Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.

Ruang lingkup kegiatan DAK Afirmasi bidang Tranportasi meliputi: a. pengadaan moda transportasi darat; b. pengadaan moda transportasi perairan; c. pembangunan dermaga rakyat; d. pembangunan tambatan perahu; dan e. pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan nonstatus.

(1) DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dialokasikan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi diarahkan untuk di daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, pulau kecil terluar dan desa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

(1) Kepala daerah kabupaten/kota harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan. (2) Kepala daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Gubernur sesuai dengan format dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus dilaksanakan secara berjenjang meliputi: a. tingkat Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh Menteri; dan b. tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan teknis. (2) Dalam hal pembinaan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum sepenuhnya melaksanakan maka Menteri membantu pembinaan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

(1) Menteri menugaskan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan teknis penyelenggaraan Dana Alokasi

Khusus, untuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah. (2) Hasil pembinaan dan hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Rincian lokasi Kesepakatan Rencana Kerja DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 855), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2018

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA