Pasal 11
BAB 3 — PENGANGKUTAN HASIL HUTAN
(1) TPT-KB/KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi TPK. (2) Tata cara dan persyaratan penetapan TPT-KB/KO diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan azas kesederhanaan, efektif dan efisien. (3) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja tidak MENETAPKAN TPT-KB/KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat MENETAPKAN TPT-KB/KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai. (4) Salinan penetapan sebagai TPT-KB/KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai. (5) Penetapan TPT-KB/KO berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. (6) TPT-KB/KO dilarang mengolah kayu. www.djpp.kemenkumham.go.id
(7) Dalam hal pemegang TPT-KB/KO melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penetapan TPT-KB/KO dicabut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pejabat yang menerbitkan/MENETAPKAN.