Permendikti Saintek No. 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan 
Teknologi - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan berupa pemberian tugas belajar dan sebagai acuan dalam pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu mengatur pengelolaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Pegawai Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diberi Tugas Belajar.
- Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan yang selanjutnya disebut PyMDK adalah pejabat pimpinan tinggi yang ditunjuk oleh PPK untuk memberikan, memperpanjang, memberhentikan, dan membatalkan Tugas Belajar.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 2
Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk:
a.
mengembangkan kompetensi untuk memenuhi standar
kompetensi jabatan;
b.
menghasilkan PNS dengan kualifikasi yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengembangan
organisasi; dan
c.
pengembangan karier PNS.
BAB II PERENCANAAN
Pasal 3 (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS. (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai pada unit kerja paling sedikit 60% (enam puluh persen).
BAB III PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu Jenis Program Pendidikan yang Diberi Tugas Belajar
Pasal 4
(1) Pemberian
Tugas
Belajar
meliputi
jenis
program
pendidikan:
a.
akademik;
b.
vokasi; dan
c.
profesi.
(2)
Jenis
program
pendidikan
akademik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program
sarjana, program magister, dan program doktor.
(3)
Jenis program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas program diploma empat
atau sarjana terapan, program magister terapan, dan
program doktor terapan.
(4)
Jenis program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan program profesi,
program spesialis, dan program subspesialis.
Bagian Kedua Jangka Waktu Tugas Belajar
Pasal 5
(1)
Tugas Belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
(2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan batas waktu normatif program studi yang
ditentukan di masing-masing perguruan tinggi.
(3)
Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas
waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), jangka waktu Tugas Belajar berpedoman
pada masa tempuh kurikulum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk pelaksanaan cuti akademik.
(5)
Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling
lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(6)
Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kriteria:
a.
perubahan
kondisi
sistem
pendidikan
atau
perkuliahan; atau
b.
penyelesaian
tugas
akhir
yang
membutuhkan
tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi
di luar kemampuan Pegawai Tugas Belajar.
(7)
Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan persetujuan
dari:
a.
perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
b.
PPK; dan
c.
pemberi layanan pembiayaan Tugas Belajar.
Bagian Ketiga Tempat Pelaksanaan Tugas Belajar
Pasal 6 (1) Tugas Belajar diselenggarakan pada: a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau b. perguruan tinggi luar negeri. (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi. (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang terdaftar sebagai perguruan tinggi resmi oleh pemerintah negara asal perguruan tinggi tujuan.
Bagian Keempat Tata Kelola Tugas Belajar
Pasal 7
(1)
Tugas Belajar dilaksanakan dengan tidak melaksanakan
tugas jabatan.
(2)
Selain dilaksanakan dengan tidak melaksanakan tugas
jabatan, Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan
melaksanakan tugas jabatan dengan mempertimbangkan:
a.
kebutuhan organisasi; dan
b.
kemampuan
Pegawai
Tugas
Belajar
dalam
melaksanakan tugas jabatan.
(3)
Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a mengacu pada perencanaan kebutuhan Tugas
Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
Bagian Kelima Persyaratan Peserta Tugas Belajar
Pasal 8
(1)
Calon
Pegawai
Tugas
Belajar
harus
memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
mempunyai masa kerja pegawai paling singkat
1 (satu) tahun;
b.
sehat jasmani dan rohani;
c.
memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir
paling rendah dengan predikat baik;
d.
mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
e.
telah
diterima
di
lembaga
pendidikan
tempat
pelaksanaan Tugas Belajar;
f.
menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
g.
mendapatkan jaminan
pembiayaan
bagi
Tugas
Belajar dengan beasiswa;
h.
mendapatkan persetujuan
perjalanan dinas luar
negeri dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan
negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di
luar negeri;
i.
telah mendapatkan pengakuan ijazah pada jenjang
pendidikan sebelumnya dari lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan
dan
penetapan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
penyelenggaraan
pelayanan,
pengendalian
atas
pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur
sipil
negara,
dan
pelaksanaan
pengawasan
penerapan sistem merit;
j.
tidak sedang:
1.
menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2.
menjalani pemberhentian sementara sebagai
PNS;
3.
dalam proses banding administratif ke badan
yang berwenang menerima, memeriksa, dan
mengambil
keputusan
atas
banding
administratif atau upaya hukum ke pengadilan
terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
4.
dalam proses penjatuhan hukuman disiplin
tingkat sedang atau tingkat berat;
5.
dalam
proses
perkara
pidana
sebagai
tersangka/terdakwa;
6.
menjalani
pidana
penjara
atau
kurungan
dan/atau
hukuman
disiplin
sedang
atau
hukuman disiplin berat;
7.
melaksanakan
pendidikan
dan
pelatihan
penjenjangan;
8.
melaksanakan
pendidikan
tinggi
lainnya;
dan/atau
9.
menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam
komponen pembiayaan yang sama dari sumber
lain
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
atau
penyelenggara
beasiswa.
k.
tidak pernah:
1.
dibatalkan
dan/atau
diberhentikan
dalam
melaksanakan
Tugas
Belajar
sebelumnya
minimal 2 (dua) tahun terakhir;
2.
menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama
dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan
diikuti;
3.
dijatuhi hukuman disiplin paling singkat tingkat
sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah
selesai dijalani; dan
4.
dijatuhi
pidana
penjara
atau
kurungan
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
(2)
Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar
yang belum berstatus sebagai PNS dengan ketentuan:
a.
pegawai
yang
bersangkutan
telah
menempuh
pendidikan sejak sebelum diangkat sebagai calon
PNS;
b.
kompetensinya dibutuhkan organisasi;
c.
calon PNS tidak memiliki perikatan dan/atau
kewajiban terkait dengan pendidikan yang telah
dilakukan sebelum diangkat sebagai calon PNS
dengan pihak ketiga atau instansi asal; dan
d. calon PNS tetap akan mengikuti pendidikan pelatihan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon Pegawai Tugas Belajar yang belum berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Tugas Belajar setelah pegawai yang bersangkutan mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, sepanjang masih memiliki sisa masa pendidikan normatif. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. (6) Dalam hal rekomendasi pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan oleh pimpinan unit kerja, calon Pegawai Tugas Belajar dapat mengajukan keberatan secara berjenjang. (7) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Bagian Keenam Batas Usia Peserta Tugas Belajar
Pasal 9 (1) Batas usia calon Pegawai Tugas Belajar ditetapkan bagi PNS dengan ketentuan memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang: a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan; atau b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia calon Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Bagian Ketujuh Pelaksanaan Tugas Belajar
Pasal 10 (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Kementerian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa pendidikan dimulai. (2) Pengusulan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
b.
surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat
pelaksanaan Tugas Belajar;
c.
jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
d.
persetujuan
penugasan
ke
luar
negeri
dari
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi
Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;
e.
ijazah pendidikan terakhir sebagaimana tercantum
dalam data kepegawaian pada sistem informasi yang
dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian
yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
penyelenggaraan
pelayanan,
pengendalian
atas
pelaksanaan
kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara,
dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem
merit;
f.
dokumen pendukung pelaksanaan Tugas Belajar;
dan
g.
dokumen kepegawaian yang relevan.
(3)
Dalam hal terdapat keterlambatan penerbitan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan
dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat
dilakukan paling lambat 1 (satu) semester setelah masa
pendidikan dimulai.
(4)
Pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas
Belajar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) semester
setelah
dimulainya
masa
pendidikan
berdasarkan
pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan setelah
memperoleh persetujuan PPK.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan pemberian
Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 11 Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
Bagian Kedelapan Perjanjian Tugas Belajar
Pasal 12
(1)
Pimpinan unit kerja dan calon Pegawai Tugas Belajar
membuat perjanjian Tugas Belajar sebelum pelaksanaan
Tugas Belajar.
(2)
Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi tempat
program pendidikan diikuti;
b.
jenis pelaksanaan Tugas Belajar;
c.
hak para pihak;
d.
kewajiban para pihak;
e.
jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
f.
lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh
Pegawai Tugas Belajar;
g.
unit kerja tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan
h.
sanksi.
Pasal 13 Hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. hak pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi: 1. menentukan bidang ilmu yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi bagi calon Pegawai Tugas Belajar; 2. mengetahui domisili Pegawai Tugas Belajar selama pelaksanaan Tugas Belajar; 3. menerima laporan perkembangan pendidikan secara berkala; 4. menolak pengajuan usul mutasi Pegawai Tugas Belajar dalam masa ikatan dinas; dan 5. menolak pengajuan pengunduran diri Pegawai Tugas Belajar dalam masa ikatan dinas. b. hak Pegawai Tugas Belajar, paling sedikit meliputi: 1. mendapatkan gaji pokok dan tunjangan melekat pada gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. mendapatkan tunjangan kinerja yang pemberiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3. mendapatkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Tugas Belajar yang melaksanakan Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan; 4. mendapatkan penilaian kinerja pegawai; dan 5. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
Pasal 14 Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. kewajiban pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi: 1. mengevaluasi kinerja Pegawai Tugas Belajar; 2. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Tugas Belajar yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana; 3. mengusulkan pembatalan atau pemberhentian Tugas Belajar jika Pegawai Tugas Belajar terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana; 4. mengusulkan pemberhentian Tugas Belajar jika Pegawai Tugas Belajar dibutuhkan organisasi; dan 5. melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan; b. kewajiban Pegawai Tugas Belajar, paling sedikit meliputi: 1. menandatangani perjanjian Tugas Belajar; 2. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya; 3. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja; 4. melaporkan perkembangan pendidikan secara berkala; 5. menjaga dan menjunjung nama baik negara dan Kementerian;
- mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
- menyelesaikan pendidikan;
- melaporkan cuti akademik kepada pimpinan unit kerja, apabila mengambil cuti akademik;
- mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir, jika memerlukan perpanjangan masa Tugas Belajar;
- kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
- melaporkan kepada PPK melalui pimpinan unit kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan atau berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya; dan
- melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal.
Bagian Kesembilan Pelaksanaan Ikatan Dinas
Pasal 15
(1)
Pegawai yang diberikan Tugas Belajar wajib melaksanakan
ikatan dinas.
(2)
Kewajiban
pelaksanaan
ikatan
dinas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.
selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar
termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi
Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan
tugas jabatan; dan
b.
selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar
termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi
Pegawai Tugas Belajar yang melaksanakan tugas
jabatan.
(3)
Pegawai Tugas Belajar yang melanjutkan pendidikan
segera setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya
berdasarkan penugasan dengan tidak melaksanakan
tugas jabatan, dapat melaksanakan ikatan dinas secara
akumulatif setelah menyelesaikan pendidikan berikutnya
dengan ketentuan:
a.
pendidikan lanjutan disetujui oleh pimpinan unit
kerja dan dilaksanakan dengan Tugas Belajar dari
Kementerian;
b.
pendidikan sebelumnya telah diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
tidak ada pelanggaran disiplin atau kerugian negara
yang ditimbulkan dari pelaksanaan Tugas Belajar
sebelumnya;
d.
mendapatkan
surat
penerimaan
dari
lembaga
pendidikan tempat pelaksanaan pendidikan untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya; dan
e. masa pendidikan dan ikatan dinas yang bersangkutan tidak melebihi batas usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir saat pengusulan Tugas Belajar yang kedua.
Bagian Kesepuluh Perpanjangan Masa Tugas Belajar
Pasal 16
(1)
Pegawai Tugas Belajar melalui pimpinan unit kerja
mengusulkan permohonan perpanjangan masa Tugas
Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit
kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa
Tugas Belajar melalui sistem yang disediakan oleh
Kementerian.
(2)
Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar dapat
diusulkan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
masa Tugas Belajar berdasarkan pertimbangan khusus
sesuai
dengan
kebutuhan
setelah
memperoleh
persetujuan PPK.
(3)
Perpanjangan
masa
Tugas
Belajar
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan
melampirkan data dukung sebagai berikut:
a.
surat keputusan Tugas Belajar;
b.
rekomendasi
dari
lembaga
pendidikan
tempat
Pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar
baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
c.
persetujuan perpanjangan perjalanan dinas luar
negeri dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan
negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di
luar negeri;
d.
rekomendasi dari pimpinan unit kerja; dan
e.
jaminan perpanjangan pembiayaan Tugas Belajar
atau surat pernyataan pembiayaan mandiri yang
disediakan oleh Pegawai Tugas Belajar secara penuh.
(4)
Persetujuan atau penolakan perpanjangan masa Tugas
Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem
yang disediakan oleh Kementerian.
Bagian Kesebelas Pemberhentian Tugas Belajar
Pasal 17
(1)
Pemberhentian Tugas Belajar oleh PPK atau PyMDK
dilaksanakan berdasarkan usulan pimpinan unit kerja
dengan menyampaikan alasan pemberhentian disertai
dengan bukti pendukung.
(2)
Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.
tidak
mampu
menyelesaikan
Tugas
Belajar
berdasarkan
hasil
evaluasi
perguruan
tinggi
penyelenggara Tugas Belajar;
b.
tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena
keadaan kahar;
c.
tidak sehat jasmani dan rohani yang mengakibatkan
Pegawai Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan
Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan;
d.
tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar
meskipun telah diberi peringatan tertulis;
e.
tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan
masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya;
f.
tidak lagi memenuhi persyaratan Pegawai Tugas
Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf j; dan/atau
g.
alasan lain yang ditetapkan PPK.
(3)
Pemberhentian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau
PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
Pasal 18
(1)
Pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar
dengan
alasan
tidak
sehat
jasmani
dan
rohani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c
dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan.
(2)
Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di dalam
negeri dilakukan di rumah sakit pemerintah yang
ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan di wilayah
tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
(3)
Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar
negeri dilakukan:
a.
di rumah sakit setempat; dan
b.
di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)
Hasil pemeriksaan kesehatan di rumah sakit setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus
dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri.
