Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2009 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota dalam memberikan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di INDONESIA setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota, dan dalam konteks Peraturan ini kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan dapat juga melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Rehabilitasi adalah pemulihan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dari gangguan kondisi fisik, psikis, dan sosial sehingga dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
6. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban TPPO.

SPM bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pemberian layanan minimal bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kebutuhan dasar saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang.

SPM Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pada prinsip-prinsip: a. penghormatan hak saksi dan/atau korban, artinya pelayanan yang diberikan terhadap saksi dan/atau korban mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi, harkat dan martabat saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; b. non diskriminasi, artinya pelayanan berlaku untuk seluruh saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tanpa membedakan status, agama, suku, ras golongan dan gender; dan c. akuntabilitas, artinya pelayanan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk tehnis pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota meliputi:

a. penanganan pengaduan masyarakat; b. pelayanan rehabilitasi kesehatan; c. pelayanan perlindungan hukum; d. pelayanan rehabilitasi sosial; e. pelayanan pemulangan; dan f. pelayanan reintegrasi sosial.

(1) Penanganan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi persentase cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana perdagangan orang. (2) Kemampuan petugas untuk menangani pengaduan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi pelatihan.

Pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. persentase cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih pada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan b. cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang khusus bagi saksi dan/atau korban tindak perdagangan orang di rumah sakit atau puskesmas.

Pelayanan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: a. cakupan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berhasil diputuskan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan b. cakupan pelayanan perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diberikan oleh penegak hukum.

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi persentase cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial di rumah

perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang oleh petugas rehabilitasi sosial.

Pelayanan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi persentase cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan untuk pemulangan ke daerah asal.

Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi persentase cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya.

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama sektor terkait melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga tehnis terkait berupa pemberian: a. fasilitasi; b. orientasi umum; c. petunjuk; d. bimbingan; dan e. pendidikan.

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi : a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM termasuk kesenjangan pembiayaan; b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian; c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan d. penyusunan laporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pemberian orientasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi pemberian pengetahuan tentang PPT, pelayanan, dan pengelolaannya.

Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi arahan tertulis dan tidak tertulis tentang PPT, pelayanan, dan pengelolaannya.

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi bimbingan teknis maupun non teknis tentang PPT, pelayanan, dan pengelolaannya.

Pemberian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi pemberian keterampilan teknis baik melalui pendidikan formal, informal dan non formal.

(1) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bersama sektor terkait bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang pada PPT di Kabupaten/Kota. (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan pemerintah daerah. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang kepada PRESIDEN dan tembusan disampaikan kepada pimpinan Gugus Tugas Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2) Gubernur melalui gugus tugas provinsi bertanggung jawab membuat laporan pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. (3) Bupati / Walikota melalui gugus tugas kabupaten/kota bertanggung jawab membuat laporan pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mencapai SPM pelayanan terpadu tindak pidana perdagangan orang dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan.

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan secara tersendiri.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2009 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA,

MEUTIA HATTA SWASONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA