Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN AMUNISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Pemeliharaan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan pengguna dan instalasi pemeliharaan baik ditingkat pusat, daerah sampai dengan di satuan lapangan, dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindarkan terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.

3. Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak/bahan kimia/bahan biologi/bahan radio aktif, dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk disimpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakan, diledakan, dikendalikan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran.

4. Sistem Pemeliharaan Amunisi adalah rangkaian unsur-unsur/sub sistem pemeliharaan yang saling terkait dan saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pemeliharaan sebagai upaya mempertahankan kondisi amunisi agar tetap dalam keadaan siap digunakan atau untuk mengembalikannya dalam keadaan siap pakai.

5. Pengguna Amunisi adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional INDONESIA (TNI) yang menggunakan amunisi.

6. Penanggungjawab Materiil Amunisi adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kemhan dan TNI.

7. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan dan pembekalan amunisi di lingkungan Kemhan dan TNI.

8. Pelaksana Pemeliharaan Amunisi adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kemhan dan TNI.

9. Gudang Amunisi adalah fasilitas untuk menyimpan, memeriksa dan merawat amunisi dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

10. Satuan Pemakai adalah kesatuan administrasi pangkal (satminkal) Unit Organisasi Angkatan yang menerima dan menggunakan amunisi serta mempertanggung-jawabkan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

11. Sertifikat Kelaikan (Worthiness Certificate) adalah surat tanda bukti bahwa hasil pemeliharaan dimaksud telah dinyatakan laik, yang diterbitkan setelah dilaksanakan proses sertifikasi pada materiil dimaksud.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

13. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan tujuan agar diperoleh persamaan pola pikir dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Prinsip pemeliharaan amunisi sebagai berikut: a. peka dan responsif, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi tanggap terhadap gejala yang berhubungan dengan kesiapan amunisi dan cepat bertindak sesuai dengan kemampuan yang tersedia, agar selalu siap digunakan untuk mendukung tugas satuan; b. pencapaian tujuan, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi ditujukan pada terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi yang responsif dan fleksibel dalam upaya memelihara amunisi, guna mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok; c. berlanjut, yaitu pelaksanaan pemeliharaan amunisi harus menjamin terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi secara bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat diperoleh usia pakai maksimal amunisi guna menunjang kebutuhan Satuan Operasional; d. kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dibuat sesederhana mungkin namun akurat dan dapat dipahami dengan mengutamakan hasil yang efektif dan efisien serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; e. keselamatan, yaitu bahwa sistem pemeliharaan itu memberikan rasa aman dan selamat dari potensi insiden dan eksiden; f. ketelitian dan ketepatan, yaitu pelaksanaan pemeliharaan amunisi memerlukan administrasi yang teliti, kecermatan, serta dapat dipertanggungjawabkan, serta harus menjamin ketepatan data amunisi untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi;

g. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilaksanakan tepat sasaran dengan biaya seminimal mungkin; h. integral, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilaksanakan secara terpadu dan selaras dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan operasi, personel dan anggaran serta fungsi-fungsi penyelenggaraan pemeliharaan amunisi sesuai wewenang dan tanggung jawab; i. menjangkau jauh ke depan, yaitu sesuai dengan rencana strategis yang diawali dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian di masing-masing strata secara terpadu dan serasi; j. prioritas, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi harus diutamakan guna mendukung tuntutan dinamika tugas; dan k. sederhana di depan rumit di belakang, yaitu amunisi yang rusak ringan dan tidak memerlukan perbaikan khusus dan alat khusus, pelaksanaan pemeliharaan oleh gudang persediaan lapangan, sedangkan kerusakanyang lebih berat harus dilaksanakan pemeliharaan oleh gudang persediaan daerah maupun pusat.

Sasaran penyelenggaraan pemeliharaan amunisi adalah untuk mencapai sistem pemeliharaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjamin terwujudnya kondisi dan kesiapan amunisi agar selalu siap dan aman digunakan, terwujudnya tertib administrasi pengurusan pemeliharaan amunisi, serta terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan amunisi satuan secara optimal.

Sistem pemeliharaan amunisi merupakan rangkaian unsur-unsur/sub sistem pemeliharaan amunisi yang saling terkait dan saling berpengaruh di dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, meliputi : a. penyelenggara pemeliharaan, yaitu pengguna amunisi maupun pembina teknis materiil yang mempunyai tanggung jawab pemeliharaan amunisi berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan;

b. sasaran pemeliharaan, meliputi seluruh jenis amunisi agar selalu dalam kondisi siap digunakan dan memiliki usia pakai yang optimal guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; c. metoda pemeliharaan, metoda yang digunakan adalah dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemeliharaan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi yang berlaku; dan d. dukungan pemeliharaan meliputi kemampuan teknis personel pelaksana pemeliharaan, kemampuan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan, kemampuan dukungan anggaran pemeliharaan.

Tingkat pemeliharaan amunisi terbagi dalam berbagai tingkatan pemeliharaan amunisi yang meliputi: a. tingkat organik; b. tingkat ringan; c. tingkat sedang, dan d. tingkat berat.

(1) Tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh satuan pemakai amunisi dengan melakukan pemeliharaan sederhana yang bersifat pemeliharaan pencegahan dan deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal. (2) Tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan lapangan yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana. (3) Tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan daerah yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang khusus. (4) Tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan pusat, secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang dapat menjawab kebutuhan teknis.

