Peraturan Menteri Nomor p-26-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.50/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

(1) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: a. Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akte Pendirian.

b. Akte pendirian Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang; c. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; f. Rencana lokasi yang dimohon dengan dilampiri peta skala minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar; g. Rekomendasi Gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang- kurangnya skala 1: 100.000, dengan didasarkan pada:

1. Pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain;
2. Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial. h. Proposal teknis yang berisi antara lain :
3. Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan;
4. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/cashflow dan perlindungan hutan. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Permohonan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE mengacu pada areal yang telah dialokasikan dan dapat dilihat dalam website www.dephut.go.id dengan alamat “Bina Usaha Kehutanan”.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menghapus ayat (3) serta menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak lulus, Direktur Jenderal melapor kepada Menteri, dan Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan izin. (2) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dinyatakan lulus, Direktur Jenderal melapor kepada Menteri. (3) Dihapus. (4) Berdasarkan laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri MENETAPKAN calon pemegang izin dengan menerbitkan Surat Perintah Pertama (SP-1) yang berisi perintah untuk menyusun dan menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus. (2) AMDAL yang telah mendapat persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang, disampaikan oleh calon pemegang izin kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Dalam hal penilaian proposal teknis IUPHHK-RE dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai calon pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), calon pemegang izin diwajibkan menyusun UKL dan UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Diantara Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kerja dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

(2) Dalam hal waktu penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan disertai alasan keterlambatan. (2a) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 2 (dua) kali perpanjangan dengan jangka waktu masing- masing 60 (enam puluh) hari kerja untuk AMDAL dan 15 (lima belas) hari kerja untuk UKL-UPL. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL, dengan mempertimbangkan alasan keterlambatan penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL. (5) Dalam hal pemohon telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemohon tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka SP-1 menjadi batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi. 5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3), Menteri menerbitkan Surat Perintah Kedua (SP-2) kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal. (2) Dalam penyampaian peta areal kerja (working area/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk IUPHHK-HTI tidak disertakan dengan Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT). (3) Dalam hal IUPHHK-HA, Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) / Annual Allowable Cut ditetapkan berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada waktu penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6) Dalam hal pemohon telah memiliki sertifikat PHPL mandatory atau voluntary dengan kategori tidak buruk permohonan diproses tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali persyaratan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g. 7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Penyerahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengirim ke alamat pemegang izin melalui jasa pos tercatat atau jasa pengiriman lainnya. 8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 A (1) Dalam hal permohonan IUPHHK-HA yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jis. Nomor P.12/Menhut-II/2008 jis. P.50/Menhut-II/2010, dalam proses permohonan atau telah memperoleh SP-1 atau SP-2, dan ternyata sebagian besar areal yang dimohon merupakan: a. areal bekas IUPHHK-HA/HPH atau “open akses” berupa mozaik terdiri dari hutan bekas tebangan terpencar/sporadis dan sebagian besar padang alang-alang, semak belukar dan tanah kosong, maka areal tersebut dijadikan IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri; atau b. areal bekas IUPHHK-HA/HPH atau “open akses” berupa mozaik terdiri dari hutan alam primer terpencar/sporadis, bekas tebangan dan sebagian kecil padang alang-alang, semak belukar dan tanah kosong, maka areal tersebut dijadikan IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri; dengan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Berdasarkan ketentuan ayat (1), Direktur Jenderal melapor kepada Menteri, dan Menteri MENETAPKAN perubahan calon areal dari IUPHHK-HA menjadi IUPHHK-RE. (3) Direktur Jenderal memberitahu kepada calon pemegang izin atas ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan calon pemegang izin:

a. membuat dan menyampaikan surat pernyataan dari calon pemegang izin yang dibuat dihadapan notaris yang berisi bahwa calon pemegang izin bersedia menerima dan tidak keberatan dari areal yang dimohon IUPHHK-HA diberikan menjadi IUPHHK-RE; dan b. menyesuaikan AMDAL yang ada untuk IUPHHK-HA menjadi UKL dan UPL untuk IUPHHK-RE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jis. Nomor P.11/Menhut-II/2008 jis. P.50/Menhut-II/2010 telah memperoleh SP-1 atau SP-2, dan ternyata sebagian besar areal yang dimohon merupakan: a. areal bekas tebangan/log over areal (LOA), maka areal tersebut dijadikan untuk IUPHHK-HTI dengan sistem silvikultur setelah dilakukan deliniasi makro dan deliniasi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. hutan alam primer, maka areal tersebut dijadikan untuk IUPHHK-HA; atau c. kombinasi huruf a dan huruf b, maka areal tersebut dijadikan untuk IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri; dengan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Berdasarkan ketentuan ayat (1), Direktur Jenderal melapor kepada Menteri, dan Menteri MENETAPKAN perubahan calon areal dari IUPHHK-HTI menjadi IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE. (3) Direktur Jenderal memberitahu kepada calon Pemegang izin atas ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan calon pemegang izin: a. membuat dan menyampaikan surat pernyataan dari calon pemegang izin yang dibuat dihadapan notaris yang berisi bahwa calon pemegang izin bersedia menerima dan tidak keberatan dari areal yang dimohon IUPHHK-HTI diberikan menjadi IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE; dan b. menyesuaikan AMDAL yang ada untuk IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE berupa UKL atau UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Permohonan IUPHHK-RE yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2008 dan sudah sampai pada tingkat SP-1 (untuk membuat UKL dan UPL) atau sudah dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dapat diberikan SP- 1, penyelesaian izinnya diproses sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2008. 11. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Pemberian atau Perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengan tetap diwajibkan menyusun AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2012

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN