Permenaker No. 15 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun
2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk meningkatkan kepastian pelindungan
terhadap
pekerja/buruh
dan
untuk
lebih
mengoptimalkan
pelaksanaan
pengawasan
ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun
2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun
2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438) diubah sebagai berikut:
Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. Pemeriksaan pertama; b. Pemeriksaan berkala; c. Pemeriksaan khusus; dan d. Pemeriksaan ulang. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.
Ketentuan ayat (10) dan ayat (11) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
(1) Pengujian penerapan norma kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a,
dilakukan untuk menetapkan besaran kekurangan
hak Pekerja/Buruh.
(2) Kekurangan hak Pekerja/Buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
upah lembur;
b.
upah minimum; dan/atau
c.
manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau
penyakit akibat kerja.
(3) Pengujian penerapan norma kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a.
penelitian dokumen;
b.
Pemeriksaan visual;
c.
pengambilan keterangan;
d.
perhitungan dan analisis;
e.
penyusunan laporan hasil Pengujian; dan
f.
penetapan.
(4) Pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memperoleh
data dan informasi dari Pekerja/Buruh, Pengusaha
atau Pengurus, dan/atau pihak lain yang terkait
yang dilakukan secara luring dan/atau daring.
(5) Permintaan
pengambilan
keterangan
untuk
memperoleh data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan secara
tertulis melalui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan
Ketenagakerjaan yang mencantumkan batas waktu
pemenuhan paling lama 5 (lima) hari kerja.
(6) Permintaan
pengambilan
keterangan
untuk
memperoleh data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling banyak 3
(tiga) kali untuk jangka waktu yang sama pada
masing-masing surat permintaan.
(7) Pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dan pihak yang dimintai keterangan.
(8) Dalam hal pihak yang dimintai data dan/atau
informasi tidak memenuhi kewajibannya setelah
surat
permintaan
yang
ketiga
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(6),
Pengawas
Ketenagakerjaan
dapat
melakukan
penetapan
besaran
kekurangan
hak
Pekerja/Buruh
berdasarkan
data
dan/atau
informasi
yang
diperoleh.
(9) Dalam hal diperlukan data dan pertimbangan
teknis atau medis untuk penetapan besaran
kekurangan
hak
Pekerja/Buruh
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pengawas
Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan
teknis atau medis dan/atau rekomendasi dokter
yang memeriksa, dokter yang merawat, atau dokter
penasihat.
(10) Pengujian penerapan norma kerja dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi di
wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.
(11) Penetapan
kekurangan
hak
Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi
masing-masing paling lama 120 (seratus dua
puluh) hari.
(12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f disampaikan kepada para pihak paling lama
5 (lima) hari kerja sejak penetapan diterbitkan.
(13) Penetapan manfaat jaminan kecelakaan kerja
dan/atau penyakit akibat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang jaminan sosial.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (4) huruf b merupakan dokumen hasil
perhitungan
besaran
pemenuhan
hak
Pekerja/Buruh yang harus dilaksanakan.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaksanakan oleh Pengusaha paling lama 14
(empat
belas)
hari
kerja
sejak
diterimanya
keputusan Pengawas Ketenagakerjaan.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan contoh Format 17 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
- Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 34 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
(1) Pihak Pekerja/Buruh dan/atau pihak Pengusaha
atau Pengurus yang tidak menerima penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (11),
dapat mengajukan permohonan penetapan ulang
kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Dinas
Provinsi.
(2) Pengajuan
permohonan
penetapan
ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan sendiri atau memberikan kuasa kepada
pihak lain yang dibuktikan dengan surat kuasa.
(3) Permohonan
penetapan
ulang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 14
(empat
belas)
hari
kerja
sejak
diterimanya
penetapan dengan disertai alasan.
(4) Penetapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Pengujian kembali yang dilakukan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian atas
permohonan pengajuan penetapan ulang terhadap
hasil
Pengujian
penerapan
norma
kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan
Dinas Provinsi.
(5) Dihapus.
- Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan
penetapan ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1), memerintahkan pejabat pimpinan
tinggi pratama yang membidangi Pengawasan
Ketenagakerjaan
melakukan
verifikasi
kelengkapan bukti pendukung permohonan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Dalam hal hasil verifikasi bukti pendukung
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, pejabat pimpinan tinggi
pratama
yang
membidangi
Pengawasan
Ketenagakerjaan
memerintahkan
Pengawas
Ketenagakerjaan
untuk
melakukan
Pengujian
kembali.
(3) Pengujian kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan dengan cara:
a.
mempelajari dokumen permohonan penetapan
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (4);
b.
melakukan Pemeriksaan terhadap Pengawas
Ketenagakerjaan Dinas Provinsi yang membuat
penetapan;
c.
mempelajari
berita
acara
pengambilan
keterangan;
d.
mempelajari dokumen lain yang terkait;
e.
menyusun laporan hasil uji; dan
f.
penerbitan penetapan ulang.
(4) Pengujian kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama
90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang
untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), harus dilakukan secara selektif dan hanya
dapat dilakukan dalam hal:
a.
adanya bukti baru; dan
b.
rekomendasi hasil gelar kasus.
(6) Penerbitan
penetapan
ulang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib dilaksanakan
oleh Pengusaha paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya penetapan.
(7) Dalam
hal
penetapan
ulang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) mengubah penetapan
Pengawas
Ketenagakerjaan
Dinas
Provinsi,
penetapan
Pengawas
Ketenagakerjaan
Dinas
Provinsi dinyatakan tidak berlaku.
(8) Penerbitan
penetapan
ulang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf f menggunakan
contoh Format 18 dan contoh Format 18A
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Menteri ini.
- Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46A (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) juga dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas permohonan dari Perusahaan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan laporan hasil Pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat pengembalian kepada pihak yang mengajukan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja untuk melengkapi dokumen permohonan. (5) Pemohon harus melengkapi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima surat pengembalian. (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat
keterangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak verifikasi dilakukan. (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi dan disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi. (8) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan verifikasi, permohonan dianggap telah diverifikasi dan harus diterbitkan surat keterangan.
- Ketentuan daftar lampiran, contoh format 3, contoh format 4, contoh format 5, contoh format 6, contoh format 17, dan contoh format 18 Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan diubah dan disisipkan 1 (satu) contoh format yakni contoh format 18A, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2026
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
YASSIERLI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж … ...
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG TATA
CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAFTAR LAMPIRAN
Format 1 : BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN
Format 2 : BERITA ACARA SERAH TERIMA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU BUKTI PENDUKUNG
Format 3 : BERITA ACARA PENGHENTIAN PROSES PENEMPATAN TENAGA KERJA
Format 4 : BERITA ACARA PENARIKAN PEKERJA ANAK DARI TEMPAT KERJA
Format 5 : BERITA ACARA TINDAKAN PENGELUARAN WARGA NEGARA ASING DARI LOKASI KERJA DAN/ATAU TEMPAT KERJA
Format 6 : RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PUSAT/PROVINSI
Format 7 : RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Format 8 : SURAT PERINTAH PEMBINAAN
Format 9 : LAPORAN HASIL PEMBINAAN
Format 10 : SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
Format 11 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Format 12 : SURAT PEMBERITAHUAN
Format 13 : NOTA PEMERIKSAAN I
Format 14 : NOTA PEMERIKSAAN II
Format 15 : SURAT PERINTAH PENGUJIAN
Format 16 : LAPORAN HASIL PENGUJIAN NORMA KERJA
Format 17 : PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI
Format 18 : PENETAPAN ULANG PENGAWAS HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR DAN/ATAU UPAH MINIMUM
Format 18A : PENETAPAN ULANG MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU PENYAKIT AKIBAT KERJA
Format 19 : PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENETAPAN ULANG
Format 20 : GARIS DAN SEGEL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Format 21
: LAPORAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3Format 22 : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN K3 UNTUK PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Format 23 : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3 UNTUK PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Format 24 : BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN PROSES PEKERJAAN
Format 25 : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN K3 UNTUK PENGUJI K3
Format 26 : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3 UNTUK PENGUJI K3
Format 27 : SURAT PERINTAH PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Format 28 : LAPORAN HASIL VERIFIKASI
Format 29 : LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Contoh Format 3
KOP SURAT
BERITA ACARA
PENGHENTIAN PROSES PENEMPATAN TENAGA KERJA
Nomor …………………….
Pada hari ini …… tanggal …… bulan ….… tahun …..…, bertempat di ..….., berdasarkan Pemeriksaan terhadap Perusahaan ......, telah dilaksanakan penghentian proses penempatan Tenaga Kerja atas: Nama Perusahaan: ……………………………………………………………………….. Alamat
: ………………………………………………………………………..
Penghentian proses penempatan Tenaga Kerja disaksikan oleh: Nama
: ……………………………………………………………………….., Alamat
: ………………………………………………………………………..,
Pekerjaan
: ……………………………………………………………………….. selaku pemilik/Pengurus atas nama pemilik Perusahaan dari Perusahaan ..... yang dihentikan proses penempatan tenaga kerjanya.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang melakukan proses penempatan Tenaga Kerja sebelum dilakukan perbaikan untuk memenuhi norma penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengurus Perusahaan,
Pengawas Ketenagakerjaan,
…………………….
…………………….
Menyetujui, Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan,
…………………….
Contoh Format 4
KOP SURAT
BERITA ACARA
PENARIKAN PEKERJA ANAK DARI TEMPAT KERJA
Nomor …………………………….
Pada hari ini ………. tanggal ……….…… bulan …………. tahun ……...… bertempat di ….., berdasarkan Pemeriksaan terhadap Tempat Kerja oleh Pengawas Ketenagakerjaan, demi kepentingan terbaik bagi anak perlu dilakukan penarikan pekerja anak dari Tempat Kerja terhadap: Nama
: ………………… (dapat berupa lampiran) Nama Perusahaan/Tempat Kerja : …………………
Penarikan pekerja anak dari Tempat Kerja disaksikan oleh:
Nama
: …………………,
Alamat
: …………………,
Pekerjaan
: …………………
selaku Pengusaha/Pengurus Tempat Kerja …………….
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pengurus Perusahaan,
Pengawas Ketenagakerjaan,
…………………….
…………………….
Menyetujui, Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan,
…………………….
Contoh Format 5
KOP SURAT
BERITA ACARA
TINDAKAN PENGELUARAN WARGA NEGARA ASING DARI
LOKASI KERJA DAN/ATAU TEMPAT KERJA
Nomor …………………………….
Pada hari ini ………. tanggal ……….…… bulan …………. tahun ……...…, berdasarkan Pemeriksaan terhadap lokasi kerja dan/atau Tempat Kerja, telah dilaksanakan tindakan mengeluarkan warga negara asing dari lokasi kerja dan/atau Tempat Kerja dikarenakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan Tenaga Kerja asing, sebagai berikut:
Nama Perusahaan
: ………………………………………………………… Lokasi kerja/ Tempat Kerja : ………………………………………………………… Nama warga negara asing : ………………………………………………………… Nomor paspor
: …………………………………………………………
Tindakan mengeluarkan warga negara asing disaksikan oleh pemberi kerja
atau Pengurus Perusahaan:
Nama
: …………………........
Alamat
: …………………........
Jabatan
: ………………….........
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang mempekerjakan warga negara asing sebelum dilakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan norma penggunaan Tenaga Kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberi Kerja atau
Pengawas Ketenagakerjaan, Pengurus Perusahaan,
…………………….
…………………….
Menyetujui, Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan,
…………………….
Contoh Format 6
KOP SURAT
RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PUSAT/PROVINSI …………….
BAB I GAMBARAN UMUM
A.
Kondisi Geografis
B.
Jumlah Angkatan Kerja
C.
Jumlah dan Sebaran Perusahaan
D.
Jumlah Pekerja/Buruh
E.
Jumlah Objek Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
F.
Tingkat Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan
G.
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
H.
Potensi Ekonomi Unggulan
I.
Rencana Strategis Satuan Kerja/Rencana Pembangunan Daerah
J.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha
K.
Pengawas Ketenagakerjaan
BAB II PERMASALAHAN
A.
Peta Kerawanan
B.
Peta Potensi Bahaya
C.
Peta Kepatuhan
BAB III RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
A.
Pembinaan Ketenagakerjaan
B.
Pemeriksaan Ketenagakerjaan
C.
Pengujian Ketenagakerjaan
D.
Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
E.
Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
BAB IV SARANA DAN PRASARANA A. Anggaran B. Sarana dan Prasarana
BAB V PENUTUP
………………, ……………….
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,
………………….
Contoh Format 17
KOP SURAT
KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DINAS PROVINSI ….…………
NOMOR ……………..
TENTANG
PENETAPAN HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR,
UPAH MINIMUM DAN/ATAU KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU
PENYAKIT AKIBAT KERJA*) ATAS NAMA …...…………………
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI …..,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pengujian ketenagakerjaan yang dilakukan pada tanggal …. di Perusahaan …. dan sebagai upaya pemenuhan hak Pekerja/Buruh, telah dilakukan perhitungan hak Pekerja/Buruh oleh Pengawas Ketenagakerjaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi ……. tentang Penetapan Hak Pekerja/Buruh berupa ………;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI …….. TENTANG PENETAPAN HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR, UPAH MINIMUM DAN/ATAU KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU PENYAKIT AKIBAT KERJA*) ATAS NAMA …....
KESATU : Menetapkan hak Pekerja/Buruh atas nama ……………. Perusahaan ……….............. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini.
KEDUA : Pengusaha ...... wajib melaksanakan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini.
KETIGA : Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan ini dapat memintakan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak batas waktu penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
KEEMPAT : Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
………….,…… Menyetujui, Pimpinan Unit Kerja
Pengawas Ketenagakerjaan, Pengawasan Ketenagakerjaan,
……………….. ………………..
Tembusan: 1. Dirjen Binwasnaker dan K3 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi ….. 3. Perusahaan ….. 4. Pekerja/Buruh …..
Catatan: *) pilih yang sesuai
Contoh Format 18
KOP SURAT
KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR ……………..
TENTANG
PENETAPAN ULANG HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR
DAN/ATAU UPAH MINIMUM*) ATAS NAMA ……………..
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Provinsi ……. Nomor ……. Hal ....., perlu dilakukan Pengujian ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan Pengujian ulang yang dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Penetapan Ulang Hak Pekerja/Buruh atas Nama …….;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN ULANG HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR DAN/ATAU UPAH MINIMUM*) ATAS NAMA ….…
KESATU : Berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menguatkan/mengubah*) penetapan Pengawas
Ketenagakerjaan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini.
KEDUA : Pengusaha … wajib melaksanakan penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penetapan ulang ini.
KETIGA : Penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
Menyetujui,
Pimpinan Unit Kerja
Pengawas Ketenagakerjaan, Pengawasan Ketenagakerjaan,
……………….. ………………..
Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan 2. Dirjen Binwasnaker dan K3 3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi … 4. Pekerja/Buruh …..
Catatan: *) pilih yang sesuai
Contoh Format 18A
KOP GARUDA
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ……………..
TENTANG
PENETAPAN ULANG MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU
PENYAKIT AKIBAT KERJA*) ATAS NAMA ......
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Provinsi ……. Nomor ……. Hal ....., perlu dilakukan Pengujian ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan Pengujian ulang yang dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Ulang Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja atas Nama ….;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN ULANG MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU PENYAKIT AKIBAT KERJA ATAS NAMA ........
KESATU : Berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menguatkan/mengubah*) penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Pengusaha … wajib melaksanakan penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penetapan ulang ini.
KETIGA : Penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
.......................
Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi … 3. BPJS Ketenagakerjaan … 4. Perusahaan …. 5. Pekerja/Buruh …
Catatan: *) pilih yang sesuai
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASSIERLI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk meningkatkan kepastian pelindungan
terhadap
pekerja/buruh
dan
untuk
lebih
mengoptimalkan
pelaksanaan
pengawasan
ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun
2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);
