Pasal 9

(1) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi terintegrasi pada biaya pendidikan program profesi dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dibayarkan secara kolektif oleh perguruan tinggi kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi. (3) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Satuan biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi diusulkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.