Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2013 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat LPSE KESDM adalah unit kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

2. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem aplikasi perangkat lunak elektronik dan infrastrukturnya untuk digunakan oleh LPSE KESDM.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Pengguna SPSE adalah perseorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh user ID dan Password yang diberikan oleh LPSE KESDM.

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement dibentuk LPSE KESDM. (2) LPSE KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.

(1) LPSE KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) LPSE KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

LPSE KESDM mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE KESDM menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi PA/KPA di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan fasilitasi ULP dalam menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan fasilitasi ULP atau Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pemilihan Penyedia barang/jasa secara elektronik; d. pelaksanaan fasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE; e. pengelolaan SPSE; f. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; g. pelayanan pelatihan dan dukungan pengoperasian SPSE; dan h. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Organisasi LPSE KESDM terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat;

c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik; d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan e. Bidang Layanan dan Dukungan.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE KESDM. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris. (3) Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan koordinasi kegiatan LPSE KESDM dan lembaga terkait; b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE KESDM; c. melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya LPSE KESDM; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE KESDM; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE KESDM.

(1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengumuman rencana umum, penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, serta pengelolaan SPSE. (2) Rincian tugas Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; b. melaksanakan penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; c. melaksanakan pemberian informasi kepada LKPP mengenai kendala teknis yang terjadi di LPSE KESDM; dan

d. dalam hal tertentu, Bidang Administrasi Sistem Elektronik melaksanakan instruksi teknis dari LKPP atau melalui Kepala LPSE KESDM.

(1) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE. (2) Rincian tugas Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE; b. melaksanakan penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE mengenai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; c. melaksanakan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan d. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi pengguna SPSE.

(1) Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, konsultasi, pelatihan, dan pemberian dukungan pengoperasian SPSE. (2) Rincian tugas Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan pemberian layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. melaksanakan pemberian informasi mengenai fasilitas dan fitur SPSE; c. melaksanakan penanganan keluhan mengenai pelayanan LPSE KESDM; d. melaksanakan pelayanan pelatihan penggunaan SPSE; dan e. melaksanakan pemberian dukungan pengoperasian SPSE (helpdesk).

Keanggotaan LPSE KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(1) Anggota LPSE KESDM wajib memenuhi persyaratan: a. pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil; b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan d. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ pegawai ULP/Pejabat pengadaan. (2) Keanggotaan LPSE KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang bekerja pada Unit Utama/Unit yang memiliki ULP. (3) Keanggotaan LPSE KESDM yang berasal dari pegawai negeri sipil ditugaskan secara fungsional dan status kepegawaian tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

(1) LPSE KESDM menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA, ULP, Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pihak lain yang terkait. (2) LPSE KESDM melakukan koordinasi dengan LKPP terkait pemberian informasi dan usulan teknis yang berhubungan dengan permasalahan dan pengembangan SPSE. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja LPSE KESDM ditetapkan oleh Kepala LPSE KESDM.

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas LPSE KESDM, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN