Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di kementerian agama meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fısik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Kekerasan Seksual.

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

8. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.

9. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

10. Pelapor adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya Kekerasan Seksual.

11. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

12. Pelaku adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan Kekerasan Seksual.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

16. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah kepala satuan kerja pada instansi vertikal kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat provinsi.

18. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah kepala satuan kerja pada instansi vertikal kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat kabupaten/kota.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mempunyai tujuan: a. mencegah dan menangani segala bentuk Kekerasan Seksual; b. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi Pelaku; c. mewujudkan lingkungan di Satuan Pendidikan tanpa Kekerasan Seksual; dan d. menjamin ketidakberulangan Kekerasan Seksual.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. nondiskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi Korban; d. keadilan; e. kemanfaatan; dan f. kepastian hukum.

Pasal 4 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan terhadap: a. Peserta Didik; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan; d. pimpinan Satuan Pendidikan; e. penyelenggara Satuan Pendidikan; dan f. pemangku kepentingan terkait lainnya.

(1) Bentuk Kekerasan Seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; b. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; c. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; e. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; f. memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja; g. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban; h. melakukan percobaan perkosaan; i. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; j. mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual; k. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; l. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual; m. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; n. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; o. mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual; dan/atau

p. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Satuan Pendidikan wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui: a. sosialisasi; b. pembelajaran; c. penguatan tata kelola; d. penguatan budaya; dan e. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (2) Pencegahan melalui kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyampaian informasi, kampanye, dan bentuk lainnya terkait Kekerasan Seksual. (3) Pencegahan melalui kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pengembangan kurikulum dan pembelajaran; b. pembuatan modul, buku, dan literatur lainnya; dan c. penyelenggaraan pelatihan, halakah, kajian, dan kegiatan lainnya. (4) Pencegahan melalui kegiatan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penyusunan standar prosedur operasional Pencegahan Kekerasan Seksual; b. penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; dan c. kerja sama dengan instansi terkait. (5) Pencegahan melalui kegiatan penguatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk: a. pengenalan lingkungan; b. peduli Pencegahan Kekerasan Seksual; dan c. pengembangan jejaring komunikasi.

Dalam melaksanakan Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. perguruan tinggi; d. Satuan Pendidikan lain; e. masyarakat; dan/atau f. orang tua/wali atau keluarga Peserta Didik.

(1) Satuan Pendidikan wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual. (2) Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaporan; b. pelindungan; c. pendampingan; d. penindakan; dan e. pemulihan Korban.

(1) Pelapor menyampaikan laporan terjadinya Kekerasan Seksual kepada pimpinan secara lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung. (2) Dalam hal Kekerasan Seksual dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan, Pelapor dapat menyampaikan laporan terjadinya Kekerasan Seksual kepada: a. penyelenggara Satuan Pendidikan; b. Dewan Masyayikh; c. Kepala Kantor Kementerian Agama; d. Kepala Kantor Wilayah; e. Kepala Pusat; atau f. Direktur Jenderal, sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. identitas Pelapor; b. identitas Korban; c. identitas terduga Pelaku; d. jenis Kekerasan Seksual yang terjadi; dan e. waktu dan tempat kejadian. (4) Dalam hal Pelapor Penyandang Disabilitas wajib didampingi oleh Pendamping.

(1) Pimpinan Satuan Pendidikan atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan klarifikasi terhadap laporan terjadinya Kekerasan Seksual dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pelaporan diterima. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Pelapor; b. saksi; c. Korban;

d. terlapor; dan/atau e. pihak lain yang terkait. (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan terjadinya Kekerasan Seksual, pimpinan Satuan Pendidikan atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melaporkan terjadinya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum.

(1) Pimpinan Satuan Pendidikan memberikan pelindungan terhadap: a. Korban; b. saksi; c. Pelapor; dan d. anak berkonflik dengan hukum atau anak sebagai Pelaku. (2) Pelindungan diberikan sepanjang pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan. (3) Pelindungan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan dalam bentuk: a. pelindungan atas kerahasiaan identitas; b. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; c. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; d. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Peserta Didik; e. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan/atau f. pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelindungan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pelindungan atas kerahasiaan identitas; b. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Peserta Didik; dan c. perlakuan secara manusiawi.

(1) Pimpinan Satuan Pendidikan melakukan pendampingan terhadap saksi, Korban, dan anak Pelaku Kekerasan Seksual. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. konseling; b. layanan kesehatan; c. bantuan hukum; dan d. layanan rehabilitasi. (4) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak dapat menyediakan Pendamping, pimpinan Satuan Pendidikan berkoordinasi dan bekerja sama dengan: a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; c. perguruan tinggi; d. unit teknis pemerintah daerah yang menangani pelindungan anak; e. dinas kesehatan; f. dinas sosial; g. organisasi profesi; h. lembaga bantuan hukum; i. lembaga penyedia layanan pelindungan anak berbasis masyarakat; j. organisasi kemasyarakatan keagamaan; k. lembaga keagamaan; dan l. unsur lain. (5) Dalam hal saksi atau Korban merupakan Penyandang Disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(1) Pimpinan Satuan Pendidikan melakukan penindakan terhadap terlapor Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pembebasan sementara dari tugas dan/atau jabatannya; dan b. pembebasan sementara dari layanan pendidikan terlapor.

(1) Pimpinan Satuan Pendidikan melakukan pemulihan terhadap Korban Kekerasan Seksual. (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping. (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

(4) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak dapat menyediakan Pendamping, pimpinan Satuan Pendidikan berkoordinasi dan bekerja sama dengan: a. perguruan tinggi; b. dinas kesehatan; c. organisasi kemasyarakatan keagamaan; d. lembaga keagamaan; e. organisasi profesi; f. dinas sosial; g. unit teknis pemerintah daerah yang menangani pelindungan anak; dan h. lembaga penyedia layanan pelindungan anak berbasis masyarakat. (5) Dalam hal Korban merupakan Penyandang Disabilitas, pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Ketentuan mengenai standar prosedur operasional Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Pimpinan Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada: a. penyelenggara Satuan Pendidikan; b. Kepala Kantor Kementerian Agama; c. Kepala Kantor Wilayah; d. Kepala Pusat; e. Direktur Jenderal; f. Sekretaris Jenderal; atau g. Menteri, secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. kegiatan Pencegahan; dan b. proses Penanganan.

(1) Direktur Jenderal, Kepala Pusat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan penyelenggara

Satuan Pendidikan melakukan pemantuan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. perguruan tinggi; dan/atau d. masyarakat.

(1) Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pelaku Kekerasan Seksual berstatus sebagai PNS, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS. (4) Dalam hal Pelaku Kekerasan Seksual berstatus bukan PNS, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara Satuan Pendidikan.

(1) Satuan Pendidikan yang tidak melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian bantuan; d. pembekuan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan; e. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan; f. pencabutan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan; atau g. pencabutan tanda daftar Satuan Pendidikan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya.