Permendikti Saintek No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pertahanan - JDIH BPK
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas Pertahanan dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi pada Universitas Pertahanan; b. bahwa penataan organisasi pada Universitas Pertahanan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Universitas Pertahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas SALINAN
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2024
Nomor
225,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan
Tinggi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
158,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
5.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah;
6.
Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor
151
Tahun
2024
tentang
Kementerian
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 121);
7.
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor
386)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun
2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 14);
8.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1051);
9.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 1202);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 152) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di
bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.
Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut
Unhan
adalah
perguruan
tinggi
yang
diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik
yang terdiri atas dosen, kadet, dan mahasiswa.
4.
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan
tugas
utama
mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6.
Kadet Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kadet
adalah peserta didik Program Diploma, Program
Sarjana (S-1), dan Program Profesi yang terdaftar
dan sedang mengikuti pendidikan di Unhan.
7.
Mahasiswa adalah peserta didik Program Magister
(S-2) dan Program Doktor (S-3) yang terdaftar dan
sedang mengikuti pendidikan di Unhan.
8.
Program
Studi
adalah
kesatuan
kegiatan
pendidikan yang memiliki metode kurikulum dan
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan
akademik,
pendidikan
profesi,
dan/atau pendidikan vokasi.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14 (1) Fakultas terdiri atas: a. Fakultas Strategi Pertahanan; b. Fakultas Manajemen Pertahanan; c. Fakultas Keamanan Nasional; d. Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan; e. Fakultas Kedokteran Militer; f. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Militer;
g. Fakultas Vokasi Logistik Militer; dan h. Fakultas Farmasi Militer. (2) Susunan organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dekan dan wakil dekan; b. senat fakultas; c. Program Studi; d. laboratorium/bengkel/studio; e. Subbagian Umum; dan f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
a.
Bagian Akademik;
b.
Subbagian Tata Usaha; dan
c.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan di lingkungan biro.
- Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43 Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan di lingkungan biro.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2026 Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 305
Ж
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 TTD. TTD. TTD.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas Pertahanan dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi pada Universitas Pertahanan; b. bahwa penataan organisasi pada Universitas Pertahanan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Universitas Pertahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas SALINAN
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2024
Nomor
225,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan
Tinggi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
158,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
5.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah;
6.
Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor
151
Tahun
2024
tentang
Kementerian
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 121);
7.
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor
386)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun
2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 14);
8.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1051);
9.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 1202);
