Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

(3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri dari: a. Pengurangan nilai pengasuhan menjadi 1.00 (satu koma nol-nol) pada 2 (dua) semester tahun akademik berjalan; a1. Skorsing; b. Diberhentikan sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2.

(1) Praja yang telah menjalani masa hukuman dapat diberikan
pengurangan hukuman. (2) Pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Praja yang dikenakan jenis hukuman disiplin berat. (3) Pengurangan hukuman sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi praja yang melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

(1) Pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. (2) Persyarataan substantif dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh Praja yang dikenakan jenis hukuman disiplin berat.

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B meliputi:
a. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti, perilaku, disiplin, dan moral yang positif; b. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dan pengasuhan dengan kesadaran, ketekunan dan bersemangat; dan c. tidak melakukan jenis pelanggaran ringan, sedang ataupun berat selama menjalani masa hukuman bagi yang menjalani hukuman skorsing.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B meliputi: a. laporan dan rekomendasi Kepala Bagian Administrasi Keprajaan dan Kepala Bagian Pengasuhan tentang perubahan sikap dan perilaku selama pelaksananaan kegiatan pembinaan dan pengasuhan; b. laporan dan rekomendasi Direktur IPDN Kampus Daerah bagi praja di kampus daerah; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.116 c. laporan dan rekomendasi Kepala Unit Bimbingan dan Konseling tentang hasil bimbingan dan konseling; d. laporan dan rekomendasi Ketua Komisi Disiplin;
e. laporan hasil verifikasi yang dilakukan Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. f. surat pernyataan di atas materai tentang kesanggupan praja yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan, menaati ketentuan dan sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin sebagai Praja IPDN; dan g. melampirkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat
yang berwenang menghukum.

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri melakukan pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 22A. (2) Pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id