Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOKTER PENASEHAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

3. Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

4. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

5. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

6. Dokter Penasehat adalah Dokter yang diangkat oleh Menteri untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, menentukan Cacat Total Tetap, serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (return to work).

7. Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa, mengobati, dan merawat pekerja.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Dokter Penasehat terdiri atas Dokter Penasehat pusat dan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. pegawai negeri sipil dengan pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c); c. berbadan sehat; d. dokter umum atau dokter spesialis; e. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; f. tidak bekerja sebagai dokter perusahaan; g. memiliki keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mendapat persetujuan dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja. (3) Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Pengangkatan Dokter Penasehat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2) Pengangkatan Dokter Penasehat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan kepada Menteri melalui kepala dinas

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. fotokopi Surat Keputusan kepangkatan/golongan terakhir sebagai pegawai negeri sipil; c. surat ijin dari Instansi tempat yang bersangkutan bekerja; d. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; e. fotokopi ijazah dokter umum atau dokter spesialis; f. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; g. surat pernyataan tidak bekerja sebagai dokter perusahaan; dan h. fotokopi sertifikat keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja.

(1) Dalam hal diperlukan, Dokter Penasehat yang telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil dapat diangkat kembali sebagai Dokter Penasehat sampai usia paling lama 65 (enam puluh lima) tahun. (2) Pengangkatan kembali Dokter Penasehat yang telah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh dokter yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. fotokopi surat keputusan pensiun sebagai pegawai negeri sipil; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan Dokter Penasehat yang terakhir; d. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;

e. fotokopi ijazah dokter umum atau dokter spesialis; f. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; g. surat pernyataan tidak bekerja sebagai dokter perusahaan; dan h. fotokopi sertifikat keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja.

Pengangkatan Dokter Penasehat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja atau jumlah Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja.

Pemberhentian sebagai Dokter Penasehat dapat dilakukan apabila: a. masa bakti sebagai Dokter Penasehat berakhir; b. mengundurkan diri; c. dicabut surat keputusan pengangkatannya oleh Menteri; d. mutasi ke luar daerah kerjanya; e. tidak menjalankan tugas Dokter Penasehat sebagaimana mestinya; f. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; atau g. meninggal dunia.

(1) Dokter Penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada Pengawas Ketenagakerjaan, dan/atau Menteri dalam penentuan persentase kecacatan, diagnosis Penyakit Akibat Kerja, dan menentukan Cacat Total Tetap serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (return to work).

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Penasehat mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan data medis, data terkait lainnya, dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada pekerja; b. memberikan pertimbangan medis besarnya persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja, baik Cacat Total Tetap, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Sebagian Anatomis; c. memberikan pertimbangan medis kepada Menteri mengenai besarnya persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja; d. melakukan konsultasi dengan Dokter Pemeriksa dan/atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam MENETAPKAN Penyakit Akibat Kerja atau persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja; e. memberikan rekomendasi untuk memperoleh program kembali kerja (Return To Work) bagi pekerja yang mengalami cacat atau berkurangnya kemampuan bekerja akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja. (3) Dalam memberikan pertimbangan medis, Dokter Penasehat harus memiliki sikap, yaitu: a. mampu dan berani memberikan rekomendasi berdasarkan kemampuan profesional; b. memenuhi objektivitas dan legalitas; dan c. memperhatikan kode etik kedokteran. (4) Dokter Penasehat dalam memberikan rekomendasi dapat meminta pendapat kepada dokter spesialis dan ahli terkait lainnya.

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri dapat mengangkat: a. koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara;

b. koordinator Dokter Penasehat tingkat daerah yang berkedudukan di provinsi. (2) Koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas: a. melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dokter Penasehat di seluruh INDONESIA; b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dokter Penasehat; c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Dokter Penasehat di seluruh INDONESIA; dan d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri. (3) Koordinator Dokter Penasehat tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas: a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Penasehat di daerah sesuai wilayah kerja masing-masing; b. melakukan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat dalam menyelesaikan kasus Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja; c. melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dokter Penasehat di daerah sesuai wilayah kerjanya kepada Menteri melalui koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; dan d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di pusat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(1) Setiap Dokter Penasehat pusat berkewajiban melaporkan kegiatannya sebagai Dokter Penasehat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional. (2) Setiap Dokter Penasehat daerah berkewajiban melaporkan kegiatannya sebagai Dokter Penasehat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui koordinator Dokter Penasehat tingkat daerah.

(1) Pembinaan Dokter Penasehat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan profesionalisme Dokter Penasehat dan pembinaan teknis operasional. (3) Pembinaan profesionalisme Dokter Penasehat dilakukan melalui: a. temu ilmiah; b. seminar; c. pelatihan profesi; d. simposium; dan/atau e. kegiatan pembinaan lain yang mendukung. (4) Pembinaan teknis operasional Dokter Penasehat dilakukan antara lain melalui: a. temu konsultasi teknis Dokter Penasehat tingkat regional dan nasional; b. bimbingan teknis; c. pelatihan hiperkes/kesehatan kerja; dan/atau d. kegiatan pembinaan lain yang mendukung. (5) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), biaya operasional Dokter Penasehat, dan biaya penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.17/MEN/XI/2008 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2015 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA