Permendag No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
DI BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang unggul, profesional, mampu beradaptasi, berintegritas, dan berorientasi global serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, perlu mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang perdagangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG PERDAGANGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. ASN di Bidang Perdagangan adalah ASN Kementerian dan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 3. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan bagi setiap ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien. 4. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi ASN di Bidang Perdagangan dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 5. Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan yang selanjutnya disebut Trade CorpU adalah strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan target kinerja Kementerian melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi.
- Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Manajemen Talenta ASN adalah sistem manajemen karier ASN Kementerian berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
- Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengelola Pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi dan akuisisi, dokumentasi dan pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Pengetahuan sebagai aset intelektual untuk membantu peningkatan kinerja organisasi.
- Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System) adalah sistem berbasis teknologi informasi beserta infrastruktur pendukungnya yang digunakan untuk mengelola pengetahuan.
- Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System) adalah sistem berbasis teknologi informasi beserta infrastruktur pendukungnya yang digunakan dalam mengelola pembelajaran.
- Kelompok Keahlian adalah ASN kelompok-kelompok keahlian spesifik yang mempunyai keahlian dan Kompetensi dalam bidang teknis perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas
capaian pembelajaran yang diperoleh pada masa lampau
yang diakui sebagai bentuk pemenuhan Kompetensi
jabatan
yang
termuat
dalam
standar
Kompetensi
jabatan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. - Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
BAB II PENYELENGGARAAN TRADE CORPU
Pasal 2
(1)
Pengembangan Kompetensi melalui penyelenggaraan
Trade CorpU bertujuan untuk:
a.
mendukung
pemenuhan
kebutuhan
prioritas
dan/atau isu strategis bidang perdagangan tingkat
global/internasional, tingkat nasional, dan/atau
tingkat organisasi;
b.
mendukung
pelaksanaan
manajemen
kinerja
organisasi; dan
c.
membuka akses atau mempermudah ASN untuk
memenuhi kewajiban meningkatkan Kompetensi.
(2)
Pengembangan Kompetensi melalui penyelenggaraan
Trade CorpU memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.
dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan, tepat
sasaran, dan kekinian;
b.
dapat
memberikan
dampak
langsung
pada
peningkatan kinerja organisasi; dan
c.
dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat.
(3)
Penyelenggaraan Trade CorpU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan
Manajemen Talenta ASN.
Pasal 3
(1)
Penyelenggaraan Trade CorpU meliputi:
a.
struktur Trade CorpU;
b.
Manajemen Pengetahuan;
c.
forum pembelajaran;
d.
sistem pembelajaran;
e.
strategi pembelajaran;
f.
teknologi pembelajaran; dan
g.
integrasi sistem.
(2)
Penyelenggaraan Trade CorpU sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dikoordinasikan
dengan
Lembaga
Administrasi Negara.
Pasal 4
(1)
Struktur Trade CorpU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
dewan pengarah pembelajaran; dan
b.
tim pelaksana pembelajaran.
(2)
Struktur Trade CorpU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
(1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
Menteri sebagai Kepala Trade CorpU;
b.
Wakil Menteri Perdagangan sebagai Wakil Kepala
Trade CorpU;
c.
Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris merangkap
anggota; dan
d.
Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian
sebagai anggota.
(2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.
merumuskan
arah
kebijakan
Pengembangan
Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana
strategis Kementerian dan Manajemen Talenta ASN;
b.
merumuskan kebutuhan Pengembangan Kompetensi
sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis
Kementerian dan Manajemen Talenta ASN;
c.
merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan
Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana
strategis Kementerian dan Manajemen Talenta ASN;
d.
merumuskan
kebijakan
penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi;
e.
merumuskan kebijakan Manajemen Pengetahuan di
Kementerian; dan
f.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi Trade
CorpU.
Pasal 6
(1)
Tim pelaksana pembelajaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.
koordinator pembelajaran; dan
b.
koordinator Kelompok Keahlian.
(2)
Tim pelaksana pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan tinggi madya yang
membidangi
pengembangan
sumber
daya
manusia
perdagangan.
(3)
Tim pelaksana pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempunyai tugas:
a.
menjabarkan
arah
kebijakan
Pengembangan
Kompetensi
melalui
forum
pembelajaran
operasional;
b.
mengoordinasikan
perumusan
rencana
Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana
strategis Kementerian;
c.
menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana
pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kepada
dewan pengarah pembelajaran;
d.
mengusulkan Kelompok Keahlian untuk setiap
klaster pembelajaran;
e.
mengoordinasikan
integrasi
sistem
dalam
penyelenggaraan Trade CorpU; dan
f.
mengoordinasikan
penyelenggaraan
forum
pembelajaran strategis dan operasional.
Pasal 7 (1) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat secara ex-officio oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas Pengembangan Kompetensi aparatur perdagangan. (2) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyusunan desain pembelajaran dalam Pengembangan Kompetensi; b. mengoordinasikan penggunaan metode Pengembangan Kompetensi yang tepat; c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi; d. mengoordinasikan hasil analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan lingkup klaster pembelajaran atau sesuai dengan kebutuhan strategis yang ditugaskan dewan pengarah pembelajaran; e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau non klasikal; f. mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan bidang perdagangan di Kementerian; dan g. mengelola teknologi pembelajaran.
Pasal 8
(1)
Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat
pimpinan tinggi madya Kementerian.
(2)
Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.
memimpin
Kelompok
Keahlian
di
lingkungan
Kementerian
sesuai
dengan
lingkup
klaster
pembelajaran;
b.
menyampaikan
hasil
identifikasi
kebutuhan
Pengembangan Kompetensi sesuai dengan lingkup
klaster pembelajaran kepada Ketua Tim Pelaksana;
c.
menyampaikan
usulan
kerangka
acuan
Pengembangan Kompetensi sesuai dengan lingkup
klaster pembelajaran kepada Ketua Tim Pelaksana;
d.
mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi
dengan
metode
pembelajaran
terstruktur secara klasikal dan/atau non klasikal
bagi ASN di Bidang Perdagangan;
e.
menyampaikan usulan anggota Kelompok Keahlian
di
lingkungan
unit
kerja
kepada Ketua
Tim
Pelaksana; dan
f.
melaksanakan
pembinaan
kepada
anggota
Kelompok Keahlian di unit kerja.
(3)
Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Kelompok
Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu
oleh:
a.
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja organisasi pimpinan
tinggi madya;
b.
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian pada Sekretariat Jenderal; dan
c.
Kelompok Keahlian.
(4)
Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c beranggotakan ASN yang mempunyai keahlian
dan Kompetensi bidang perdagangan sesuai dengan
lingkup klaster pembelajaran.
(5)
Lingkup klaster pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) meliputi:
a.
perdagangan dalam negeri
b.
perdagangan luar negeri;
c.
perlindungan konsumen dan tertib niaga;
d.
perundingan perdagangan internasional;
e.
pengembangan ekspor nasional;
f.
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang
dan pasar lelang komoditas;
g.
pengembangan kebijakan perdagangan;
h.
pengawasan internal; dan
i.
tata kelola pemerintahan yang baik.
(6)
Lingkup klaster pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dikoordinasikan oleh koordinator Kelompok
Keahlian sebagai berikut:
a.
Pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja
organisasi
pimpinan
tinggi
madya
mengoordinasikan lingkup klaster pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
sampai dengan huruf h sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-masing; dan b. Sekretaris Jenderal mengoordinasikan lingkup klaster pembelajaran tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i. (7) Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beranggotakan ASN pada unit kerja pimpinan tinggi pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9 (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pengelolaan pengetahuan bidang perdagangan meliputi pengetahuan implisit dan pengetahuan eksplisit yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Trade CorpU. (2) Pengetahuan implisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengalaman dan dipengaruhi oleh pemahaman serta nilai-nilai yang masih melekat pada individu itu sendiri. (3) Pengetahuan eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat formal dan terstruktur, serta sudah didokumentasikan dalam sebuah buku, laporan, lembar kerja, dan/atau media lainnya.
Pasal 10
(1)
Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a.
identifikasi;
b.
dokumentasi;
c.
pengorganisasian;
d.
penyebarluasan;
e.
penerapan;
f.
pemantauan; dan
g.
pengembangan.
(2)
Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan
kegiatan
untuk
mengidentifikasi
dan
mengklasifikasikan pengetahuan yang akan digunakan
sebagai aset pengetahuan.
(3)
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b
merupakan
kegiatan
mendokumentasikan
pengetahuan dalam sebuah buku, laporan, lembar kerja,
dan/atau media lainnya untuk menghasilkan aset
pengetahuan.
(4)
Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan kegiatan penataan aset pengetahuan.
(5)
Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan proses penyediaan aset pengetahuan
yang dapat digunakan oleh seluruh ASN di Bidang
Perdagangan.
(6)
Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan pemanfaatan aset pengetahuan oleh seluruh
ASN di Bidang Perdagangan dalam mendukung proses
pembelajaran serta pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatan.
(7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh ASN di Bidang Perdagangan. (8) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengembangan Manajemen Pengetahuan baik secara operasional maupun substansi agar sesuai dengan kebutuhan Kompetensi ASN di Bidang Perdagangan dan kinerja organisasi.
Pasal 11 (1) Pengelolaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui Sistem Manajemen Pengetahuan. (2) Pengelolaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikelola oleh koordinator pembelajaran.
Pasal 12
(1)
Forum Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan mekanisme untuk
memastikan pelaksanaan manajemen pembelajaran di
dalam organisasi Trade CorpU.
(2)
Forum Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk:
a.
menetapkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
b.
mengembangkan
dan
menetapkan
desain
Pengembangan Kompetensi;
c.
mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi; dan
d.
melakukan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
(3)
Forum Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a.
forum pembelajaran level strategis;
b.
forum pembelajaran level operasional; dan
c.
forum pembelajaran level teknis.
Pasal 13 (1) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a merupakan pertemuan yang diikuti oleh dewan pengarah pembelajaran dan tim pelaksana pembelajaran. (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. merumuskan arah Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana strategis Kementerian atau perkembangan di bidang perdagangan yang bersifat strategis; dan b. menetapkan rencana Pengembangan Kompetensi ASN (Human Capital Development Plan) di bidang perdagangan. (3) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan: a. kebutuhan dan prioritas Pengembangan Kompetensi tahun berjalan dan tahun selanjutnya; dan/atau
b.
kebijakan strategis perencanaan pengembangan
sumber daya manusia di bidang perdagangan untuk
5 (lima) tahun.
(4)
Forum
pembelajaran
level
strategis
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim
Pelaksana Pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun yang diikuti oleh dewan pengarah
pembelajaran dan tim pelaksana pembelajaran.
(5)
Hasil pertemuan forum pembelajaran level strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh
tim pelaksana pembelajaran.
Pasal 14 (1) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi ASN di Bidang Perdagangan lintas Kelompok Keahlian. (2) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertemuan yang diikuti oleh Koordinator Pembelajaran, lintas Koordinator Kelompok Keahlian, dan anggota Kelompok Keahlian. (3) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim Pelaksana Pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 15
(1)
Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c bertujuan untuk
menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain
pembelajaran,
penyelenggaraan,
dan
evaluasi
Pengembangan
Kompetensi
bagi
ASN
di
Bidang
Perdagangan pada setiap Kelompok Keahlian.
(2)
Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pertemuan yang diikuti oleh
Koordinator Kelompok Keahlian dan anggota setiap
Kelompok Keahlian.
(3)
Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Keahlian di
bawah koordinasi
Koordinator Pembelajaran paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 16
(1)
Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan mekanisme proses
pembelajaran untuk memastikan setiap prinsip dalam
manajemen pembelajaran memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan Trade CorpU.
(2)
Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk memastikan siklus manajemen
pembelajaran terlaksana dengan efektif dan terintegrasi
pada setiap tahapan.
(3)
Sistem pembelajaran dalam Pengembangan Kompetensi
diutamakan pada:
a.
Pengembangan
Kompetensi
teknis
bidang
perdagangan;
b.
Pengembangan Kompetensi manajerial; dan
c.
pengembangan Kompetensi sosial kultural.
(4)
Pengembangan Kompetensi teknis bidang perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan
upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku
yang
dapat
diamati,
diukur,
dan
dikembangkan pada bidang teknis perdagangan.
(5)
Pengembangan
Kompetensi
manajerial
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan upaya
pengembangan
pengetahuan,
keterampilan,
dan
sikap/perilaku
yang
dapat
diamati,
diukur,
dan
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola
unit organisasi.
(6)
Pengembangan Kompetensi sosial kultural sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan upaya
pengembangan
pengetahuan,
keterampilan,
dan
sikap/perilaku
yang
dapat
diamati,
diukur,
dan
dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku
dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-
nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh
setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja
sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
(7)
Sistem Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikelola dengan tahapan:
a.
diagnosis kebutuhan pembelajaran;
b.
pengembangan desain pembelajaran;
c.
implementasi pembelajaran; dan
d.
evaluasi pembelajaran.
(8)
Setiap tahapan dalam sistem pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilakukan penjaminan mutu
pembelajaran.
Pasal 17
Diagnosis kebutuhan pembelajaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a dilaksanakan melalui
identifikasi dan pemetaan:
a.
profil kinerja organisasi Kementerian;
b.
profil Kompetensi ASN di Bidang Perdagangan; dan
c.
mandat kebijakan strategis Kementerian,
untuk menghasilkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi
yang tepat.
Pasal 18
(1)
Diagnosis
kebutuhan
pembelajaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui kegiatan:
a.
analisis organisasi;
b.
analisis kinerja organisasi;
c.
analisis jenis kebutuhan Kompetensi; dan
d.
forum pembelajaran.
(2)
Analisis organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi:
a.
profil organisasi;
b.
sasaran atau visi organisasi; dan
c.
kebutuhan yang sifatnya strategis dan berdampak
bagi Kementerian.
(3)
Analisis kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk
melihat kesenjangan antara kinerja organisasi dan/atau
standar Kompetensi jabatan dengan kinerja ASN di
Bidang Perdagangan.
(4)
Analisis
jenis
kebutuhan
Kompetensi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya yang
dilakukan
untuk
menghasilkan
jenis
kebutuhan
Kompetensi kepemimpinan, manajerial, sosial kultural,
dan teknis perdagangan.
(5)
Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilaksanakan pada setiap level forum
pembelajaran.
Pasal 19 (1) Kegiatan analisis kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan melalui dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan ASN di Bidang Perdagangan untuk memastikan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang terintegrasi dengan pekerjaan. (2) Dialog kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pembelajaran individu yang dimasukkan dalam sasaran kinerja pegawai.
Pasal 20
(1)
Pengembangan
desain
pembelajaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf b disusun
berdasarkan hasil diagnosis kebutuhan pembelajaran
dalam bentuk program Pengembangan Kompetensi,
kurikulum atau kerangka acuan pembelajaran, dan
materi pembelajaran.
(2)
Pengembangan
desain
pembelajaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a.
penyesuaian
tujuan
pembelajaran
dengan
kebutuhan pembelajaran;
b.
penetapan metode belajar;
c.
integrasi
Pengembangan
Kompetensi
dengan
pengembangan talenta dan karir;
d.
penyusunan konten dan substansi pembelajaran;
dan
e.
forum pembelajaran.
(3)
Pengembangan
desain
pembelajaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh
Koordinator Pembelajaran bersama dengan Koordinator
Kelompok Keahlian dan anggota Kelompok Keahlian pada
setiap klaster pembelajaran.
Pasal 21
(1)
Implementasi
pembelajaran
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
16
ayat
(7)
huruf
c
dilaksanakan
berdasarkan:
a.
rencana jadwal pembelajaran tahunan;
b.
desain
pembelajaran
berupa
kurikulum
atau
kerangka acuan pembelajaran; atau
c.
rencana Pengembangan Kompetensi individu yang
sudah disetujui atasan.
(2)
Implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat
(1) diselenggarakan oleh penyelenggara pembelajaran
yang
terdiri
atas
unit
kerja
yang
membidangi
Pengembangan Kompetensi ASN dan/atau penyelenggara
pembelajaran lainnya.
(3)
Penyelenggara
pembelajaran
lainnya
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.
unit kerja di lingkungan Kementerian;
b.
instansi pemerintah lain;
c.
lembaga penyelenggara pembelajaran independen;
dan/atau
d.
organisasi profesi jabatan fungsional di bidang
perdagangan.
(4)
Penyelenggara
pembelajaran
lainnya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
dapat
menyelenggarakan
pembelajaran setelah mendapatkan penjaminan mutu
dari
unit
kerja
yang
membidangi
Pengembangan
Kompetensi aparatur perdagangan.
(5)
Unit kerja dapat mengimplementasikan pembelajaran
melalui:
a.
pembelajaran mandiri;
b.
pembelajaran dari orang lain dan lingkungan;
c.
pembelajaran dari pengalaman di tempat kerja;
dan/atau
d.
pembelajaran terstruktur, meliputi:
1)
e-learning;
2)
bimbingan teknis; dan/atau
3)
seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi,
workshop/lokakarya,
setelah
mendapatkan
persetujuan
dari
koordinator
pembelajaran.
(6)
Implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dilaksanakan
melalui
Sistem
Manajemen
Pembelajaran Kementerian.
Pasal 22
(1)
Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (7) huruf d dilaksanakan untuk melihat
efektivitas
dan
efisiensi
pelaksanaan
program
pembelajaran
berdasarkan
rencana
yang
telah
ditetapkan.
(2)
Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan untuk mengukur:
a.
kepuasan
peserta
terhadap
penyelenggaraan
pembelajaran;
b.
peningkatan
pengetahuan,
keterampilan,
dan
perubahan sikap/perilaku peserta sebelum dan
sesudah pembelajaran;
c.
peningkatan
kinerja
alumni
setelah
mengikuti
program pembelajaran; dan/atau
d.
dampak
program
pembelajaran
terhadap
pencapaian kinerja organisasi dan sasaran strategis
Kementerian.
(3)
Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
huruf
a
dan
huruf
b
diselenggarakan
oleh
penyelenggara pembelajaran.
(4)
Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh unit kerja
yang membidangi Pengembangan Kompetensi aparatur
perdagangan.
(5)
Hasil evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi dasar forum pembelajaran level
operasional dan forum pembelajaran level teknis dalam
perancangan program pembelajaran tahun berikutnya.
Pasal 23
(1)
Penjaminan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (8) merupakan sistem terintegrasi
untuk
memastikan
seluruh
proses
Pengembangan
Kompetensi ASN di Bidang Perdagangan memenuhi
standar kualitas yang ditetapkan.
(2)
Penjaminan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.
akreditasi pembelajaran; dan/atau
b.
advokasi pembelajaran.
(3)
Penjaminan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh koordinator pembelajaran.
(4)
Akreditasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi penyelenggara
pembelajaran di luar Kementerian.
(5)
Advokasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c merupakan upaya untuk membantu unit
penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan dari
tahapan Sistem Pembelajaran.
(6)
Dalam melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), koordinator pembelajaran dapat
melibatkan unit kerja lain di lingkungan Kementerian
dan/atau lembaga independen.
Pasal 24 (1) Strategi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan upaya untuk menciptakan metode pembelajaran yang cepat, tepat, dan akuntabel. (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pembelajaran terstruktur; b. pembelajaran mandiri; c. pembelajaran dari orang lain dan lingkungan; dan d. pembelajaran dari pengalaman di tempat kerja.
Pasal 25 (1) Metode pembelajaran terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dijalankan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan Pengembangan Kompetensi tertentu. (2) Metode pembelajaran terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pelatihan; b. sekolah perdagangan; c. e-learning; d. bimbingan teknis; e. seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi; dan/atau f. workshop/lokakarya. (3) Metode pembelajaran terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari jarak jauh.
Pasal 26 Metode pembelajaran mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan proses pembelajar aktif dan berinisiatif, dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar sesuai dengan kebutuhan melalui persetujuan atasan langsung.
Pasal 27 (1) Metode pembelajaran dari orang lain dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik. (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. Coaching; b. Mentoring; dan c. komunitas belajar berdasarkan kepakaran.
Pasal 28 (1) Metode pembelajaran dari pengalaman di tempat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan penugasan dan pengalaman lapangan. (2) Metode pembelajaran dari pengalaman di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. squad team; b. patok banding; c. magang; d. detasering; e. pertukaran ASN; f. pembelajaran melalui simulasi; dan g. komunitas belajar berbasis proyek.
Pasal 29 Capaian hasil pembelajaran dengan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 yang diperoleh dari lembaga/organisasi penyelenggara pembelajaran di luar Kementerian dapat diberikan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
Pasal 30 Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan media berbasis teknologi yang digunakan untuk implementasi pembelajaran terintegrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Trade CorpU.
Pasal 31 (1) Integrasi Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mencakup: a. penganggaran; b. pengembangan budaya organisasi pembelajar; c. teknologi pembelajaran; d. Manajemen Pengetahuan; e. manajemen talenta dan pengembangan karir; dan f. penilaian kinerja pegawai. (2) Ketentuan mengenai integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32 (1) Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di bidang perdagangan yang berasal dari luar Kementerian dilaksanakan melalui Trade CorpU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, kecuali huruf c. (2) Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang menduduki selain jabatan fungsional di bidang perdagangan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan dan berasal dari luar Kementerian dapat dilaksanakan melalui Trade CorpU. (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk: a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup tugas masing-masing Jabatan Fungsional; b. mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pengembangan karier; dan c. menjamin pemenuhan standar Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2026
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BUDI SANTOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG PERDAGANGAN
STRUKTUR Trade CorpU
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI SANTOSO
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG PERDAGANGAN
ANGGOTA KOORDINATOR KELOMPOK KEAHLIAN
NO Klaster Pembelajaran Koordinator Kelompok Keahlian Unit Kerja Asal ASN 1 Perdagangan Dalam Negeri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
- Direktorat Bina Usaha Perdagangan
- Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
- Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
- Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Jasa Perdagangan 2 Perdagangan Luar Negeri Dirjen Perdagangan Luar Negeri
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
- Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- Direktorat Impor
- Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor
- Direktorat Pengamanan Perdagangan
3 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- Direktorat Pemberdayaan Konsumen
- Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
- Direktorat Metrologi
- Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- Direktorat Tertib Niaga 4 Perundingan Perdagangan Dirjen Perundingan
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan
NO Klaster Pembelajaran Koordinator Kelompok Keahlian Unit Kerja Asal ASN Internasional Perdagangan Internasional Internasional 2. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 3. Direktorat Perundingan ASEAN 4. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 5. Direktorat Perundingan Bilateral 6. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 5 Pengembangan Ekspor Nasional Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
- Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
- Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur
- Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
- Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer 6 Perdagangan Berjangka Komoditi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- Biro Perundang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
- Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
- Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
- Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi 7 Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan
- Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan
- Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik
- Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional
- Pusat Kebijakan Ekspor Impor
NO Klaster Pembelajaran Koordinator Kelompok Keahlian Unit Kerja Asal ASN dan Pengamanan Perdagangan 8 Pengawasan Internal Inspektur Jenderal
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
- Inspektorat IV 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretaris Jenderal
- Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
- Biro Perencanaan
- Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Biro Keuangan
- Biro Hukum
- Biro Umum dan Layanan Pengadaan
- Biro Hubungan Masyarakat
- Biro Advokasi Perdagangan
- Pusat Data dan Sistem Informasi
- Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan
- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan
- Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI SANTOSO
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang unggul, profesional, mampu beradaptasi, berintegritas, dan berorientasi global serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, perlu mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang perdagangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
