Pasal 7

(1) Menteri menugaskan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan teknis penyelenggaraan Dana Alokasi

Khusus, untuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah. (2) Hasil pembinaan dan hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.