Peraturan Menteri Nomor p-4-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM

20. Olah raga minat khusus adalah jenis olah raga yang dilaksanakan di alam terbuka untuk kegiatan rekreasi dan olah raga.
21. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, serta ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi : a. wisata tirta; b. akomodasi; c. transportasi; d. wisata petualangan; dan e. olahraga minat khusus. (2) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dapat dilakukan pada zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata alam dan blok pemanfaatan taman hutan raya. (3) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona inti taman nasional. (4) Usaha olahraga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan pada blok pemanfaatan taman wisata alam. (5) Blok pemanfaatan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat dibangun untuk usaha olahraga minat khusus, dengan ketentuan: a. mengalami degradasi fungsi akibat bencana alam; b. kelestariannya terancam oleh kegiatan perambahan/tambang liar; dan c. kemiringan areal kurang dari 15% (lima belas perseratus). 3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus, serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5). (2) Direktur Jenderal menugaskan Direktur Teknis terkait melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian dan mengambil tindakan: a. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan persyaratan, Direktur Teknis selambat- lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon. b. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan persyaratan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Direktur Teknis menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan Direktur Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (4a) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari melakukan telaahan hukum dan menyampaikan kepada Menteri apabila telah sesuai dengan persyaratan atau mengembalikan kepada Direktur Jenderal apabila tidak sesuai dengan persyaratan. (5) Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menolak atau menerima permohonan. 4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan: a. persetujuan prinsip apabila hasil penilaian diterima. b. surat penolakan apabila hasil penilaian ditolak.

(2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d diubah serta menambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), ayat (3) dihapus, serta diantara ayat (2) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) huruf a, pemohon mempunyai kewajiban: a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang diketahui kepala UPT; b. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal; c. melakukan pemberian tanda batas yang disupervisi oleh UPT setempat; d. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi pemohon izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; e. Membayar iuran IUPSWA yang dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan. (1a) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pemohon IUPSWA untuk olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e wajib: a. menyusun dan menyampaikan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menggunakan jenis tumbuhan asli setempat atau yang pernah tumbuh/tersebar secara alami di wilayah tersebut untuk kegiatan tanam menanam; c. tidak merusak bentang alam; d. tidak menebang pohon; e. tidak melakukan kegiatan yang berdampak pada hilangnya keunikan kawasan taman wisata alam.

(2) Dalam penilaian rencana pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait. (3a) Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA (SPP-IIUPSWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah kewajiban sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (1a) dipenuhi. (3b) SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda batas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 6. Ketentuan Pasal 20 dihapus. 7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka persetujuan prinsip dibatalkan setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut paling sedikit 3 (tiga) bulan. 8. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya; b. surat izin usaha perdagangan; c. nomor pokok wajib pajak; d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; e. profil perusahaan; dan f. proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertimbangan teknis dari : a. Kepala UPTD yang membidangi urusan kehutanan di provinsi atau kabupaten/kota; b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di provinsi atau kabupaten/kota; dan c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. 9. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, dan Pasal 25F sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, gubernur atau bupati/walikota menugaskan Kepala UPTD untuk melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3). (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala UPTD selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan, Kepala UPTD selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan hasil penilaian kepada gubernur atau bupati/walikota. (4) Gubernur atau bupati/walikota selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan persetujuan prinsip IUPSWA. (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (4), pemohon mempunyai kewajiban: a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang diketahui kepala UPTD;

b. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal; c. melakukan pemberian tanda batas yang disupervisi oleh UPTD setempat pada areal yang dimohon; d. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi pemohon izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; e. membayar iuran IUPSWA yang dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan. (2) Dalam penilaian rencana pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait. (3) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada pemohon. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda batas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B ayat (1) telah dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA (SPP-IIUPSWA). (2) SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA. (3) IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam. (4) Tata Cara Pembayaran IIUPSWA dan tarif IIUPSWA diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka persetujuan prinsip dibatalkan setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut paling sedikit 3 (tiga) bulan.

Dalam hal pemohon yang telah melunasi SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C ayat (2), gubernur atau bupati/walikota menerbitkan IUPSWA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan kewajiban.

Pemegang IUPSWA pada taman hutan raya mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. 10. Ketentuan Pasal 26 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin. (2a) Luas areal 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan luas tapak pondasi bangunan yang dibangun untuk sarana wisata alam. (2) Bentuk bangunan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat. 11. Ketentuan Pasal 27 ditambah 3 (tiga) ayat baru setelah ayat (5) yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi pemandian alam, tempat pertemuan/pusat informasi, gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta. (2) Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi: a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon; b. bumi perkemahan; c. tempat singgah karavan; d. fasilitas akomodasi; dan e. fasilitas pelayanan umum dan kantor. (3) Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi: a. ruang pertemuan; b. ruang makan dan minum;

c. fasilitas untuk bermain anak; d. spa; dan e. gudang. (4) Fasilitas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain meliputi fasilitas : a. pelayanan informasi; b. pelayanan telekomunikasi; c. pelayanan administrasi; d. pelayanan angkutan; e. pelayanan penukaran uang; f. pelayanan cucian; g. ibadah; h. pelayanan kesehatan; i. keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran; j. pelayanan kebersihan; dan k. mess karyawan. (5) Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, antara lain berupa : a. outbond; b. jembatan antar tajuk pohon (canopy trail); c. kabel luncur (flying fox); d. balon udara; e. paralayang; dan f. jalan hutan (jungle track). (6) Sarana wisata transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain berupa : a. kereta gantung; b. kereta listrik; c. jety; dan d. terminal kereta api/bus wisata. (7) Sarana wisata olahraga minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e antara lain berupa : a. lapangan hijau untuk kegiatan rekreasi dan olah raga; b. fasilitas olah raga.

(8) Lapangan hijau untuk kegiatan rekreasi dan olah raga serta fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain meliputi: a. lapangan/jalur berkuda; b. lapangan bermain (fairway, green, teeing ground); c. kubah pasir (bunker); d. lapangan panahan; e. jalur/lintasan sepeda; f. ruang pertemuan (club house); g. gudang penyimpanan perlengkapan; h. bak penampungan air dan pengolahan limbah. 12. Ketentuan Pasal 30 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 harus memperhatikan: a. kaidah konservasi; b. tidak mengubah bentang alam dan ramah lingkungan; c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; d. efisien dalam penggunaan lahan; e. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; f. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan; g. hemat energi; dan h. berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan siteplan. 13. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kerjasama pariwisata alam dapat dilakukan antara : a. pengelola kawasan dengan pemegang IUPJWA atau IUPSWA; b. pemegang IUPJWA dengan pemegang IUPSWA; c. pengelola kawasan, pemegang IUPJWA atau IUPSWA dengan pihak lain.

(2) Kerjasama yang dilakukan oleh pemegang IUPJWA atau IUPSWA dilakukan dengan ketentuan : a. setelah masa izin berjalan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bagi pemegang IUPJWA perorangan; b. setelah masa izin berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi pemegang IUPJWA badan usaha atau koperasi; c. setelah masa izin berjalan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi pemegang IUPSWA. 14. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf b diubah, ayat (3) huruf c dihapus dan antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Evaluasi dilaksanakan oleh : a. Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; atau b. Kepala UPT/UPTD provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangan. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IUPJWA dan IUPSWA. (3) Dalam hal hasil evaluasi pengusahaan pariwisata alam menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang izin berupa : a. prioritas pengembangan usaha di lokasi lain; dan/atau b. sertifikat dan/atau insentif berupa perpanjangan otomatis izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau gubernur atau bupati/walikota. (3a) Rencana insentif berupa perpanjangan otomatis izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada pemegang izin paling cepat 15 (lima belas) tahun sebelum izin yang bersangkutan berakhir. (4) Pengusahaan pariwisata alam yang mempunyai kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan : a. tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana; b. tidak pernah mendapat surat peringatan yang berakibat pada dicabutnya izin usaha;

c. keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan yang signifikan. (5) Kegiatan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan dalam melaksanakan pembinaan serta menentukan pemberian insentif atau disinsentif. 15. Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 25F, dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh: a. Direktur Jenderal atas nama Menteri pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam; b. Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk taman hutan raya. 16. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 25F. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja. (3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau tidak sesuai dengan surat peringatan, Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat peringatan kedua.

(4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat peringatan ketiga. 17. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya dan Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin. 18. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan ketiga dan Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin. (2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga. 19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan dan Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin. (2) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya MENETAPKAN penghentian sementara kegiatan. (3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin setelah 20 (dua puluh) hari peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemegang izin, Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN penghentian sementara kegiatan. (4) Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi kepada Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, pemberi izin MENETAPKAN keputusan pencabutan izin. (5) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemberi izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari dan substansinya diterima oleh Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin. (6) Dalam hal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan izin. 20. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6), bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya atau taman wisata alam, dikenakan kewajiban melakukan rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. (2) Pengenaan kewajiban rehabilitasi dan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2a) Besaran dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN