Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi adalah pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi.

2. Panitia Nasional Uji Kompetensi adalah panitia pelaksana uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi.

3. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran INDONESIA untuk pendidikan dokter dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi INDONESIA untuk pendidikan dokter gigi.

4. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi INDONESIA untuk dokter gigi. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Uji Kompetensi diselenggarakan untuk : a. menjamin lulusan program profesi dokter atau dokter gigi yang kompeten dan terstandar secara nasional; b. menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar untuk melakukan praktik kedokteran; c. memberikan umpan balik proses pendidikan pada fakultas kedokteran atau kedokteran gigi; dan d. memantau mutu program profesi dokter atau dokter gigi dalam rangka pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

(1) Peserta Uji Kompetensi merupakan mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi yang menempuh pendidikan di fakultas kedokteran atau kedokteran gigi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Uji Kompetensi apabila terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (3) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat kompetensi oleh Organisasi Profesi dan sertifikat profesi oleh perguruan tinggi.

(1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. (2) Fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. memiliki izin penyelenggaraan program studi profesi dokter atau dokter gigi; b. memenuhi persyaratan fasilitas dan sumber daya manusia pelaksana Uji Kompetensi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi.

(1) Kerja sama antara fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi. www.djpp.kemenkumham.go.id

2014 No.575 4 (2) Panitia Nasional Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan uji kompetensi. (3) Panitia Nasional Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan perwakilan panitia lokal di tiap fakultas kedokteran atau kedokteran gigi. (4) Panitia Nasional Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

(1) Panitia Nasional Uji Kompetensi melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Organisasi Profesi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup: a. penyusunan cetak biru Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi; b. penetapan strategi, metode, dan sistem Uji Kompetensi; c. evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi; d. penyampaian hasil Uji Kompetensi untuk kepentingan penerbitan sertifikat kompetensi oleh Organisasi Profesi.

(1) Uji Kompetensi dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun. (2) Uji Kompetensi dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi. (3) Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi. (4) Pelaksanaan Uji Kompetensi dimulai dengan pengumuman pelaksanaan Uji Kompetensi kepada seluruh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi. (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit berisi: a. jadwal pendaftaran peserta uji kompetensi; b. waktu pelaksanaan uji kompetensi; c. tempat pelaksanaan uji kompetensi; dan d. biaya uji kompetensi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Penjaminan mutu pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

(1) Pendaftaran peserta Uji Kompetensi dikoordinasikan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi melalui sistem pendaftaran dalam jaringan (online). (2) Panitia Nasional Uji Kompetensi melakukan validasi terhadap peserta uji kompetensi yang sudah terdaftar berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran peserta Uji Kompetensi diatur dalam pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi.

(1) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi terintegrasi pada biaya pendidikan program profesi dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dibayarkan secara kolektif oleh perguruan tinggi kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi. (3) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Satuan biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi diusulkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

(1) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi melalui media cetak dan elektronik. (2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada: a. fakultas kedokteran atau kedokteran gigi untuk penerbitan sertifikat profesi; dan b. Organisasi Profesi untuk penerbitan sertifikat kompetensi.

(1) Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode berikutnya hingga batas masa studi yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan program pembimbingan yang menjadi tanggung jawab fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi masing-masing. www.djpp.kemenkumham.go.id

2014 No.575 6 (3) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat keterangan telah mengikuti program pembimbingan yang dilakukan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi asal peserta.

Setiap fakultas kedokteran atau kedokteran gigi wajib melaporkan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Uji Kompetensi wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, dan keamanan pelaksanaan Uji Kompetensi.

Dokter dan Dokter Gigi yang belum lulus uji kompetensi pada saat Peraturan Menteri ini berlaku harus mengikuti pembimbingan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi asal.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id