(5)
Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan
kesehatan yang dilakukan di rumah sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, hasil
pemeriksaan
yang
digunakan
merupakan
hasil
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
Pasal 19 Dalam hal pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c, PNS tersebut dapat diusulkan kembali untuk melaksanakan Tugas Belajar paling cepat 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dari Tugas Belajar sebelumnya.
Bagian Keduabelas Pembatalan Tugas Belajar
Pasal 20 (1) Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPK atau PyMDK sebelum keberangkatan Pegawai Tugas Belajar ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar. (2) Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan: a. Pegawai Tugas Belajar tidak memenuhi persyaratan pemberian Tugas Belajar; b. Pegawai Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan/atau c. Pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri. (3) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
BAB IV PEMBIAYAAN
Pasal 21
(1)
Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
a.
anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
c.
biaya mandiri yang disediakan oleh calon Pegawai
Tugas Belajar secara penuh.
(2)
Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22 (1) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan sesuai jangka waktu Tugas Belajar ditambah masa perpanjangan 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. (2) Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali. (3) Dalam hal terjadi perubahan skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perjanjian Tugas Belajar dan surat keputusan Tugas Belajar yang telah ditetapkan tetap berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 23 Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan selama tidak membiayai komponen pembiayaan yang sama.
BAB V PENGAKTIFAN KEMBALI
Pasal 24
(1)
Pegawai Tugas Belajar yang:
a.
telah menyelesaikan pendidikan; atau
b.
berakhir
masa
Tugas
Belajar
dan/atau
perpanjangannya,
wajib melapor kepada PPK melalui pimpinan unit kerja
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pegawai yang
bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan atau
berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya.
(2)
Pegawai Tugas Belajar yang:
a.
telah menyelesaikan pendidikan;
b.
berakhir
masa
Tugas
Belajar
dan/atau
perpanjangannya;
c.
diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar;
atau
d.
dibatalkan dalam melaksanakan Tugas Belajar,
diaktifkan kembali dalam jabatan.
(3)
Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan
Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau
perpanjangannya, Pegawai Tugas Belajar wajib diperiksa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil
pemeriksaan
dilaporkan
kepada
unit
kerja
yang
membidangi urusan sumber daya manusia di lingkungan
Kementerian.
(4)
Pegawai Tugas Belajar yang tidak melapor kepada PPK
setelah berakhir masa Tugas Belajar atau perpanjangan
Tugas Belajar, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5)
Ketentuan mengenai pengaktifan kembali Pegawai Tugas
Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 25 (1) Unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian mengelola sistem pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar berbasis digital yang dapat diakses bersama oleh administrator di tingkat Kementerian, unit kerja, dan Pegawai Tugas Belajar. (2) Sistem pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar memiliki fungsi: a. pelaporan pelaksanaan Tugas Belajar; dan b. sebagai sistem peringatan dini masa pelaporan, perpanjangan masa pendidikan, dan akhir masa pendidikan.
Pasal 26 (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pengelolaan Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar.
(2)
Evaluasi dilaksanakan untuk menilai:
a.
ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi;
b.
kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan
organisasi; dan
c.
kontribusi hasil Tugas Belajar terhadap peningkatan
kinerja individu dan organisasi.
(3)
Evaluasi dilaksanakan paling sedikit:
a.
selama pelaksanaan Tugas Belajar; dan
b.
setelah pelaksanaan Tugas Belajar.
(4)
Evaluasi selama pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a.
kemajuan akademik;
b.
kepatuhan terhadap ketentuan Tugas Belajar; dan
c.
kesesuaian
bidang
studi
dengan
rencana
pengembangan kompetensi.
(5)
Evaluasi setelah pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a.
pemantauan hasil pendidikan dalam pelaksanaan
tugas jabatan;
b.
penempatan atau pengembangan karier PNS; dan
c.
kontribusi
terhadap
penguatan
manajemen
pengetahuan dan Corporate University.
(6)
Evaluasi dilakukan oleh pimpinan unit kerja paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(7)
Evaluasi
dikoordinasikan
dengan
unit
kerja
yang
membidangi urusan sumber daya manusia dan dilaporkan
kepada PPK.
BAB VII SANKSI
Pasal 27 (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban Tugas Belajar tanpa alasan yang sah dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian Tugas Belajar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku: a. Pegawai Tugas Belajar yang telah mendapatkan surat keputusan Tugas Belajar tetap melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan b. pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dalam rangka tugas belajar namun belum memperoleh surat keputusan Tugas Belajar mengusulkan permohonan Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616) sepanjang mengatur pelaksanaan Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk optimalisasi pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan berupa pemberian tugas belajar dan sebagai acuan dalam pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu mengatur pengelolaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
