Peraturan Menteri Nomor 43-m-dag-per-11-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPT, di bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:

a. Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; dan c. Balai Standardisasi Metrologi Legal.

(1) Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai Pengujian UTTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian UTTP serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

(2) Balai Pengujian UTTP dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Pengujian UTTP mempunyai tugas melaksanakan pengujian UTTP, pengembangan metode pengukuran dan pengujian, dan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pengujian UTTP menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program Balai; b. pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik; c. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus; d. pelaksanaan pengembangan metoda pengukuran dan pengujian UTTP; e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai Pengujian UTTP terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Teknis; c. Seksi Bimbingan Mutu; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.

(2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, tera dan atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.

(3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta pengembangan metode pengukuran dan pengujian UTTP.

(1) Kepala Balai Pengujian UTTP adalah jabatan Eselon III.a; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Balai Pengujian UTTP berlokasi di Bandung.

(1) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai SNSU adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

(2) Balai SNSU dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai SNSU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan turunannya, pengembangan metode pengukuran dan pelayanan verifikasi standar ukuran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai SNSU menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program Balai; b. pelaksanaan pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal; c. pelaksanaan pengembangan standar satuan ukuran dan metode pengukuran; d. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis; e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai SNSU terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Teknis; c. Seksi Bimbingan Mutu; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan

(2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukur untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal, pengembangan standar satuan ukuran, dan metode pengukuran, verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis

(3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta mutu pengelolaan standar satuan ukuran.

(1) Kepala Balai SNSU adalah jabatan Eselon III.a; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Balai SNSU berlokasi di Bandung.

(1) Balai Standardisasi Metrologi Legal yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Balai SML adalah unit pelaksana teknis di bidang standardisasi penyelenggaraan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

(2) Balai SML dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai SML mempunyai tugas melaksanakan verifikasi standar satuan ukuran, uji banding laboratorium metrologi legal, fasilitasi tera dan tera ulang UTTP, peningkatan kompetensi SDM kemetrologian, dan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Balai SML menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program Balai; b. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran laboratorium metrology legal; c. pelaksanaan uji banding laboratorium metrologi legal Pemerintah Daerah; d. fasilitasi tera dan atau tera ulang UTTP; e. fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan peralatan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM di bidang kemetrologian. g. pelaksanaan penyuluhan dan pemantauan kemetrologian; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai SML terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Kemetrologian; c. Seksi Bimbingan Kemetrologian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan

(2) Seksi Pelayanan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan fasilitasi tera dan/ tera ulang UTTP, fasilitasi peralatan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah, verifikasi standar satuan ukuran laboratorium metrology legal, dan uji banding laboratorium metrologi legal Pemerintah Daerah.

(3) Seksi Bimbingan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan pemantauan kemetrologian, fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM di bidang Kemetrologian.

(1) Kepala Balai SML adalah jabatan Eselon III.a;

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Balai SML terdiri atas 4 (empat) balai regional yaitu Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV, masing – masing berlokasi di Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar.

(1) Balai SML Regional I mempunyai wilayah kerja meliputi Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung;

(2) Balai SML Regional II mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

(3) Balai SML Regional III mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

(4) Balai SML Regional IV mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya dan Papua Barat;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Kepala Balai.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis bidang kemetrologian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengolah laporan dari bawahan dan mempergunakannnya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing wajib mengadakan rapat berkala.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, para pemangku jabatan struktural Unit Pelaksana Teknis bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan, dinyatakan tetap menjabat sepanjang belum ditetapkan Keputusan Menteri tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Unit Pelaksana Teknis bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT di bidang kemetrologian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2006; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 6