Permendagri No. 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);
6.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);
7.
Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7
Tahun
2019
tentang
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 333);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
2.
Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat
menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3.
Orang Asing adalah orang bukan WNI.
4.
Anak adalah seseorang berusia 0 sampai 17 tahun kurang
satu hari dan belum kawin.
5.
Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA
adalah identitas resmi Anak sebagai bukti diri Anak yang
berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum
kawin yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 6. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan. 8. Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota 9. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang. 10. Pemohon adalah kepala keluarga dimana Anak terdaftar pada Kartu Keluarga. 11. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aplikasi pada perangkat elektronik, sebagai representasi KTP-el yang menampilkan data pribadi Penduduk dan akses layanan kependudukan, yang dilindungi melalui sistem manajemen keamanan informasi.
Pasal 2
(1)
Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan
Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan
belum kawin.
(2)
Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
Anak Penduduk WNI.
(3)
Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Anak
Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
Pasal 3
(1)
Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
(2)
Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menerbitkan KIA melalui pelayanan keliling atau
pelayanan
lainnya
guna
meningkatkan
cakupan
kepemilikan KIA.
BAB II
PERSYARATAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
Bagian Kesatu Anak Warga Negara Indonesia
Pasal 4
Disdukcapil
Kabupaten/Kota
atau
UPT
Disdukcapil
Kabupaten/Kota menerbitkan KIA bagi:
a.
Anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan
penerbitan kutipan akta kelahiran;
b.
Anak WNI berusia kurang dari 5 (lima) tahun sudah
memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA;
c.
Anak WNI berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17
(tujuh belas) tahun kurang satu hari sudah memiliki akta
kelahiran tetapi belum memiliki KIA; dan
d.
Anak WNI yang baru datang dari luar negeri.
Pasal 5
Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan KIA yang
disampaikan dari Pemohon kepada Kepala Disdukcapil
Kabupaten/Kota
atau
Kepala
UPT
Disdukcapil
Kabupaten/Kota.
Pasal 6
(1)
Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak WNI kurang dari 5
(lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan
berupa fotokopi kartu keluarga atau wali.
(2)
Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak berusia kurang
dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi
belum memiliki KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b, disampaikan dengan melampirkan dokumen
persyaratan berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dan
fotokopi kartu keluarga atau wali.
(3)
Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak berusia 5 (lima)
tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang
satu hari sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum
memiliki KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c,
disampaikan
dengan
melampirkan
dokumen
persyaratan berupa:
a.
fotokopi kutipan akta kelahiran;
b.
fotokopi kartu keluarga atau wali; dan
c.
pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 1
(satu) lembar.
(4)
Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak WNI yang baru
datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, disampaikan dengan melampirkan:
a.
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan surat keterangan pindah dari perwakilan
Republik Indonesia bagi Anak berusia kurang dari 5
(lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi
belum memiliki KIA; dan
b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA.
Bagian Kedua Anak Orang Asing
Pasal 7
Disdukcapil
Kabupaten/Kota
atau
UPT
Disdukcapil
Kabupaten/Kota menerbitkan KIA bagi:
a.
Anak Orang Asing kurang dari 5 (lima) tahun; dan
b.
Anak Orang Asing berusia 5 (lima) tahun sampai dengan
usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.
Pasal 8
Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan dari
Pemohon kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
Pasal 9
(1)
Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing
kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a disampaikan dengan melampirkan
dokumen persyaratan berupa:
a.
fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
b.
fotokopi kartu keluarga; dan
c.
fotokopi akta kelahiran.
(2)
Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing
berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh
belas) tahun kurang satu hari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b disampaikan dengan melampirkan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 1
(satu) lembar.
BAB III
PENERBITAN KEMBALI KARTU IDENTITAS ANAK
Bagian Kesatu Anak Warga Negara Indonesia
Pasal 10
Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan kembali KIA Anak WNI karena: a. hilang; b. rusak; c. pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; atau d. pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi.
Pasal 11
Penerbitan KIA kembali karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
Pasal 12
Penerbitan KIA kembali karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan KIA yang rusak.
Pasal 13
Penerbitan KIA kembali karena pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan setelah Pemohon menyampaikan fotokopi kartu keluarga.
Pasal 14
Penerbitan KIA kembali karena pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan setelah Pemohon menyampaikan surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal.
Pasal 15
Penerbitan kembali KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Pemohon dengan mencabut KIA lama.
Bagian Kedua Anak Orang Asing
Pasal 16
Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan kembali KIA Anak Orang Asing karena: a. hilang; b. rusak; c. pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, dan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; atau d. pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi.
Pasal 17
Penerbitan KIA kembali karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
Pasal 18
Penerbitan KIA kembali karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan KIA yang rusak.
Pasal 19
Penerbitan KIA kembali karena pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, dan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan setelah Pemohon menyampaikan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi dokumen perjalanan dan fotokopi izin tinggal tetap.
Pasal 20
Penerbitan KIA kembali karena pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan setelah Pemohon menyampaikan surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal, fotokopi dokumen perjalanan dan fotokopi izin tinggal tetap.
Pasal 21
Penerbitan kembali KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada Pemohon dengan mencabut KIA lama.
BAB IV
MASA BERLAKU KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 22
(1) Masa berlaku KIA Anak WNI untuk Anak kurang dari 5 (lima) tahun yakni sampai dengan Anak berusia 5 (lima) tahun. (2) Masa berlaku KIA Anak WNI untuk Anak diatas 5 (lima) tahun yakni sampai dengan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.
Pasal 23
Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
BAB V
TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
Bagian Kesatu Anak Warga Negara Indonesia
Pasal 24
Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara tatap muka atau secara daring melalui IKD.
Pasal 25
(1) Penerbitan KIA secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara Pemohon mengisi formulir pengajuan pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan (F-1.02) dan menyampaikan permohonan serta dokumen persyaratan. (2) Formulir pengajuan pelayanan dan permohonan serta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi. (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
melakukan
perekaman
data
dalam
basis
data
kependudukan.
(4)
Berdasarkan hasil perekaman data dalam basis data
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Kepala UPT
Disdukcapil
Kabupaten/Kota
menandatangani
dan
menerbitkan KIA.
Pasal 26
(1)
Penerbitan KIA secara daring sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dilakukan melalui aplikasi IKD.
(2)
Penerbitan KIA secara daring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Anak usia 5 (lima) tahun sampai
dengan Anak usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu)
hari dilakukan dengan mengunggah pasfoto atau swafoto
melalui aplikasi IKD.
(3)
Pemohon dapat mencetak KIA melalui mesin anjungan
dukcapil mandiri.
(4)
Anjungan dukcapil mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan suatu alat yang terdiri dari berbagai
perangkat
pendukung
dan
sistem
aplikasi
yang
kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi
administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan
administrasi kependudukan kepada Penduduk yang
sudah terdaftar dalam database kependudukan, di luar
unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana
teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.
Bagian Kedua Anak Orang Asing
Pasal 27
Ketentuan mengenai tata cara Penerbitan KIA Anak WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Penerbitan KIA terhadap Anak Orang Asing.
BAB VI
SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT, DAN
SPESIFIKASI PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 28
(1) Menteri menetapkan blangko KIA sebagai sarana Penerbitan KIA. (2) Blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pasal 29
Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data: a. NIK; b. nama; c. tempat/tanggal lahir; d. jenis kelamin; e. golongan darah;
f. nama kepala keluarga; g. agama; h. alamat; i. tanggal penerbitan; j. kewarganegaraan; dan k. masa berlaku.
Pasal 30
(1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. huruf balok; b. tinta warna hitam; c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan angka; dan d. tanda tangan secara elektronik.
Pasal 31
Ketentuan mengenai uraian blangko KIA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VII
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 32
(1) Pemerintah daerah provinsi melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam memberikan nilai manfaat lebih pengguna KIA, perluasan cakupan pemanfaatan KIA, dan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA dapat melakukan perjanjian kemitraan pemanfaatan KIA. (2) Perjanjian kemitraan pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak ketiga sebagai mitra yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, dan usaha lainnya.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. KIA yang sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan b. penulisan KIA dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2026
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 142
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026 ….
TENTANG KARTU INDENTITAS ANAK
URAIAN BLANGKO KARTU INDENTITAS ANAK
A. DESAIN JUMLAH LAPISAN KARTU IDENTITAS ANAK
TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MKIRON
B. FITUR PENGAMANAN
HOLOGRAM:
- Combination Effect
- Single Color
- Dynamic Color Effect
- White Effect
- Guilloche
- Kinetic Silver Effect
- Special Raster
- Special Pixel
- Mini text: KIARI dan RI
- Micro text: KIARI & INDONESIA
- Flip-flop mini text: KIARI & RI
- Flip-flop micro text: NKRI & INDONESIA
- Error Micro text:KIARI & RI
- Nano text: INDONESIA
- Hidden text: KIARI
MICRO TEXT:
Berupa teks KARTUIDENTITASANAKRE PUBLIKINDONESIA yang ditempatkan diatas garis horisontal blok warna merah dibagian depan Kartu Identitas Anak. Hanya dapat di baca menggunakan alat baca khusus. GUILLOCHE:
Tulisan “KARTUIDENTITASANAK ” yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis- garis yang naik turun sesuai bentuk huruf. RELIEF BACKGROUND:
Gambar Kepulauan Indonesia dengan latar belakang gambar bendera merah putih yang dibentuk oleh garis-garis tebal tipis sesuai bentuk kepulauan dan bendera tersebut. KOMBINASI GUILLOCHE & RELIEF BACKGROUND:
Tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK” yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis- garis yang naik turun sesuai bentuk huruf dan dipadukan dengan garis- garis tebal tipis sesuai bentuk huruf tersebut.
C. PERSONALISASI
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Blangko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota akan menerima blangko KIA dengan bentuk seperti di sebelah kiri
PROSES PERSONALISASI: Mencetak data-data kependudukan dan foto anak yang bersangkutan serta ditambah 1 komponen sekuriti yang disebut QR Code QR Code QR Code : singkatan dari Quick Response Code adalah Sebuah barcode yang berisi informasi tentang keabsahan sertifikat elektronik pejabat penandatangan. Kode QR menggunakan empat mode pengkodean standar (numerik, alfanumerik, byte/biner, dan kanji) untuk secara efisien menyimpan data. Dengan alat baca tertentu, QR Code dapat dibaca dan langsung dapat terkoneksi dengan data-data di server kependudukan. KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Blangko Kartu Identitas Anak dapat di proses PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan Ribbon yang sama dengan yang digunakan pada proses Personalisasi KTP Elektronik
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);
6.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);
7.
Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7
Tahun
2019
tentang
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 333);
