Pasal 12

(1) Pimpinan Satuan Pendidikan melakukan pendampingan terhadap saksi, Korban, dan anak Pelaku Kekerasan Seksual. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. konseling; b. layanan kesehatan; c. bantuan hukum; dan d. layanan rehabilitasi. (4) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak dapat menyediakan Pendamping, pimpinan Satuan Pendidikan berkoordinasi dan bekerja sama dengan: a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; c. perguruan tinggi; d. unit teknis pemerintah daerah yang menangani pelindungan anak; e. dinas kesehatan; f. dinas sosial; g. organisasi profesi; h. lembaga bantuan hukum; i. lembaga penyedia layanan pelindungan anak berbasis masyarakat; j. organisasi kemasyarakatan keagamaan; k. lembaga keagamaan; dan l. unsur lain. (5) Dalam hal saksi atau Korban merupakan Penyandang Disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas.