Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

2. Mediator Khusus adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri sebagai Mediator karena jabatannya selaku kepala dinas di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota.

3. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral.

4. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

5. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

6. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

7. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

8. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh.

9. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

10. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

11. Direktorat Jenderal adalah unit kerja teknis yang membidangi hubungan industrial.

12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi hubungan industrial.

13. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

14. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Untuk menjadi Mediator, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga negara INDONESIA; c. pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; d. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter; e. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; g. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1); h. memiliki sertifikat kompetensi; dan i. memiliki surat keputusan pengangkatan dari Menteri. (2) Untuk memperoleh surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, harus memenuhi syarat: a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Mediator yang dibuktikan dengan sertifikat dari Kementerian; dan b. telah melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial paling sedikit 10 (sepuluh) kasus. (3) Persyaratan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan setelah pemberlakuan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA Sektor Ketenagakerjaan Sub Sektor Hubungan Industrial ditetapkan oleh Menteri.

(1) Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat oleh Menteri.

(2) Pengangkatan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh: a. Direktur Jenderal untuk Mediator pada Kementerian; b. Kepala Dinas Provinsi untuk Mediator pada Dinas Provinsi; c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota. (3) Usulan pengangkatan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir; b. fotokopi surat keputusan penempatan atau penugasan pada unit kerja yang membidangi hubungan industrial; c. fotokopi ijazah pendidikan Strata Satu (S1) yang dilegalisir; d. fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan Mediator; e. asli surat keterangan sehat dari dokter; f. foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang warna biru; dan g. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi.

(1) Pengangkatan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan bertugas di bidang hubungan industrial pada Direktorat Jenderal atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah tugas ke bidang lain, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai Mediator dan surat keputusan pengangkatan dari Menteri tidak berlaku. (3) Dalam hal Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kembali bertugas di bidang hubungan industrial, maka yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai Mediator setelah mendapat pengangkatan kembali dari Menteri. (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 3.

(1) Menteri dapat mengangkat Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menjadi Mediator Khusus atas usulan Gubernur atau Bupati/Walikota. (2) Pengangkatan Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d. (3) Pengangkatan Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (4) Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan tugasnya setelah diangkat oleh Menteri. (5) Dalam hal Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah tugas ke instansi lain, maka tidak dapat menjalankan tugas sebagai Mediator dan surat keputusan pengangkatan dari Menteri tidak berlaku.

(1) Mediator yang menjabat sebagai pejabat struktural bidang hubungan industrial dapat melaksanakan tugas sebagai Mediator. (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengeluarkan dan menandatangani anjuran tertulis selaku Mediator.

Mediator bertugas untuk melakukan: a. pembinaan hubungan industrial; b. pengembangan hubungan industrial; dan c. penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan.

(1) Pembinaan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui serangkaian usaha yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran para pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan/atau jasa yaitu bagi pekerja/buruh dan organisasinya, pengusaha dan organisasinya serta pemerintah terhadap norma-norma yang berlaku sehingga menumbuhkan keserasian dan iklim usaha yang sehat serta kesejahteraan pekerja/buruh. (2) Pengembangan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui serangkaian usaha menciptakan, menyempurnakan, mengembangkan sistem, metode, teknik hubungan industrial agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi ketenagakerjaan baik pada lingkup sektoral, regional, nasional maupun internasional. (3) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kewajiban: a. meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum dilaksanakan proses Mediasi; b. memanggil para pihak yang berselisih; c. memimpin dan mengatur jalannya sidang Mediasi; d. membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; e. membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan; f. membuat risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; g. menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh; h. membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan i. mencatat hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam buku registrasi Perselisihan Hubungan Industrial.

(1) Mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan: a. meminta para pihak untuk memberikan keterangan secara lisan dan tertulis; b. meminta dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan dari para pihak; c. menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam Mediasi apabila diperlukan; d. meminta dokumen dan surat-surat yang diperlukan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau lembaga terkait; dan e. menolak kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki surat kuasa khusus. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator berwenang menolak para pihak dan/atau pemegang surat kuasa apabila ada indikasi menghambat proses Mediasi. (3) Mediator sebelum melakukan proses Mediasi dapat mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial yang dihadapi para pihak. (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan/atau melengkapi data perselisihan dari para pihak yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi.

Mediator berkedudukan di: a. Kementerian; b. Dinas Provinsi; c. Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Mediator yang berkedudukan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berwenang untuk:

a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; dan b. memberikan bantuan teknis, supervisi dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota. (2) Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berwenang untuk: a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; b. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota; c. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator; dan d. memberikan bantuan teknis, supervisi, dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota. (3) Mediator yang berkedudukan di Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berwenang untuk: a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di kabupaten/kota yang bersangkutan; b. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Provinsi.

(1) Dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. melakukan penelitian tentang duduk perkara Perselisihan Hubungan Industrial; b. menyiapkan panggilan secara tertulis kepada para pihak untuk hadir dengan mempertimbangkan waktu panggilan secara patut sehingga sidang Mediasi dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan; c. melaksanakan sidang Mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat;

d. mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang Mediasi pertama; e. membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Mediator; f. memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran; g. membuat risalah klarifikasi dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan h. membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (2) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan kuasa hukum dalam sidang Mediasi, Mediator dapat meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa. (3) Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak pemohon yang mencatatkan perselisihan tidak hadir, maka pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dihapus dari buku registrasi perselisihan. (4) Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak termohon tidak hadir, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.

(1) Anjuran tertulis Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), memuat: a. keterangan pekerja/buruh atau keterangan serikat pekerja/serikat buruh; b. keterangan pengusaha; c. keterangan saksi/saksi ahli apabila ada; d. pendapat dan pertimbangan hukum; dan e. isi anjuran. (2) Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.

(3) Dalam hal para pihak tidak memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menolak anjuran dan Mediator mencatat dalam buku registrasi perselisihan. (4) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran dan menyatakan secara tertulis, maka Mediator membantu pembuatan perjanjian bersama secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran disetujui para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan Mediator sebagai saksi.

(1) Penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 harus sudah selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

Mediator dapat melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan penanganan mogok ditetapkan oleh Menteri.

Mediator dapat diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. tidak bertugas lagi pada Direktorat Jenderal atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil; d. pensiun; atau e. meninggal dunia.

(1) Pemberhentian Mediator karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diajukan oleh Mediator yang bersangkutan kepada: a. Direktur Jenderal untuk Mediator yang berkedudukan di Kementerian; b. Kepala Dinas Provinsi untuk Mediator yang berkedudukan di Provinsi; c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk Mediator yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. (2) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan pemberhentian Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a kepada Menteri. (3) Pemberhentian Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diajukan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri. (4) Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian Mediator berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Dokumen yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, tercantum dalam Format 1 sampai dengan Format 18 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Mediator. (2) Dalam hal Mediator tidak melakukan tugas dan kewajibannya, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.

(3) Bentuk teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 19 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Mediator yang tidak dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

(1) Mediator dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya harus menggunakan pakaian dinas Mediator yang dilengkapi dengan atribut dan kartu pengenal. (2) Kartu pengenal Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal. (3) Pengadaan pakaian dinas dan atribut Mediator dilakukan secara terpusat dan dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal. (4) Gambar pakaian dinas, atribut, dan kartu pengenal Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 1 sampai dengan Gambar 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, Mediator dapat membentuk asosiasi. (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN