Permendag No. 26 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS YANG AKAN DIEKSPOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran ekspor karet alam spesifikasi teknis, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor
41,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 6856);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah
Nomor
29
Tahun
2021
tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
5.
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 53);
7.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2026
tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang
Akan Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS YANG AKAN DIEKSPOR.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20) diubah sebagai berikut:
Di antara angka 20 dan angka 21 dalam Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 20a sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Karet Alam Spesifikasi Teknis (Standard Indonesian Rubber) yang selanjutnya disebut SIR adalah karet alam yang diperoleh dari pengolahan lateks, koagulum karet, atau bahan olah karet yang berasal dari pohon hevea brasiliensis secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia, berbentuk karet remah (crumb rubber), atau karet bongkah (block rubber) yang sifatnya ditetapkan berdasarkan kriteria mutu.
Tanda Pengenal Produsen SIR yang selanjutnya disingkat TPP SIR adalah identitas Eksportir Produsen SIR.
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
Eksportir Produsen SIR adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan ekspor SIR.
Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menyatakan bahwa pelaku usaha mampu menghasilkan barang dan/atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.
Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian yang didukung oleh laboratorium penguji dan/atau lembaga inspeksi.
International Tripartite Rubber Council yang selanjutnya disingkat ITRC adalah kerja sama 3 (tiga) negara produsen karet alam (Thailand, Indonesia, dan Malaysia) yang bertujuan menjaga harga karet alam yang remuneratif bagi produsen dan keseimbangan pasokan dan permintaan karet alam.
Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona
ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di
dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
15. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari
Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea
masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas
barang mewah, dan cukai.
16. Badan Pengusahaan KPBPB yang selanjutnya disebut
Badan Pengusahaan adalah badan yang dibentuk
untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan
pembangunan KPBPB.
17. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang
ditetapkan
untuk
menyelenggarakan
fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
18. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas
menyelenggarakan
perizinan
berusaha,
perizinan
lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
19. Tempat
Penimbunan
Berikat
yang
selanjutnya
disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan
yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan
untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu
dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
20. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggungjawab
di
bidang
akreditasi
lembaga
penilaian kesesuaian.
20a. Letter of Confirmation yang selanjutnya disingkat LoC
adalah surat keterangan yang diberikan kepada
Eksportir Produsen SIR untuk pelaksanaan Ekspor SIR
yang
memuat
penjelasan
mengenai
pemenuhan
persyaratan mutu SIR.
21. Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
22. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang
mempunyai tugas di bidang perlindungan konsumen
dan tertib niaga.
23. Direktur
adalah
pimpinan
tinggi
pratama
yang
mempunyai
tugas
di
bidang
standardisasi
dan
pengendalian mutu.
- Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) huruf f
dan huruf g Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
(1)
Dalam hal terjadi perubahan:
a. kepemilikan
yang
menyebabkan
perubahan
identitas perusahaan; atau
b. data pada TPP SIR,
Eksportir Produsen SIR mengajukan permohonan perubahan TPP SIR secara elektronik kepada Direktur melalui Sistem INATRADE.
(2)
Identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa NIB dan nomor pokok wajib
pajak.
(3)
Data pada TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa:
a. nama perusahaan;
b. alamat perusahaan;
c. nama pabrik;
d. alamat pabrik;
e. nama LPK;
f.
nomor SPPT SNI;
g. jenis SIR; dan/atau
h. pos tarif/harmonized system.
(4)
Pengajuan permohonan perubahan TPP SIR untuk
perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah hasil
pindai dokumen asli:
a. NIB;
b. nomor pokok wajib pajak;
c. TPP SIR milik perusahaan sebelumnya;
d. SPPT SNI perubahan;
e. akta notaris pendirian perusahaan beserta akta
pengesahan
dari
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang hukum dan akta perubahan terakhir;
f.
akta notaris penggabungan perusahaan, akta
notaris
peleburan
perusahaan,
akta
notaris
pengambilalihan perusahaan, atau akta notaris
pemisahan perusahaan, sesuai dengan proses
perubahan kepemilikan; dan
g. surat pernyataan penyerahan dari perusahaan
sebelumnya atau surat penggunaan TPP SIR dari
perusahaan yang berhak menggunakan TPP SIR.
(5)
Pengajuan permohonan perubahan TPP SIR untuk
perubahan nama perusahaan, alamat perusahaan,
nama pabrik, dan/atau alamat pabrik sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
dilakukan
dengan
mengunggah hasil pindai dokumen asli:
a. TPP SIR yang masih berlaku;
b. SPPT SNI perubahan; dan
c. akta notaris pendirian perusahaan beserta akta
pengesahan
dari
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang hukum dan akta perubahannya.
(6)
Pengajuan permohonan perubahan TPP SIR untuk
perubahan nama LPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai
dokumen asli:
a. TPP SIR yang masih berlaku; dan
b. SPPT SNI hasil sertifikasi ulang, untuk perubahan
nama LPK.
(7)
Pengajuan permohonan perubahan TPP SIR untuk
perubahan nomor SPPT SNI, jenis SIR, dan/atau pos
tarif/harmonized system sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai
dokumen asli:
a. TPP SIR yang masih berlaku; dan b. SPPT SNI perubahan, untuk perubahan nomor SPPT SNI, jenis SIR, dan/atau pos tarif/harmonized system. (8) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) telah tersedia secara elektronik pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga lainnya yang telah terintegrasi dengan Sistem INATRADE, Eksportir Produsen SIR tidak mengunggah dokumen ke Sistem INATRADE. (9) Apabila permohonan perubahan TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan perubahan TPP SIR secara elektronik melalui Sistem INATRADE paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk diteruskan ke SINSW. (10) Apabila permohonan perubahan TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan/atau benar, Direktur menerbitkan surat penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (11) Eksportir Produsen SIR yang mengajukan permohonan perubahan TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kode TPP SIR lama sepanjang lokasi pabrik masih berada pada wilayah yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2). (12) Perubahan TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku selama sisa masa berlaku TPP SIR.
- Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11
(1)
Pengajuan
permohonan
perpanjangan
TPP
SIR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan
secara elektronik melalui Sistem INATRADE kepada
Direktur dengan mengunggah hasil pindai dokumen
asli:
a. untuk pengajuan permohonan perpanjangan TPP SIR sebelum masa berlaku TPP SIR berakhir, berupa: - NIB;
- TPP SIR yang masih berlaku; dan
- SPPT SNI hasil sertifikasi ulang; atau b. untuk pengajuan permohonan perpanjangan TPP SIR setelah masa berlaku TPP SIR berakhir, berupa:
- NIB;
- nomor pokok wajib pajak;
- TPP SIR;
- SPPT SNI yang diterbitkan berdasarkan pemenuhan SIR terhadap SNI 1903:2017; dan
- surat pernyataan mandiri bermeterai elektronik cukup yang menyatakan bahwa perusahaan tidak sedang menjalani proses hukum.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 merupakan dokumen yang telah digunakan dalam pengajuan permohonan TPP SIR sebelumnya. (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga lainnya yang telah terintegrasi dengan Sistem INATRADE, Eksportir Produsen SIR tidak mengunggah dokumen ke Sistem INATRADE. (4) Apabila permohonan perpanjangan TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan perpanjangan TPP SIR secara elektronik melalui Sistem INATRADE paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk diteruskan ke SINSW. (5) Apabila permohonan perpanjangan TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan/atau benar, Direktur menerbitkan surat penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (6) Pengajuan permohonan perpanjangan TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode TPP SIR lama. (7) Perpanjangan TPP SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sesuai dengan masa berlaku SPPT SNI hasil sertifikasi ulang atau SPPT SNI yang diterbitkan berdasarkan pemenuhan SIR terhadap SNI 1903:2017.
Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Pemenuhan TPP SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan terhadap:
a. karet alam asal impor yang diekspor kembali oleh importir ke negara asal barang; b. karet alam untuk keperluan barang contoh; dan c. karet alam untuk keperluan pameran. (2) Karet alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki jenis sama dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pemasukan dan tidak mengalami proses pengolahan. (2a) Karet alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan jumlah paling banyak 50 (lima puluh) kilogram dalam 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor. (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan surat keterangan.Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 (1) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli: a. surat pernyataan mandiri bermeterai elektronik cukup yang menyatakan bahwa karet alam yang diimpor tidak mengalami proses pengolahan, paling sedikit memuat nama Eksportir sebagai pemegang angka pengenal importir produsen, pos tarif/harmonized system, uraian/jenis karet alam, jumlah/alokasi, satuan, nama importir yang merupakan Eksportir asal karet alam, dan negara tujuan Ekspor yang merupakan negara asal impor barang; b. hasil uji/analisa laboratorium atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa karet alam yang akan diekspor tidak mengalami proses pengolahan; c. NIB; d. invoice dari pelaku usaha negara asal karet alam; e. packing list; f. bill of lading/airway bill; dan g. pemberitahuan impor barang. (2) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli: a. surat pernyataan mandiri bermeterai elektronik cukup yang menyatakan bahwa karet alam yang diekspor tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat nama Eksportir, pos tarif/harmonized system, uraian/jenis karet alam, jumlah/alokasi, dan satuan, untuk karet alam keperluan barang contoh; atau b. surat pernyataan mandiri bermeterai elektronik cukup yang menyatakan bahwa karet alam yang diekspor tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat nama Eksportir, pos tarif/harmonized system, uraian/jenis karet alam, jumlah/alokasi, satuan, dan tempat dan waktu pameran, serta undangan pameran, untuk karet alam keperluan pameran. (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan Sistem INATRADE, importir sebagai pemegang angka pengenal importir produsen tidak mengunggah dokumen ke Sistem INATRADE. (4) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk diteruskan ke SINSW.
(5) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan/atau benar, Direktur menerbitkan surat penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean. (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor. (8) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 6 (enam) bulan. (9) Data pada surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai: a. karet alam asal impor yang diekspor kembali oleh importir ke negara asal barang:
- nama Eksportir sebagai pemegang angka pengenal importir produsen;
- nomor pokok wajib pajak;
- pos tarif/harmonized system;
- uraian/jenis karet alam;
- jumlah/alokasi;
- satuan;
- nama importir yang merupakan Eksportir asal karet alam;
- negara tujuan Ekspor yang merupakan negara asal impor karet alam; dan
- masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir; dan b. karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran:
- nama Eksportir;
- nomor pokok wajib pajak;
- pos tarif/harmonized system;
- uraian/jenis karet alam;
- jumlah/alokasi;
- satuan; dan
- masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir. (10) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit mengenai: a. nomor pokok wajib pajak; b. nomor dan tanggal terbit; c. pos tarif/harmonized system; d. jumlah; dan e. satuan. (11) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka 6 dan huruf b angka 6 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (12) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana maksud pada ayat (9) huruf a angka 9 dan huruf b angka 7 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih berlaku. (13) Dalam hal satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum ditetapkan, satuan untuk karet alam sesuai dengan ketentuan internasional.
- Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35A (1) Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan Ekspor SIR ke negara tujuan tertentu, Eksportir Produsen SIR dapat mengajukan permohonan penerbitan LoC. (2) Pengajuan permohonan penerbitan LoC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Eksportir Produsen SIR secara elektronik kepada Direktur melalui Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli: a. nomor pokok wajib pajak; b. SPPT SNI yang masih berlaku; dan c. TPP SIR yang masih berlaku. (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah tersedia secara elektronik pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga lainnya yang telah terintegrasi dengan Sistem INATRADE, Eksportir Produsen SIR tidak mengunggah dokumen ke Sistem INATRADE. (4) Apabila permohonan LoC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan LoC secara elektronik melalui Sistem INATRADE paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (5) Apabila permohonan LoC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan/atau benar, Direktur menerbitkan surat penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (6) Pelaku usaha melakukan cetak LoC secara mandiri di Sistem INATRADE. (7) Dalam hal pengajuan permohonan penerbitan LoC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE, pengajuan permohonan dilakukan secara manual melalui surat elektronik yang dikelola oleh direktorat yang mempunyai tugas di bidang standardisasi dan pengendalian mutu.
Pasal II
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, surat keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir.
- Permohonan perpanjangan TPP SIR atau penerbitan surat keterangan yang masih dalam proses penerbitan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan mengenai pengajuan permohonan penerbitan LoC secara elektronik melalui Sistem INATRADE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2026
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BUDI SANTOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran ekspor karet alam spesifikasi teknis, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor
41,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 6856);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah
Nomor
29
Tahun
2021
tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
5.
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 53);
7.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2026
tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang
Akan Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 20);
