Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

2. Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikandapat membahayakan keselamatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

3. Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat, mengganggu atau menggagalkan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan Presidendan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan adalah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke Negara INDONESIA.

5. Pasukan Pengamanan

yang selanjutnya disingkat Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. 6. Perekrutan adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis kualifikasi prajurit TNI yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tugas pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 7. Keluarga PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah istri atau suami PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anak PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN, menantu PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN. 8. Keluarga Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN adalah istri atau suami Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan terpadu.

Asas dalam pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan: a. asas tujuan, yaitu penyelenggaraan operasi pengamanan harus mengacu pada rumusan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam bertindak; b. asas kesatuan Komando dan Pengendalian, yaitu seluruh kegiatan www.djpp.kemenkumham.go.id

operasi pengamanan yang dilaksanakan berada di bawah satu komando/penanggung jawab dari institusi negara yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. asas keamanan, yaitu penyelenggaraan operasi pengamanan harus mampu mewujudkan situasi aman dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan setiap saat dimanapun berada; d. asas legitimasi, yaitu penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. asas keterpaduan, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan diperlukan koordinasi yang matang dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi agar terwujud kesatuan dan keterpaduan bertindak; f. asas fleksibilitas,yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan situasi dan kondisi; dan g. asas timbal balik (reciprocity), yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya khususnya di luar negeri berlaku perlakuan timbal balik berdasarkan penetapan perlakuan yang disepakati oleh kedua negara.

Prinsip dalam pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan: a. pencegahan yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan lebih mengutamakan pencegahan dari pada tindakan terhadap setiap bentuk ancaman yang diperkirakan akan timbul; b. kewaspadaan, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan

dan Wakil

beserta Keluarganya, tingkat kewaspadaan harus diutamakan; c. operasi baru, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya harus selalu merupakan operasi baru untuk menghindari rutinitas; d. ketelitian, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan www.djpp.kemenkumham.go.id

dan Wakil

beserta Keluarganya harus diperhitungkan segala kemungkinan ancaman sekecil apapun yang akan terjadi; e. kerja sama, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya memerlukan koordinasi yang terpadu antar semua unsur yang terkait; dan f. kebebasan bergerak,yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya perlu mempertimbangkan keamanan dan ketentuan protokoler, tetapi kegiatan yang bersifat pribadi harus dapat diakomodasikan dengan tidak mengabaikan aspek keamanan.

Pokok-Pokok Kebijakan pengamananPresiden dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan mengatur tentang Kebijakan Umum Pengamanan, Pengadaan, Perekrutan, dan Pembiayaan.

(1) Pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami berupa: a. menjamin keamanan tempat yang dikunjungi oleh PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di dalam negeri dan di luar negeri; b. menjamin keamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di wilayah daratan; c. menjamin keamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di wilayah perairan yuridiksi nasional; d. menjamin keamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di seluruh kedaulatan wilayah udara nasional; dan e. menjamin keamanan dan keselamatan pribadi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami setiap saat dimanapun berada. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengamanan anak dan menantu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, berupa: a. menjamin keamanan dan keselamatan pribadi anak dan menantu dari PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN setiap saat dimanapun berada; dan b. menjamin pengamanan wilayah anak dan menantu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di dalam dan di luar negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI.

(1) Pengamanan Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami, berupa: a. menjamin keamanan dan keselamatan pribadi Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami, di dalam negeri dan di luar negeri; dan b. menjamin keamanan wilayah yang dikunjungi Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta isteri atau suami di dalam negeri dan di luar negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN Beserta isteri atau suami di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima TNI.

(1) Pengamanan Tamu Negara Setingkat KepalaNegara/Kepala Pemerintahan, berupa: a. Menjamin keamanan dan keselamatan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan selama berada di INDONESIA; b. Menjamin keamanan wilayah yang dikunjungi oleh Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; dan c. Membantu pelaksanaan pelayanan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dilaksanakan secara fungsional.

Perekrutan pasukan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dipilih dan dibentuk melalui proses seleksi dengan persyaratan tertentu oleh TNI yang berasal dari prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai kebutuhan operasional.

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/KepalaPemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Dalam hal pengelolaan anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah, TNI mempertanggungjawabkan kepada Menteri Pertahanan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik. (3) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, Itjen Kementerian Pertahanan dan Itjen TNI.

Menteri Pertahanan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. MENETAPKAN kebijakan dalam pengerahan, anggaran, penyiapan sarana dan prasarana serta perekrutan sesuai kebutuhan yang diusulkan TNI dan sesuai alokasi yang ditentukan oleh Pemerintah; dan b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kebijakan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN,Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Panglima TNI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan kebijakan Menteri Pertahanan tentangpengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; b. mengeluarkan perintah kepada Komando Utama Operasi TNI dan Komando Pelaksanaan Operasi TNI untuk menyiapkan satuan, sarana dan alat sesuai dengan permintaan Kepala Staf Angkatan; c. MENETAPKAN kebijakan operasional penyelenggaraan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; dan d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahap kegiatan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Kepala Staf Angkatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan perintah Panglima TNI; b. melaksanakan pembinaan kekuatan, kemampuan dan gelar matra Angkatan dalam tugas pengamanan Presidendan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan; dan c. Melaksanakan pengawasan internal dan evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan Presidendan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id