatikan oleh penerima. (5) Dokumen FA-KO yang diterima industri pulp/kertas atau industri pengolah serpih/chip lainnya, maka kolom penerimaan FA-KO ditandatangani oleh petugas perusahaan.

(1) Di setiap pelabuhan/dermaga yang terdapat aktivitas keluar masuknya KHP ditempatkan petugas kehutanan. (2) Dalam hal transit dan mengalami perubahan alat angkut, petugas kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memeriksa kesesuaian antara fisik dengan dokumen meliputi jumlah batang/stapel serta alat angkut. (3) Bagi pengangkutan KHP yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan/ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu www.djpp.kemenkumham.go.id

diterbitkan FA-KB baru dan tidak perlu dilaporkan kepada petugas kehutanan.

(1) Di setiap TPK Hutan/TPK Antara/TPT-KB/TPK Industri, wajib dibuat Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LM-KHP). (2) Pemegang IUIPHHK, pemegang izin industri lanjutan dan industri terpadu wajib membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LM-KO). (3) LM-KHP dan LM-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus sesuai dengan fisik. (4) Pemegang IUIPHHK, izin industri lanjutan dan industri terpadu wajib menyampaikan LMKO dan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.

(1) Dalam pelaksanaan ekspor kayu olahan melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan wajib dilengkapi dengan dokumen FA-KO atau Nota Perusahaan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). (2) Badan usaha atau perorangan yang melaksanakan ekspor kayu olahan, setiap bulan wajib melaporkan realisasi ekspor kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. (3) Badan Usaha atau perorangan yang melakukan impor kayu bulat dan/atau kayu olahan wajib melaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan dengan dilengkapi dokumen-dokumen impor berupa manifest atau B/L. (4) Dalam hal kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan pengangkutan secara bertahap atau sekaligus dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, maka pengangkutannya dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Format blanko angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Pengadaan blanko FA-KB dilakukan oleh pemegang izin/TPT- KB/Industri dan dicetak di perusahaan percetakan sekuriti yang terdaftar di BOTASUPAL setelah memperoleh penetapan nomor seri FA-KB. (3) Penetapan nomor seri FA-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Balai. (4) Pengadaan blanko FA-KO dilakukan oleh pemegang izin industri primer, industri lanjutan, industri terpadu, atau TPT-KO dan dicetak di percetakan umum dengan penetapan nomor seri FA-KO oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan. (5) Khusus untuk pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, blanko FA-KO dicetak di perusahaan percetakan sekuriti yang terdaftar di BOTASUPAL.

(1) Pemegang izin dan pelaku usaha wajib menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai. (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan gabungan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai.

(1) Dinas Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu di wilayah kerjanya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu di wilayah kerjanya. (3) Balai melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu di wilayah kerjanya. (4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh WASGANISPHPL sesuai kompetensinya, berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai. (5) WAS-GANISPHPL melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai.

(1) Untuk mengetahui kebenaran/kesesuaian antara data laporan administrasi, produksi, pengangkutan dan persediaan KHP, maka pada setiap akhir tahun RKT atau pada akhir masa berlakunya izin yang sah dilakukan stock opname oleh pemegang izin bersama-sama dengan P2LP-KHP. (2) Stock Opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil pelaksanaan stock opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.

(1) Pemegang izin yang tidak melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pembuatan Laporan Hasil Cruising sesuai hasil pelaksanaan timber cruising; b. Pembuatan LP-KHP berdasarkan hasil pengukuran dan/atau pengujian hasil hutan kayu; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Pembuatan LP-KHP sesuai dengan fisik hasil hutan baik jenis, jumlah atau volume; d. Membuat LP-KHP atas kayu yang sudah ditebang; e. Melaporkan LP-KHP yang telah disahkan sesuai tata waktu; f. Memuat hasil hutan kayu di tempat asal sesuai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; g. Membongkar hasil hutan kayu di tempat tujuan sesuai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau h. Melengkapi pengangkutan hasil hutan kayu dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang masih berlaku.

(1) Dalam hal P2LP-KHP dan P3KB tidak melaksanakan tugas sesuai tata waktu yang telah ditetapkan secara akumulatif sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagai P2LP- KHP/P3KB. (2) Dalam hal P2LP-KHP atau GANISPHPL mengesahkan LP-KHP sebelum LP-KHP periode sebelumnya dibayar lunas PSDH, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan kartu GANISPHPL atau kartu WAS- GANISPHPL-nya.

(1) Hasil hutan yang berasal dari Perum Perhutani, penatausahaan hasil hutannya diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani, dan khusus penatausahaan hasil hutan untuk hal-hal yang berkaitan dengan : a. pengesahan LP-KHP, dilaksanakan oleh WAS-GANISPHPL PKB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota; b. pengangkutan hasil hutan kayu, menggunakan dokumen angkutan FA-KB yang diterbitkan oleh petugas Perum Perhutani yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB; c. penetapan TPK yang berada di luar areal kerja; dan/atau d. pemeriksaan kayu di industri pengolahan kayu atau Industri Pengolahan Kayu Jati (IPKJ) milik Perum Perhutani, mengikuti ketentuan Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal RKT pemegang izin masih terdapat rencana penebangan hutan alam dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan, maka mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan pada hutan alam. (3) Kepada P2LP-KHP dan/atau Pejabat Penagih PSDH dapat diberikan insentif berupa penghargaan, tunjangan pejabat PUHH, peningkatan kapasitas, penyegaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pejabat/Petugas Penatausahaan Hasil Hutan yang ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penetapan dimaksud. (2) TPK Antara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sebagai TPK Antara berdasarkan Peraturan ini. (3) TPT-KB yang belum memperoleh izin dapat diberikan pengakuan untuk menerbitkan FA-KB setelah melalui verifikasi lokasi dan kepemilikan oleh Dinas Kabupaten/Kota. (4) TPT-KO yang telah mendapat penetapan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebelum Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam penetapannya. (5) Blanko FA-KB dan FA-KO yang dicetak sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku, khusus untuk blanko FA-KO untuk pengangkutan kayu gergajian pengadaannya mengikuti peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana yang telah beberapa www.djpp.kemenkumham.go.id

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 khusus ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan kayu berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Juni 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id