Permendikti Saintek No. 14 Tahun 2026 tentang Satu Data Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - JDIH BPK
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan
tinggi, sains, dan teknologi, diperlukan data pendidikan
tinggi, sains, dan teknologi yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah
diakses;
b. bahwa untuk menjamin tersedianya data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi serta untuk terselenggaranya satu data di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan satu data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat
(3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia,
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Satu
Data Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG SATU DATA PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Data Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Data Diktisaintek adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi yang digunakan dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
Satu Data Diktisaintek adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran data dengan membandingkan data dengan sumber atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Validasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata.
Pemerintah Digital adalah transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
Walidata adalah unit pada Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
Produsen Data adalah unit kerja Kementerian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pihak lain yang terkait.
Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
Arsitektur Data Diktisaintek adalah kerangka konseptual yang menggambarkan struktur data, alur data, keterkaitan antar data, serta standar yang digunakan dalam pengelolaan Data Diktisaintek.
Penata Kelola Data adalah pejabat atau pegawai pada Produsen Data yang ditugaskan untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan kesesuaian data dengan Standar Data, Metadata, dan prinsip penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Forum Satu Data Kementerian adalah wadah koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data di lingkungan Kementerian dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Portal Satu Data Diktisaintek adalah media bagi-pakai data di tingkat Kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dalam melaksanakan penyelenggaraan Data Diktisaintek yang dikelola Kementerian.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja Kementerian, instansi pusat, instansi daerah, dan perguruan tinggi; c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. menjamin keamanan Data Diktisaintek yang dikelola oleh Kementerian; f. mengatur tata kelola dan sumber daya dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek; dan g. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Pasal 3 Penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan memperhatikan: a. ketertelusuran data; b. aksesibilitas data oleh berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya; c. interoperabilitas dan integrasi dengan berbagai data dan perangkat; dan d. penggunaan kembali data dan informasi yang disimpan.
BAB II CAKUPAN DATA DIKTISAINTEK
Pasal 4 (1) Data Diktisaintek terdiri atas: a. data pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi; b. data ilmu pengetahuan dan teknologi; c. data mengenai penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi; dan d. data administrasi dan manajemen Kementerian. (2) Data pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data perguruan tinggi; b. data mahasiswa; c. data dosen, pendidik nondosen, dan tenaga kependidikan; d. data sumber daya pendidikan tinggi; e. data substansi pendidikan tinggi; dan f. data capaian pendidikan tinggi.
(3) Data penelitian pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data lembaga penelitian; b. data sumber daya penelitian; c. data kegiatan penelitian; dan d. data hasil penelitian. (4) Data pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data lembaga pengabdian kepada masyarakat; b. data sumber daya pengabdian kepada masyarakat; c. data kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan d. data hasil pengabdian kepada masyarakat. (5) Data ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. data lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi; b. data sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; c. data penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. data hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. (6) Data mengenai penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang dihasilkan dari kegiatan penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. (7) Kegiatan penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan upaya menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi yang berdampak nyata, meningkatkan daya saing bangsa, dan mendukung transformasi ekonomi secara merata. (8) Data yang dihasilkan dari kegiatan penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. data pendanaan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi; b. data program penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi; c. data kerja sama penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi; dan d. data integrasi talenta nasional. (9) Data administrasi dan manajemen Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.
Pasal 5 Petunjuk teknis mengenai Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 6
(1)
Data Diktisaintek memiliki karakteristik sebagai:
a.
data individual;
b.
data relasional; dan
c.
data longitudinal.
(2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi secara rinci. (3) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang saling mengaitkan antarentitas bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. (4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.
BAB III PRINSIP SATU DATA DIKTISAINTEK
Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
(1)
Prinsip Satu Data Diktisaintek selaras dengan prinsip
Satu Data Indonesia.
(2)
Prinsip Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus:
a.
memenuhi Standar Data;
b.
memiliki Metadata;
c.
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.
menggunakan Kode Referensi dan/atau Data
Induk.
(3)
Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemanfaatan Data Diktisaintek dilaksanakan dengan
memperhatikan:
a.
etika pemanfaatan data;
b.
proporsionalitas penggunaan data sesuai tujuan;
c.
pencegahan penyalahgunaan data; dan
d.
optimalisasi
nilai
dan
manfaat
data
bagi
kepentingan publik.
Bagian Kedua Standar Data
Pasal 8
(1)
Standar
Data
mengacu
kepada
Arsitektur
Data
Diktisaintek.
(2)
Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dihasilkan oleh Produsen Data terdiri atas:
a.
konsep;
b.
definisi;
c.
klasifikasi;
d.
ukuran; dan
e.
satuan.
(3)
Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data
tersebut diproduksi.
(4)
Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan penjelasan tentang data yang memberi
batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan
data tertentu dengan data yang lain.
(5)
Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c merupakan penggolongan data secara sistematis ke
dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria
yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan
secara luas.
(6)
Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran
jumlah, kadar, atau cakupan.
(7)
Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
merupakan
besaran
tertentu
dalam
data
yang
digunakan sebagai standar untuk mengukur atau
menakar sebagai sebuah keseluruhan.
(8)
Standar Data yang berlaku pada Data Diktisaintek
meliputi:
a. Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat
dan/atau instansi daerah; dan
b. Standar Data yang berlaku di Kementerian.
(9)
Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat
dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
(10) Standar
Data
yang
berlaku
di
Kementerian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(8)
huruf
b
digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian
sesuai dengan tugas dan fungsi.
(11) Standar
Data
yang
berlaku
di
Kementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh
Menteri.
(12) Dalam kondisi tertentu, penetapan Standar Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat ditetapkan
oleh tim koordinasi Pemerintah Digital.
(13) Penetapan Standar Data oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) mengacu pada Standar Data
yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.
(14) Penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) dilakukan melalui tahapan:
a.
pengusulan oleh Produsen Data; dan
b.
penelaahan oleh Walidata.
(15) Standar Data yang mengandung data dan informasi
pribadi
diakses
secara
terbatas
dan
tidak
dipublikasikan.
Pasal 9 (1) Klasifikasi data yang dibakukan secara luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) minimal meliputi: a. klasifikasi keamanan dan akses; dan b. klasifikasi Pelindungan Data Pribadi. (2) Klasifikasi keamanan dan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sangat rahasia; b. rahasia;
c.
terbatas; dan
d.
publik.
(3)
Data kategori sangat rahasia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan informasi yang apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan
bangsa.
(4)
Data kategori rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan informasi yang apabila diketahui
oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan
kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan
kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak
kemitraan dan reputasi.
(5)
Data kategori terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c merupakan informasi yang apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan
fungsi lembaga pemerintahan.
(6)
Data kategori publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d merupakan informasi yang apabila diketahui
oleh orang banyak tidak merugikan siapa pun.
(7)
Klasifikasi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.
Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
b.
Data Pribadi yang bersifat umum.
(8)
Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
a.
data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f.
data keuangan pribadi; dan/atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(9)
Data
Pribadi
yang
bersifat
umum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b.
jenis kelamin;
c.
kewarganegaraan;
d.
agama;
e.
status perkawinan; dan/atau
f.
Data
Pribadi
yang
dikombinasikan
untuk
mengidentifikasi seseorang.
Bagian Ketiga Metadata
Pasal 10
(1)
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
dilengkapi dengan Metadata.
(2)
Metadata
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi:
a.
Metadata bisnis;
b.
Metadata teknis;
c. Metadata operasional/administratif; dan d. Metadata statistik. (3) Metadata bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menjelaskan makna, konteks, asal-usul, dan penggunaan bisnis dari suatu data. (4) Metadata teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menjelaskan dan mendokumentasikan struktur internal, format, dan spesifikasi teknis dari suatu aset informasi atau sumber daya digital. (5) Metadata operasional/administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku tentang data yang dihasilkan, dikelola, dan digunakan selama operasi harian atau fungsional suatu sistem, aplikasi, atau proses bisnis. (6) Metadata statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik Kementerian. (7) Metadata statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. Metadata kegiatan; b. Metadata variabel; dan c. Metadata indikator. (8) Metadata kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. (9) Metadata variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. (10) Metadata indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.
Pasal 11 (1) Metadata untuk Data Diktisaintek berlaku di Kementerian dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Metadata untuk Data Diktisaintek yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau tim koordinasi Pemerintah Digital.
(3)
Penetapan Metadata oleh Menteri atau tim koordinasi
Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan:
a.
pengusulan oleh Produsen Data; dan
b.
penelaahan oleh Walidata.
(4)
Metadata untuk Data Diktisaintek yang berlaku di
Kementerian
ditetapkan
oleh
Menteri
atau
tim
koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengacu pada struktur yang baku dan
format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina
Data.
(5)
Ketentuan Metadata untuk Data Diktisaintek yang
berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
Pasal 12 (1) Dalam pengelolaan Metadata, Kementerian mengimplementasikan sistem informasi Metadata Manajemen. (2) Sistem Informasi Metadata Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengelola seluruh Metadata yang dikelola seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian. (3) Sistem Informasi Metadata Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi di Kementerian.
Bagian Keempat Interoperabilitas Data
Pasal 13
(1)
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2)
Untuk
memenuhi
kaidah
Interoperabilitas
Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
a.
konsisten
dalam
sintak/bentuk,
struktur/skema/komposisi
penyajian,
dan
semantik/artikulasi keterbacaan; dan
b.
disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca
sistem elektronik.
(3)
Interoperabilitas
Data
dilakukan
melalui
sistem
penghubung layanan pemerintah yang mengadopsi
rancangan/arsitektur
berbasis
layanan
yang
memberikan kemudahan dalam pertukaran data
dan/atau informasi.
(4)
Rancangan/arsitektur berbasis layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan metode
layanan
pengangkut
data,
gerbang
antarmuka
pemrograman aplikasi, atau metode berbasis layanan
lainnya yang relevan.
(5)
Interoperabilitas
Data
dalam
internal
lingkup
Kementerian
menggunakan
Sistem
Penghubung
Layanan Pemerintah Kementerian.
(6)
Interoperabilitas
Data
eksternal
dengan
instansi
pemerintah pusat lainnya dan/atau pemerintah daerah
dapat menggunakan sistem penghubung layanan
pemerintah nasional.
(7)
Interoperabilitas
Data
dilaksanakan
berdasarkan
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
(8)
Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
paling sedikit memuat:
a.
protokol Interoperabilitas Data;
b. jaringan komunikasi/data;
c.
pemberian akses; dan
d.
tata cara teknis penggunaan Interoperabilitas Data.
Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 14
(1)
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
(2)
Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan
selaras dengan perumusan dan kesesuaian Kode
Referensi dan/atau Data Induk yang mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Satu Data Indonesia.
(3)
Pengelolaan Kode Referensi dan/atau Data Induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sebagai bagian dari manajemen Data Induk untuk
menjamin keseragaman identitas, konsistensi, dan
keterpaduan Data Diktisaintek.
(4)
Forum Satu Data Kementerian mengusulkan Kode
Referensi dan/atau Data Induk hasil reviu kepada
Walidata.
(5)
Walidata menyampaikan Kode Referensi dan/atau Data
Induk Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) kepada Forum Satu Data Indonesia.
(6)
Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh Forum Satu Data
Indonesia.
(7)
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan oleh Pembina Data sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)
Ketentuan mengenai Kode Referensi dan/atau Data
Induk ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Keenam Penetapan Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara
Pasal 15 Dalam hal Kementerian bertindak sebagai Produsen Data statistik, geospasial, dan data keuangan negara dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek, penetapan terhadap data tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA DIKTISAINTEK
Bagian Kesatu Umum
Pasal 16
Penyelenggara Satu Data Diktisaintek terdiri atas:
a.
tim koordinasi Pemerintah Digital;
b.
Walidata;
c.
Produsen Data; dan
d.
Forum Satu Data Kementerian.
Bagian Kedua Tim Koordinasi Pemerintah Digital
Pasal 17 (1) Tim koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. wakil ketua; dan d. anggota. (2) Pembentukan tim koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 18 Tim koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas: a. menetapkan kebijakan Satu Data Diktisaintek; b. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Diktisaintek; c. memberikan persetujuan daftar Data Diktisaintek dari Walidata; d. memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Diktisaintek; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Diktisaintek.
Bagian Ketiga Walidata
Pasal 19
Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
memiliki tugas:
a.
mengumpulkan,
memeriksa
kesesuaian
Data
Diktisaintek, dan mengelola Data Diktisaintek yang
disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip
penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek;
b.
memberikan masukan Standar Data, Metadata, dan
Interoperabilitas Data kepada Pembina Data;
c.
menyebarluaskan Data Diktisaintek, Metadata, Kode
Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data
Diktisaintek dan di Portal Satu Data Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
menyusun daftar Data Diktisaintek;
e.
menyusun peta Interoperabilitas Data antar unit kerja
Kementerian dan/atau dengan pihak eksternal;
f.
membantu Pembina Data dalam membina Produsen
Data;
g.
melakukan kerja sama dengan instansi pusat dan/atau
instansi daerah serta lembaga lain terkait pertukaran
dan penyebarluasan Data Diktisaintek;
h.
menyelenggarakan uji teknis keamanan informasi;
i.
melakukan pengendalian, penilaian risiko, dan mitigasi
atas penyalahgunaan Data Diktisaintek, termasuk Data
Pribadi; dan
j.
mengembangkan dan mengelola portal data atau media
lainnya sebagai sarana pengumpulan dan berbagi pakai
Data Diktisaintek.
Pasal 20
(1)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Walidata mempunyai fungsi:
a.
mengelola pusat data yang terdiri atas kumpulan
peladen, sistem komputer, sistem penyimpanan
data, dan sistem pendukung lainnya;
b.
memfasilitasi Interoperabilitas Data antar unit
kerja
Kementerian
maupun
dengan
pihak
eksternal Kementerian; dan
c.
mengoordinasikan
kegiatan
penyimpanan,
pengamanan, dan penyebarluasan data beserta
Metadata.
(2)
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Walidata berperan sebagai pengelola
teknis data yang menjamin ketersediaan, keamanan,
dan keandalan Data Diktisaintek.
Pasal 21 Walidata menyelenggarakan pertemuan dengan Produsen Data dalam rangka pemutakhiran Data Diktisaintek secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan daftar Data Diktisaintek yang telah disetujui tim koordinasi Pemerintah Digital.
Pasal 22 Walidata dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Bagian Keempat Produsen Data
Pasal 23
(1)
Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf c memiliki tugas:
a.
memberikan masukan kepada Walidata mengenai
daftar Data Diktisaintek, Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk; b. menghasilkan Data Diktisaintek dengan melakukan perencanaan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan pemutakhiran Data Diktisaintek sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek; c. memastikan Data Diktisaintek yang dihasilkan berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan fakta; d. menyampaikan Data Diktisaintek beserta Metadata kepada Walidata; e. menyampaikan usulan perencanaan Data Diktisaintek, rencana aksi Data Diktisaintek, dan pembatasan akses Data Diktisaintek kepada Walidata; dan f. menyampaikan usulan Data Prioritas dalam daftar Data Diktisaintek. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data mempunyai fungsi sebagai pemilik data. (3) Dalam melaksanakan tugas untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan kesesuaian pemaknaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Produsen Data dapat menunjuk Penata Kelola Data pada unit kerjanya. (4) Penata Kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. memastikan Data Diktisaintek sesuai dengan Standar Data dan Metadata; b. menjaga konsistensi definisi, klasifikasi, dan struktur Data; dan c. mengoordinasikan perbaikan kualitas data dengan Walidata. (5) Penata Kelola Data melaksanakan tugas secara fungsional di bawah tanggung jawab Produsen Data dan berkoordinasi dengan Walidata.
Bagian Kelima Forum Satu Data Kementerian
Pasal 24 (1) Forum Satu Data Kementerian dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek mengenai: a. identifikasi daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya; b. identifikasi daftar Data Diktisaintek yang dijadikan Data Prioritas; c. penyusunan rencana aksi Satu Data Diktisaintek; d. pembatasan akses Data Diktisaintek yang diusulkan oleh Walidata dan Produsen Data; e. melakukan reviu atas masukan Produsen Data terkait Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; f. penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Diktisaintek; dan
g.
penetapan dan evaluasi data yang diusulkan oleh
Produsen Data.
(2)
Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a.
Walidata; dan
b.
Produsen Data.
(3)
Forum
Satu
Data
Kementerian
merupakan
tim
koordinasi kelompok kerja manajemen data dan
informasi yang merupakan bagian dari tim koordinasi
Pemerintah Digital pada Kementerian.
(4)
Forum Satu Data Kementerian dapat melibatkan pihak
lain
yang
terkait
dalam
rangka
mendukung
penyelenggaraan
Satu
Data
Diktisaintek
untuk
menghasilkan Data Diktisaintek.
(5)
Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata.
(6)
Forum Satu Data Kementerian dapat mendorong
peningkatan kompetensi dan kualifikasi teknis sumber
daya manusia pengelola data.
(7)
Dalam
menjalankan
tugas,
Forum
Satu
Data
Kementerian berkoordinasi dengan Forum Satu Data
Indonesia.
(8)
Forum
Satu
Data
Kementerian
melaksanakan
pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu
apabila
diperlukan
dalam
rangka
melaksanakan
tugasnya.
(9)
Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam
pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan Satu
Data Diktisaintek, Forum Satu Data Kementerian dapat
meminta arahan kepada tim koordinasi Pemerintah
Digital.
BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA DIKTISAINTEK
Bagian Kesatu Umum
Pasal 25
Penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek dilaksanakan
secara menyeluruh sepanjang siklus hidup data melalui
kegiatan:
a.
perencanaan Data Diktisaintek;
b.
pengumpulan Data Diktisaintek;
c.
pengolahan Data Diktisaintek;
d.
pemeriksaan Data Diktisaintek;
e.
penyimpanan Data Diktisaintek;
f.
pengamanan dan pelindungan Data Diktisaintek;
g.
penyebarluasan Data Diktisaintek;
h.
penggunaan Data Diktisaintek;
i.
pemusnahan Data Diktisaintek; dan
j.
pemantauan
dan
evaluasi
penyelenggaraan
Data
Diktisaintek.
Bagian Kedua Perencanaan Data Diktisaintek
Pasal 26
(1)
Perencanaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a dikoordinasikan oleh Walidata
dan dilaksanakan bersama dengan seluruh Produsen
Data, serta pihak penyelenggara lain.
(2)
Perencanaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Data
Diktisaintek yang terdiri atas:
a.
penentuan daftar Data Diktisaintek yang akan
dikumpulkan
oleh
Kementerian
di
tahun
berikutnya;
b.
penentuan daftar Data Diktisaintek yang akan
diusulkan menjadi Data Prioritas; dan/atau
c.
penentuan rencana aksi Satu Data Diktisaintek.
(3)
Daftar Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan
usulan dari Produsen Data dan Walidata serta dibahas
dan disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(4)
Rencana aksi Satu Data Diktisaintek sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat rencana
program dan kegiatan prioritas Kementerian terkait
penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
(5)
Rencana aksi Satu Data Diktisaintek sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Produsen Data
dan
dikoordinasikan
oleh
Forum
Satu
Data
Kementerian serta disusun paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
(6)
Rencana aksi Satu Data Diktisaintek sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat dipilih oleh Walidata
untuk diusulkan menjadi rencana aksi Satu Data
Indonesia.
(7)
Untuk mempermudah proses identifikasi kebutuhan
data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang,
disusun Arsitektur Data Diktisaintek.
(8)
Arsitektur Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 27 (1) Penentuan daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data. (2) Penentuan daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. arsitektur Pemerintah Digital Kementerian; b. rekomendasi Forum Satu Data Kementerian; dan/atau c. kebutuhan pengguna Data Diktisaintek.
(3)
Daftar Data Diktisaintek yang akan dikumpulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:
a.
Produsen
Data
untuk
masing-masing
Data
Diktisaintek;
b.
jadwal
rilis
dan/atau
pemutakhiran
Data
Diktisaintek;
c.
klasifikasi keterbukaan dan kerahasiaan Data
Diktisaintek; dan
d.
masa retensi Data Diktisaintek.
(4)
Penentuan
masa
retensi
Data
Diktisaintek
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
huruf
d
dilaksanakan
dengan
mengacu
pada
ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.
Pasal 28 (1) Penentuan daftar Data Diktisaintek yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan: a. usulan Walidata; dan b. rekomendasi Forum Satu Data Kementerian. (2) Daftar Data Diktisaintek yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
Bagian Ketiga Pengumpulan Data Diktisaintek
Pasal 29 (1) Pengumpulan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Data Diktisaintek yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; b. merupakan Data yang telah direncanakan dalam daftar Data Diktisaintek; c. memenuhi Standar Data; d. memiliki Metadata; dan e. memiliki jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
Pasal 30 (1) Pengumpulan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan metode: a. sensus, yang dilaksanakan melalui pencacahan semua unit populasi pada saat tertentu; b. survei, yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu; dan/atau c. metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pengumpulan Data Diktisaintek dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa otomasi validasi formulir pengisian. (4) Dalam hal pengumpulan Data Diktisaintek tidak memanfaatkan sistem elektronik, Data Diktisaintek dikonversi menjadi data elektronik. (5) Dalam hal Produsen Data Diktisaintek perlu melakukan pengumpulan Data Diktisaintek di luar daftar Data Diktisaintek yang telah direncanakan dan dianggarkan, Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata. (6) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
Bagian Keempat Pengolahan Data Diktisaintek
Pasal 31 (1) Pengolahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan aktivitas pengolahan terhadap Data Diktisaintek yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Pengolahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Data.
Pasal 32 (1) Pengolahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas: a. kompilasi data; dan b. pembersihan data. (2) Kompilasi Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data Diktisaintek yang telah dikumpulkan. (3) Pembersihan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan Standar Data dan format data yang telah ditentukan, melengkapi Data Diktisaintek yang tidak lengkap, dan memastikan tidak ada duplikasi Data Diktisaintek.
Pasal 33 (1) Produsen Data menyampaikan Data yang sudah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Walidata. (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut dan Metadata yang melekat pada Data tersebut.
Bagian Kelima Pemeriksaan Data Diktisaintek
Pasal 34 (1) Pemeriksaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Diktisaintek.
(2) Pemeriksaan Data Diktisaintek dilaksanakan oleh Walidata terhadap Data Diktisaintek yang disampaikan oleh Produsen Data. (3) Verifikasi dan Validasi Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoreksi Data Diktisaintek secara substantif dengan mempertimbangkan: a. kelengkapan; b. keakuratan; dan c. kelogisan. (4) Pemeriksaan Data Diktisaintek bertujuan untuk memeriksa kesesuaian Data Diktisaintek dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek. (5) Pemeriksaan Data Diktisaintek dilakukan melalui Verifikasi dan Validasi dengan memanfaatkan sistem elektronik. (6) Pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa otomasi pengecekan atau pemadanan dengan sumber basis data lain yang relevan. (7) Selain dengan memanfaatkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemeriksaan Data Diktisaintek dapat dilakukan secara manual sesuai jadwal periodisasi data.
Pasal 35 (1) Dalam hal Data Diktisaintek yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 belum sesuai dengan prinsip Satu Data Diktisaintek, Walidata mengembalikan Data Diktisaintek kepada Produsen Data beserta hasil pemeriksaan. (2) Produsen Data memperbaiki Data Diktisaintek sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data memenuhi prinsip Satu Data Diktisaintek dan diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data, dilakukan manajemen kualitas data. (4) Manajemen kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Keenam Penyimpanan Data Diktisaintek
Pasal 36 (1) Penyimpanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan kegiatan menempatkan Data Diktisaintek pada tempat yang aman agar tidak rusak atau mudah hilang untuk menjamin ketersediaan Data Diktisaintek dengan menggunakan sistem elektronik. (2) Penyimpanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat rahasia disimpan dalam sistem elektronik dengan menggunakan teknologi enkripsi.
(3) Produsen Data menyimpan Data Diktisaintek yang sudah dikumpulkan dan diolah dalam format sesuai kaidah Interoperabilitas Data. (4) Walidata melakukan penyimpanan Data Diktisaintek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Untuk menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir, dapat diakses terus-menerus, dan dapat dibagipakaikan, dilakukan kegiatan manajemen basis data. (6) Manajemen basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketujuh Pengamanan dan Pelindungan Data Diktisaintek
Pasal 37 (1) Pengamanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data pada setiap tahap penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek guna menjamin ketersediaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan informasi. (2) Pengamanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan manajemen hak akses dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan informasi. (3) Pengamanan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berklasifikasi rahasia, pada tahap penyimpanan dan penyebarluasan dilakukan dengan menggunakan teknologi enkripsi. (4) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata. (5) Produsen Data dan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pelindungan Data yang dikumpulkan dan diolah melalui sistem elektronik sebagai bagian dari Data Diktisaintek. (6) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi.
Bagian Kedelapan Penyebarluasan Data Diktisaintek
Pasal 38 (1) Penyebarluasan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. (2) Penyebarluasan Data Diktisaintek bertujuan untuk memajukan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, serta mengoptimalkan kebermanfaatan Data oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.
(3)
Penyebarluasan
Data
Diktisaintek
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata
melalui:
a.
Portal Satu Data Indonesia;
b.
Portal Satu Data Diktisaintek; dan/atau
c.
media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(4)
Penyebarluasan Data Diktisaintek melalui Portal Satu
Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia.
(5)
Dalam hal Data Diktisaintek yang telah disebarluaskan
oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia
mengalami
permasalahan,
permasalahan
tersebut
diselesaikan bersama dengan sekretariat Satu Data
Indonesia.
(6)
Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi kondisi:
a.
data rusak atau mengandung kode berbahaya;
b.
tidak
sesuai
dengan
petunjuk
teknis
Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
c.
sumber data tidak dapat diakses oleh sekretariat
Satu Data Indonesia; dan/atau
d.
data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data
Indonesia.
Pasal 39 (1) Walidata menyediakan akses terhadap Data Diktisaintek dan Metadata sesuai dengan klasifikasi kerahasiaannya. (2) Penetapan sifat kerahasiaan Data Diktisaintek dilakukan oleh Produsen Data setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Data Diktisaintek sebagai informasi yang dikecualikan, Data Diktisaintek tersebut menjadi data yang harus dijaga kerahasiaannya dan dapat diusulkan menjadi data yang dibatasi hak aksesnya. (4) Produsen Data dan Walidata mengajukan usulan pembatasan akses Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Portal Satu Data Indonesia, melalui Forum Satu Data Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Kesembilan Penggunaan Data Diktisaintek
Pasal 40 (1) Penggunaan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi untuk mendukung kepentingan nasional.
(2)
Data Diktisaintek dapat digunakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk:
a.
perumusan kebijakan;
b.
perencanaan;
c.
bahan pemantauan dan evaluasi;
d.
pelayanan yang terkait dengan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga; dan/atau
e.
pengawasan.
Bagian Kesepuluh Pemusnahan Data Diktisaintek
Pasal 41
(1)
Pemusnahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf i dilakukan terhadap Data
Diktisaintek yang memenuhi kriteria:
a.
mengalami kerusakan;
b.
tidak memiliki nilai guna;
c.
melewati masa retensi; dan/atau
d.
diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan
hukum.
(2)
Pemusnahan Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesebelas Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek
Pasal 42
(1)
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data
Diktisaintek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf j merupakan pengukuran terhadap kemajuan
penyelenggaraan
Satu
Data
Diktisaintek
dan
peningkatan kualitas Data Diktisaintek.
(2)
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data
Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit dengan:
a.
mengukur ketercapaian rencana aksi Satu Data
Diktisaintek; dan
b.
mengukur kesesuaian penyelenggaraan Satu Data
Diktisaintek
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
Satu
Data
Indonesia.
(3)
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data
Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
(4)
Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu
Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan kepada Menteri dan digunakan sebagai
dasar penyusunan rencana aksi Satu Data Diktisaintek
tahun berikutnya.
(5)
Dalam
rangka
pemantauan
dan
evaluasi
penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek, Forum Satu
Data
Kementerian
menyelenggarakan
mekanisme
pengelolaan isu data dan pengendalian perubahan data yang meliputi pencatatan, analisis dampak, tindak lanjut perbaikan, dan pengendalian perubahan.
BAB VI PORTAL SATU DATA DIKTISAINTEK
Pasal 43 (1) Portal Satu Data Diktisaintek merupakan media penyebarluasan dan bagi pakai data oleh Kementerian baik secara internal antar unit kerja maupun secara eksternal dengan instansi di luar Kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia. (2) Portal Satu Data Diktisaintek menyediakan akses: a. Standar Data; b. Metadata; c. Kode Referensi; d. Data Induk; e. Data Prioritas; dan f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. (3) Portal Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia. (4) Portal Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata. (5) Pengelolaan Portal Satu Data Diktisaintek harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan. (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan penerapan antarmuka yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna data. (7) Pengembangan Portal Satu Data Diktisaintek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Ketentuan mengenai pengelolaan Portal Satu Data Diktisaintek ditetapkan oleh Walidata.
BAB VII PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi
Pasal 44 (1) PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. (2) PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan domain Data Prioritas pada lingkungan Kementerian dan terhubung dengan Portal Satu Data Diktisaintek. (3) PDDikti wajib terintegrasi dengan layanan digital Kementerian dengan memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(4) PDDikti berfungsi sebagai: a. pusat integrasi dan penyimpanan data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional; b. sumber Data Induk pendidikan tinggi bagi seluruh sistem informasi di lingkungan Kementerian; c. penyedia data dan informasi pendidikan tinggi bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pendidikan tinggi; dan d. simpul data sektoral pada domain pendidikan tinggi dalam arsitektur Satu Data Indonesia. (5) PDDikti menjadi rujukan resmi data pendidikan tinggi yang digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, perguruan tinggi, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Data PDDikti
Pasal 45 (1) Data PDDikti mencakup paling sedikit: a. data perguruan tinggi; b. data program studi; c. data mahasiswa; d. data dosen, pendidik nondosen, dan tenaga kependidikan; e. data kurikulum dan pembelajaran; f. data penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi yang dilaksanakan di perguruan tinggi; g. data lulusan dan alumni; dan h. data administrasi dan kelembagaan pendidikan tinggi. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Data Diktisaintek dan dikelola sesuai dengan prinsip Satu Data Diktisaintek.
Bagian Ketiga Kewajiban Pelaporan Perguruan Tinggi
Pasal 46
(1)
Perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan
informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta
memastikan kebenaran dan ketepatannya.
(2)
Penyampaian
data
dan
informasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk
semester berjalan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) semester dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
pemutakhiran data melalui PDDikti.
(3)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentuan:
a.
disampaikan secara benar, lengkap, dan mutakhir;
b.
tepat waktu pelaporan;
c.
sesuai dengan prinsip Satu Data Diktisaintek; dan
d. Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan Walidata terhadap PDDikti
Pasal 47
(1)
Walidata bertanggung jawab mengelola PDDikti dalam
rangka penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek.
(2)
Dalam melaksanakan pengelolaan PDDikti, Walidata:
a.
melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap data
yang disampaikan perguruan tinggi;
b.
menyusun Standar Data, struktur Metadata, dan
Kode Referensi dan/atau Data Induk pendidikan
tinggi;
c.
mengelola penyimpanan, keamanan, retensi, dan
arsip data pendidikan tinggi;
d.
menyediakan layanan berbagi pakai data melalui
mekanisme Interoperabilitas, gerbang antarmuka
pemrograman aplikasi, dan simpul Pemerintah
Digital;
e.
memberikan
pembinaan
dan
pendampingan
kepada perguruan tinggi terkait tata kelola data;
f.
menyelenggarakan
pemantauan
dan
evaluasi
mutu pelaporan PDDikti; dan
g.
menyediakan data pendidikan tinggi kepada
pengguna sesuai klasifikasi kerahasiaan dan
ketentuan akses.
(3)
Walidata bertanggung jawab atas integritas data yang
dipublikasikan melalui Portal Satu Data Diktisaintek.
Bagian Kelima Pelindungan Data Pribadi
Pasal 48 (1) Pengelolaan PDDikti wajib menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Data Pribadi yang dikelola PDDikti hanya diproses untuk tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pelayanan publik yang sah. (3) Akses terhadap Data Pribadi spesifik hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
Bagian Keenam Penggunaan dan Akses Data PDDikti
Pasal 49 (1) Data PDDikti digunakan untuk: a. perencanaan, pengambilan kebijakan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi; b. pemantauan dan evaluasi kinerja perguruan tinggi; c. pelayanan publik; dan d. kepentingan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengguna data PDDikti meliputi: a. unit kerja Kementerian; b. lembaga akreditasi; c. kementerian/lembaga lain; d. pemerintah daerah; e. perguruan tinggi; dan f. masyarakat sesuai dengan klasifikasi akses. (3) Akses dan pemanfaatan data harus sesuai dengan klasifikasi keterbukaan, kerahasiaan, dan Pelindungan Data Pribadi.
Bagian Ketujuh Pengelolaan PDDikti
Pasal 50 (1) Pengelolaan PDDikti dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satu Data Diktisaintek. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan PDDikti ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Bagian Kedelapan Sanksi Administratif
Pasal 51 Perguruan tinggi yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ke PDDikti dan/atau tidak menyampaikan laporan secara benar dan tepat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA
Pasal 52 (1) Pemangku kepentingan atau masyarakat berhak memberikan masukan terkait penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek. (2) Hasil pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek. (3) Walidata dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek dengan: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. badan hukum publik; d. perguruan tinggi; e. lembaga penelitian dalam negeri/luar negeri; dan f. pihak lain yang terkait. (4) Partisipasi pemangku kepentingan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX PENDANAAN
Pasal 53 Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Diktisaintek bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54 Pengelolaan data Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda oleh penyelenggara Satu Data Diktisaintek dilaksanakan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55 Perjanjian kerja sama penyebarluasan data, pertukaran data, dan integrasi layanan data dengan kementerian/lembaga lain yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 57 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666) sepanjang mengatur bidang pendidikan tinggi dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 58 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan
tinggi, sains, dan teknologi, diperlukan data pendidikan
tinggi, sains, dan teknologi yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah
diakses;
b. bahwa untuk menjamin tersedianya data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi serta untuk terselenggaranya satu data di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan satu data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat
(3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia,
perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
