Peraturan Menteri Nomor 16-m-dag-per-6-2011 Tahun 2011 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan PRESIDEN tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan. (2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE). (3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (4) Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya. (5) Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE. (6) Pengguna SPSE adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE yang direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE. (7) User Identity (ID) adalah nama atau pengenal unit sebagai identitas pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

(8) Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.

(1) Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Perdagangan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut LPSE Kemendag dibentuk dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) LPSE Kemendag merupakan unit kerja untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) LPSE Kemendag mempunyai tugas: a. memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perdagangan (ULP Kemendag) menayangkan pengumuman baik rencana umum maupun pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. memfasilitasi ULP Kemendag melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; c. memberikan pelatihan bagi Kelompok Kerja, Panitia Pengadaan dan penyedia barang/jasa (Vendor) dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; d. memberikan layanan konsultasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. (4) LPSE Kemendag mempunyai fungsi: a. Penyusunan program kerja, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya di lingkungan Kementerian Perdagangan; c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan; d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), LPSE Kemendag mengacu pada standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) LPSE Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Administrasi Sistem; d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; e. Bidang Layanan dan Dukungan.

(2) Struktur organisasi LPSE Kemendag sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala LPSE Kemendag secara fungsional dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perdagangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kementerian Perdagangan dan bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan melalui Kepala BP2KP dan Sekretaris Jenderal. (2) Kepala LPSE Kemendag mempunyai tugas memimpin LPSE Kemendag dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Kemendag.

(1) Sekretariat LPSE Kemendag sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bidang Penyajian Data, Pusat Data dan Informasi Perdagangan, BPPKP. (2) Sekretariat LPSE Kemendag mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya LPSE Kemendag. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat LPSE Kemendag menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi kegiatan LPSE Kemendag dan lembaga terkait; b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kemendag; c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya LPSE Kemendag; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE Kemendag; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE Kemendag sesuai tugas dan fungsinya. (4) Sekretariat LPSE Kemendag sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), terdiri dari: a. Bidang Administrasi Sistem; b. Bidang Registrasi dan Verifikasi; c. Bidang Layanan dan Dukungan.

(1) Bidang Administrasi Sistem LPSE Kemendag dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bidang Sistem Jaringan dan Infrastruktur, Pusat Data dan Informasi Perdagangan, BP2KP. (2) Bidang Administrasi Sistem LPSE Kemendag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Administrasi Sistem LPSE Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE Kementerian Perdagangan; d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

(1) Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE Kemendag dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bidang Diseminasi Data, Pusat Data dan Informasi Perdagangan, BP2KP. (2) Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan; d. Pengelolaan arsip dan dokumentasi Pengguna SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan. (4) Bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE. (5) Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan atas permintaan KPA/PPK dan ULP berkaitan dengan black list.

(1) Bidang Layanan dan Dukungan LPSE Kemendag dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bidang sistem Aplikasi, Pusat Data dan Informasi Perdagangan, BP2KP. (2) Bidang Layanan dan Dukungan LPSE Kemendag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi LPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Layanan dan Dukungan SPSE Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan; c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE Kementerian Perdagangan; d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan.

(1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.

(3) Pegawai LPSE dilarang merangkap sebagai PPK/ULP/Pejabat Penga-daan. (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. (5) Anggota LPSE Kementerian Perdagangan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perdagangan.

(1) LPSE Kemendag menjalin hubungan kerja dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ULP Kementerian Perdagangan/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan berkoordinasi dengan LKPP. (2) Hubungan kerja LPSE Kemendag dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ULP Kementerian Perdagangan/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Perdagangan antara lain: a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan barang/jasa dan pengumuman pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam Portal Pengadaan Nasional; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan; c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan; d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE Kemendag. (3) Koordinasi LPSE Kemendag dengan LKPP: a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan LPSE Kementerian Perdagangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 351