Fungsi Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi merupakan pelaksanaan fungsi-fungsipemeliharaan materiil, meliputi :

a. pemeliharaan pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama amunisi dalam penimbunan di gudang, selama dalam pengangkutan, maupun di satuan pemakai, dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus baik oleh pengguna amunisi di satuan pemakai maupun di gudang penimbunan lapangan, daerah dan pusat dengan tujuan untuk mencegah kerusakan kecil sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar/berat; b. pemeriksaan dan pengawasan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh satuan pengguna amunisi maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan amunisi mulai dari tahap penerimaan, penimbunan, pengeluaran, sampai tahap pengembalian dan penghapusan amunisi, guna mengetahui tingkat kondisi kesiapan dan tingkat kerusakan amunisi; c. penentuan klasifikasi dan kondisi amunisi merupakan kegiatan pengelompokan amunisi yang terdiri dari kegiatan :

1. pengelompokan amunisi kedalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan usia pemakaian, sistem penimbunan, jenis kerusakan dan perbaikan yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan amunisi; dan
2. pengelompokan kondisi berdasarkan atas tingkat berfungsinya komponen-komponen amunisi yang berpengaruh terhadap operasional penggunaan amunisi. d. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi lapangan, daerah maupun pusat, secara sistematis dan periodik dengan memperbaiki kerusakan tingkat ringan, sedang, berat sampai dengan tingkat berat berbahaya, dengan tujuan memulihkan kembali kondisi amunisi agar siap digunakan; e. renovasi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi amunisi dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan atau mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru; f. rekondisi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan amunisi yang rusak ringan karena berkarat, berjamur, dilakukan dengan cara, membersihkan, mengecat kembali fisik amunisi sehingga kondisinya dapat pulih kembali; g. repacking, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan peti kemas amunisi yang rusak karena cacat, dilakukan dengan cara membuat peti kemas dan menyablon sehingga kondisi peti kemas dapat pulih kembali;

h. uji coba, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan serta fungsi setiap komponen amunisi maupun peti kemas yang telah diganti/diperbaiki, dihadapkan dengan spesifikasi atau syarat standar jenis amunisi, agar amunisi dapat digunakan dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi; dan i. penyingkiran dan preservasi, merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis amunisi yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan.

(1) Perencanaan pemeliharaan amunisi disusun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akurat tentang kekuatan dan kondisi amunisi, kebutuhan operasional yang dituangkan menjadi rencana kebutuhan pemeliharaan, baik jangka pendek, sedang maupun panjang. (2) Perencanaan pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpusat berdasarkan rencana strategis, dengan mewadahi perencanaan dari satuan administrasi pangkal sampai pada tingkat penentu kebijakan secara terpadu serasi dan seimbang sehingga sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

(1) Organisasi penyelenggara pemeliharaan amunisi disusun berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga mampu menghadapi tuntutan kebutuhan pemeliharaan amunisi serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. (2) Organisasi penyelenggara pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan unsur-unsur pelaksana fungsi pemeliharaan amunisi yang diberi ruang gerak sesuai batasan kemampuan dan kewenangan teknis, sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjalankan tugas sesuai fungsinya.

(1) Pemeliharaan amunisi dilaksanakan dalam suatu sistem kerja yang responsif didukung oleh personel, sarana/prasarana dan peranti lunak serta dukungan anggaran. (2) Kegiatan pemeliharaan amunisi dilaksanakan mulai dari gudang penimbunan, selama dalam pengangkutan sampai dengan di satuan pemakai.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan lapangan, daerah maupun pusat, merupakan kegiatan pemeliharaan perbaikan kerusakan tingkat ringan, sedang, dan berat.

Pemeliharaan amunisi saat pengangkutan disesuaikan dengan jenis alat angkut baik melalui darat, air maupun udara dengan memenuhi kriteria persyaratan tertentu. Kegiatan pemeliharaan amunisi pada saat pengangkutan lebih di fokuskan pada aspek keselamatan (safety).

Pemeliharaan amunisi di Satuan Pemakai, dilaksanakan oleh setiap pengguna untuk mempertahankan kondisi amunisi agar selalu siap pakai.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan amunisi meliputi aspek: a. kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan dan pengendalian.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada aspek kebijakan adalah: a. Kemhan, merumuskan:

1. kebijakan umum pedoman penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; dan

2. kebijakan pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi. b. Mabes TNI, merumuskan:

3. kebijakan umum pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan

4. sistem pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun:

5. kebijakan pelaksanaan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan

6. sistem pemeliharaan amunisi di jajarannya.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada aspek perencanaan adalah: a. Kemhan, merumuskan:

1. rencana, program dan anggaran pemeliharaan amunisi dalam mendukung pertahanan negara;
2. norma/indek perencanaan program dan anggaran pemeliharaan amunisi dalam mendukung pertahanan negara; dan
3. rencana dukungan kebutuhan pemeliharaan amunisi sesuai skala prioritas. b. Mabes TNI, merumuskan:
4. rencana program dan anggaran pemeliharaan amunisi berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
5. rencana prioritas dukungan pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun:
6. rencana kebutuhan pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan
7. rencana prioritas pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada aspek pelaksanaan adalah: a. Kemhan

1. menginventarisasi fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan amunisi dalam rangka pendayagunaan untuk kepentingan pertahanan; dan
2. pemberian bimbingan dan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. b. Mabes TNI
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi yang diselenggarakan Unit Organisasi Angkatan; dan
4. mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan
5. pemberian sertifikasi kelaikan di bidang pemeliharaan amunisi yang penyelenggaraannya oleh Unit Organisasi Angkatan;
6. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan; dan
7. mendukung kebutuhan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada aspek pengawasan dan pengendalian adalah: a. Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, agar dicapai hasil yang optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; dan c. Unit Organisasi Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua proses administrasi penyelenggaraan pemeliharaan amunisi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di lingkungan Dephan

dan TNI, tetapi belum mendapatkan ketetapan diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 tangal 5 Oktober 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan PemeliharaanAmunisi di lingkungan Dephan dan TNI, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dan selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dikeluarkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di lingkungan Dephan dan TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN