Peraturan Menteri Nomor 93-pmk-02-2011 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

b. Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang dipimpinnya. (2) Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RKA-K/L untuk Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Rencana Dana Pengeluaran-Bendahara Umum Negara (RDP-BUN). (3) RDP-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan untuk belanja yang bersumber dari BA 999.07 (Pengelolaan Subsidi) dan BA 999.08 (Pengelolaan Belanja Lainnya).

(1) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan menggunakan pendekatan: a. kerangka pengeluaran jangka menengah; b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berbasis kinerja. (2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi: a. klasifikasi organisasi; b. klasifikasi fungsi; dan c. klasifikasi jenis belanja. (3) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun menggunakan instrumen: a. indikator Kinerja; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. standar biaya; dan c. evaluasi Kinerja. (3) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan memperhatikan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L serta berdasarkan: a. Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga; c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; d. standar biaya; dan e. Kebijakan pemerintah lainnya.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L dengan menggunakan format RKA-K/L dan sistem aplikasi RKA-K/L yang memuat rincian alokasi berdasarkan: a. Angka Dasar; dan/atau b. Inisiatif Baru. (2) Dalam hal RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat inisiatif baru, K/L wajib melengkapi inisiatif baru tersebut dengan dokumen pendukung. (3) RKA-K/L yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat eselon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

(1) RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. (2) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan untuk meneliti: a. kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang direncanakan; dan b. konsistensi sasaran Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dengan RKP. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga melakukan pembahasan RKA- K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru.

(1) Pendekatan penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), instrumen penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), format RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan tata cara penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Klasifikasi Anggaran.

(1) RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihimpun untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN dan Nota Keuangan. (2) Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dilakukan pembahasan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) belum diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan akhir bulan Juli, Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA- K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Dalam hal pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR tidak mengakibatkan perubahan RKA-K/L, RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah disepakati DPR menjadi dasar penyusunan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA-K/L). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal terjadi perubahan RKA-K/L berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dengan DPR, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L yang disusun berdasarkan pagu anggaran K/L. (2) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai inisiatif baru, K/L wajib melengkapi inisiatif baru tersebut dengan dokumen pendukung. (3) Penyesuaian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan SP RKA-K/L. (4) SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

RKA-K/L yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) menjadi dasar penyusunan Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

Seluruh dokumen pendukung RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dialih dokumen oleh K/L dalam bentuk data elektronik dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

(1) Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (2) Penyusunan dan pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA.

Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan penelaahan RKA-K/L diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 1 SISTEM PENGANGGARAN Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L termasuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-Bendahara Umum Negara). Karena ada perbedaan dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) maka dokumen anggaran dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini, dibedakan menjadi:

1. RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga;
2. RDP-Bendahara Umum Negara adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh PRESIDEN kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur kedua proses penyusunan dokumen anggaran tersebut di atas, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penganggararan terdiri dari pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi: organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganganggarannya dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.1 Pendekatan Penyusunan Anggaran Pendekatan penyusunan anggaran yang digunakan dalam proses penganggaran meliputi pendekatan: penganggaran terpadu, PBK, dan KPJM. Pendekatan penyusunan anggaran tersebut menjadi acuan bagi pemangku kepentingan bidang penganggaran dalam merancang dan menyusun anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

1.1.1 Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan Satuan Kerja (Satker) sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya. Mengacu pada pendekatan penyusunan anggaran terpadu tersebut di atas, penyusunan RKA-K/L menggunakan hasil restrukturisasi program/kegiatan dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut program dan kegiatan, serta penataan bagian anggaran dan satker untuk pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi. 1.1.2 Pendekatan PBK Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (Money follow function);

3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Landasan konseptual tersebut di atas dalam rangka penerapan PBK bertujuan untuk:

4. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

6. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka PBK menggunakan instrumen sebagai berikut:

7. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja;

8. Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran;

9. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas- fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L). Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja-K/L. Sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA yang juga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan antara dokumen tersebut digambarkan di bawah ini. Diagram 1.1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat UNDANG-UNDANG Dasar. Selanjutnya berdasarkan tugas-fungsi yang diemban dan mengacu RKP dimaksud, K/L menyusun :

10. Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit Eselon I sesuai dengan tugas-fungsinya;

11. Kegiatan, Indikator kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon I sesuai Program yang menjadi tanggung jawabnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

K/L merumuskan program dan kegiatan mengacu Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan. Rumusan program dan kegiatan yang dihasilkan mencerminkan tugas-fungsi K/L atau penugasan tertentu dalam kerangka Prioritas Pembangunan Nasional secara konsisten. Hasil restrukturisasi tersebut telah diimplementasikan dalam dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L, dan DIPA pada tahun 2011. Hal-hal yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 (penerapan PBK, KPJM, dan Format Baru RKA-K/L secara penuh) merupakan dasar penerapan PBK tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya. Namun demikian terdapat beberapa penyesuaian/perubahan yang dilakukan dalam rangka pengembangan penerapan PBK. Perumusan Hasil pada program dan Keluaran pada kegiatan dalam penerapan PBK merupakan hal penting disamping perumusan indikator kinerja program/kegiatan. Rumusan indikator kinerja ini menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta Keluaran/Hasil yang diharapkan. Indikator kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program/kegiatan, berhasil atau tidak. Indikator kinerja yang digunakan baik pada tingkat program atau kegiatan dalam penerapan PBK dapat dilihat dari sisi:

1. Masukan (input) Indikator input dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan atau program;
2. Keluaran (output) Indikator output dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program.
3. Hasil (outcome) Indikator outcome dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan) suatu program atau kegiatan. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, perlu pemahaman mendasar dalam penyusunan anggaran mengenai alur pemikiran:
4. Keterkaitan antara kegiatan dengan program yang memayungi;
5. Keterkaitan keluaran kegiatan dengan cara pencapaiannya melalui Komponen. Keterkaitan antar komponen sebagai tahapan dalam rangka pencapaian Keluaran, sehingga tidak ditemukan adanya tahapan kegiatan (komponen) dalam rangka pencapaian keluaran yang tidak relevan. www.djpp.kemenkumham.go.id

1.1.3 Pendekatan KPJM KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah; b. penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah; c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope); d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing K/L (line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah; e. penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries ceilings) masing-masing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (a) sampai dengan (d) merupakan proses top down sedangkan tahapan (e) merupakan proses bottom up. Proses estimasi bottom up seringkali dipisah atas proyeksi mengenai biaya dari pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (ongoing policies) dan penyesuaiannya sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan melalui proses evaluasi program/kegiatan, serta prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies). Dalam rangka penyusunan RKA-KL dengan pendekatan KPJM, K/L perlu menyelaraskan kegiatan/program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Strategi (Renstra) K/L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL. 1.2 Klasifikasi Anggaran Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Pengelompokan tersebut bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organiasasi K/L, tugas-fungsi pemerintah, dan belanja K/L. www.djpp.kemenkumham.go.id

1.2.1 Klasifikasi Menurut Organisasi Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L. Yang dimaksud organisasi adalah K/L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Suatu K/L dapat terdiri dari unit-unit organisasi (Unit Eselon I) yang merupakan bagian dari suatu K/L, dan suatu unit organisasi bisa didukung oleh satuan kerja (Satker) yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I atau kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut K/L disebut Bagian Anggaran (BA). Dilihat dari apa yang dikelola, BA dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis. Pertama, Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut BA-KL adalah kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Kedua, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Penetapan suatu organisasi sebagai Bagian Anggaran dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L): a. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi K/L yang dipimpinnya (Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara); b. PRESIDEN selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan negara menguasakan pengelolaan keuangan negara tersebut kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Penggguna Barang K/L yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf b, UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara); c. Lembaga adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara (LPNK); d. Di lingkungan Lembaga Negara, yang dimaksud dengan Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan (penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b, UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara); e. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA- K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya (Pasal 4 ayat (2), PP No. 90 tentang Penyusunan RKA-K/L); f. Bagian Anggaran merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur K/L, oleh karenanya setiap K/L mempunyai kode bagian anggaran tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan bahwa: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Menteri, Pimpinan LPNK, dan Sekretaris Jenderal Lembaga Negara adalah Pengguna Anggaran yang mendapat kuasa dari PRESIDEN untuk mengelola keuangan negara dari K/L yang dipimpinnya; b. Selaku Pengguna Anggaran, para pejabat pada huruf a tersebut di atas bertanggungjawab langsung kepada PRESIDEN dan wajib menyusun RKA-K/L atas bagian anggaran yang dikuasainya. 2. Pengelolaan Keuangan Lembaga Non Struktural (LNS): a. Lembaga selain LPNK disebut Lembaga Non Struktural (LNS); b. Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai bagian anggaran yang mandiri atau sebagai satuan kerja dari K/L; c. Untuk menentukan status pengelolaan keuangan suatu lembaga Pemerintah yang baru maka perlu dilakukan:

1. penelitian landasan hukum pembentukannya, berupa PERATURAN PEMERINTAH (PP) atau Peraturan PRESIDEN (Perpres). PP atau Perpres dimaksud menyatakan bahwa pimpinan lembaga bertanggungjawab kepada PRESIDEN; dan status lembaga sebagai LPNK atau bukan;
2. Apabila butir 2.c.1 diatas terpenuhi maka lembaga tersebut termasuk LPNK sehingga berhak diberikan bagian anggaran dengan kode tersendiri; atau Apabila tidak menyebutkan sebagai LPNK maka lembaga tersebut dapat diberikan: Kode Satuan Kerja, atau Kode Bagian Anggaran sepanjang pada dokumen pembentukannya telah dicantumkan sebagai Pengguna Anggaran. Selanjutnya yang dimaksud dengan unit organisasi pada K/L sebagaimana uraian tersebut di atas adalah Unit Eselon I yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran program/hasil (outcome) dan pengkoordinasian atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja. Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap suatu program sebagian besar adalah Unit Eselon IA. Berkenaan dengan tanggung jawab suatu program teknis, K/L dan Unit Eselon IA-nya dikelompokkan dengan aturan umum sebagai berikut:

1. Kelompok Lembaga Tinggi Negara dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) program teknis sesuai dengan lingkup kewenangannya;
2. Kelompok Kementerian untuk setiap 1 (satu) unit Eselon IA yang bersifat pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis;
3. Kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk seluruh unit Eselon IA-nya;
4. Kelompok Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non- Struktural menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya. Sedangkan satuan kerja pada unit organisasi K/L adalah satker baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja yang memperoleh penugasan dari unit www.djpp.kemenkumham.go.id

organisasi K/L. Suatu satker ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pengelolaan anggaran. Suatu K/L dalam rangka pengelolaan anggaran dapat mengusulkan satker baru sebagai KPA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari kantor pusat K/L apabila memenuhi kriteria1 sebagai berikut:

1. Harus/wajib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi);
2. Merupakan bagian dari struktur organisasi K/L dan/atau melaksanakan tugas fungsi K/L;
3. Lokasi satker yang bersangkutan berada pada propinsi/kabupaten/kota yang berbeda dengan kantor induknya;
4. Karakteristik tugas/kegiatan yang ditangani bersifat kompleks/spesifik dan berbeda dengan kantor induknya;
5. Adanya penugasan secara khusus dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I satker yang bersangkutan. Sedangkan usulan/penetapan Bagian Anggaran dan satuan kerja K/L dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
6. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III menganalisis/menilai usulan permintaan Bagian Anggaran atau Satuan Kerja sebagai KPA dari K/L berdasarkan kriteria tersebut di atas.
7. Apabila berdasarkan hasil penilaian usulan tersebut di anggap memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk disetujui, maka Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III menyampaikan nota rekomendasi serta meminta kode Bagian Anggaran atau Satuan Kerja sebagai KPA kepada Direktorat Sistem Penganggaran.
8. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III memberitahukan persetujuan/penolakan atas usulan dimaksud kepada K/L yang bersangkutan secara tertulis. 1.2.2 Klasifikasi Menurut Fungsi Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran belanja menurut fungsi dan subfungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. 1 Kriteria nomor 1 dan 2 adalah kriteria yang wajib dipenuhi; sedangkan kriteria 3, 4, dan 5 adalah kriteria tambahan (boleh salah satu saja dari kriteria tambahan yang terpenuhi). www.djpp.kemenkumham.go.id

Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Penggunaannya dikaitkan dengan kegiatan (merupakan penjabaran program) yang dilaksanakan, sehingga suatu program dapat menggunakan lebih dari satu fungsi. Yang dimaksud program adalah penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi K/L yang bersangkutan. 1.2.3 Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi) Jenis belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanan anggaran, dan pertangungjawaban/ pelaporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan penggunaan jenis belanja ini dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran kedalam jenis–jenis belanja. Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L adalah berikut:

1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.
2. Belanja Barang Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan Dinas.
3. Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau www.djpp.kemenkumham.go.id

dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi aset K/L terkait serta bukan untuk dijual. 4. Bunga Utang Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran BUN. 5. Subsidi Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran BUN. 6. Bantuan sosial Belanja Bantuan Sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan guna memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk : (1) bantuan langsung; (2) penyediaan aksessibilitas, dan/atau (3) penguatan kelembagaan. 7. Hibah Merupakan belanja pemerintah pusat kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah 8. Belanja lain-lain Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam katagori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran www.djpp.kemenkumham.go.id

utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. 1.3 Proses Penganggaran RKA-K/L Proses penganggaran RKA-K/L dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut: Januari

1. PRESIDEN MENETAPKAN arah kebijakan dan prioritas anggaran.
2. K/L mengevaluasi baseline.
3. K/L dapat menyusun rencana inisiatif baru.
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengevaluasi baseline dan mengkaji usulan inisiatif baru. Februari - Juli
5. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari.
6. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyusun Pagu Indikatif. Penyusunan Pagu Indikatif tersebut memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif dimaksud dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disampaikan kepada K/L dengan surat yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret.
7. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja K/L (Renja-K/L) Penyusunan Renja-K/L ini berpedoman pada surat mengena Pagu Indikatif. Renja- K/L dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat: a. kebijakan; b. program; dan c. kegiatan.
8. Trilateral Meeting Proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
9. K/L menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN. 10. Menteri Keuangan MENETAPKAN Pagu Anggaran K/L Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L, MENETAPKAN Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja- K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga. Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud menggambarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN yang dirinci paling sedikit menurut unit organisasi dan program. Pagu Anggaran K/L disampaikan kepada setiap Kementerian/Lembaga paling lambat akhir bulan Juni. 11. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan: a. Pagu Anggaran K/L; b. Renja-K/L; c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; dan d. Standar biaya. Penyusunan RKA-K/L dimaksud termasuk menampung usulan Inisiatif Baru. RKA- K/L merupakan bahan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. 12. K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR Dalam hal K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru. 13. Penyesuaian atas usulan inisiatif baru Dalam hal pembahasan RKA-K/L dengan DPR dilakukan, dapat dilakukan penyesuaian atas usulan inisiatif baru sepanjang: a. Sesuai RKP b. Pencapaian sasaran kinerja K/L c. Tidak melampaui Pagu Anggaran K/L 14. Penelaahan RKA-K/L www.djpp.kemenkumham.go.id

Penelaahan RKA-K/L tersebut diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Penelaahan RKA-K/L dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi: a. Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja; b. Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP. Menkeu mengoordinasikan penelaahan RKA-K/L dalam rangka penetapan Pagu RKA-K/L yang bersifat final. Agustus – Desember 15. Penggunaan RKA-K/L dalam RAPBN Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan untuk digunakan sebagai: a. bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN; dan b. dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN. Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN dibahas dalam Sidang Kabinet untuk kemudian hasilnya disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus. 16. Pembahasan anggaran dengan DPR Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober. Dalam hal pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN. 17. Penyesuaian RKA-K/L Hasil pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN dan bersifat final yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Kementerian/Lembaga untuk dilakukan penyesuaian RKA-K/L. 18. Penetapan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dirinci menurut: a. kebutuhan Pemerintah Pusat; dan b. transfer kepada daerah. PRESIDEN MENETAPKAN alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara paling lambat tanggal 30 November. 19. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran www.djpp.kemenkumham.go.id

Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga menggunakan RKA- K/L yang telah disepakati dalam pembahasan dengan DPR paling lambat tanggal 31 Desember. 1.4 RDP-Bendahara Umum Negara dan Proses Penganggarannya RDP-Bendahara Umum Negara merupakan dokumen penganggaran yang khusus disusun oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan secara operasional dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Penyusunan RDP-Bendahara Umum Negara juga menggunakan pendekatan penyusunan anggaran dan klasifikasi anggaran sebagaimana digunakan dalam penyusunan RKA-K/L dengan beberapa pengecualian/kekhususan. Pengecualian/kekhususan ini berkenaan dengan klasifikasi anggaran, terutama klasifikasi organisasi dan fungsi. Berkenaan dengan klasifikasi organisasi, BA BUN yang terdapat dalam dokumen RDP-Bendahara Umum Negara dibagi dalam bagian-bagian anggaran. Penanggung jawab masing-masing BA tersebut di atas disebut Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) yang merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas-fungsinya. Sedangkan satuan kerja pada masing-masing PPA adalah satker baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja yang memperoleh penugasan dari PPA sebagai kepanjangan tangan Menteri Keuangan. Suatu PPA dalam rangka pengelolaan anggaran dapat mengusulkan satker baru sebagai KPA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN apabila terdapat penugasan secara khusus dari PPA. PPA dapat mengusulkan adanya satker baru dalam rangka pengelolaan RDP- Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran III. Selanjutnya Direktorat Jenderal Anggaran memberitahukan persetujuan/penolakan atas usulan dimaksud kepada PPA yang bersangkutan. Berkenaan dengan klasifikasi fungsi, penerapan fungsi dan subfungsi dalam kerangka RDP-Bendahara Umum Negara mengacu pada tugas-fungsi Kementerian Keuangan: fungsi 01 (pelayanan umum) dan subfungsi 0101 (Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri). Dalam proses penyusunan RDP-Bendahara Umum Negara, penerapan fungsi dan sub-fungsi dimaksud dihubungkan dengan kegiatan. Proses penganggaran RDP-Bendahara Umum Negara dimulai satu tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, tepatnya pada awal tahun. Alur proses penganggarannya meliputi 5 (lima) tahap utama:

1. Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dapat berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pihak lain terkait menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan memperhatikan prakiraan maju dan rencana strategis yang telah disusun. Indikasi kebutuhan dana merupakan indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan. Kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara dimaksud antara lain: a. transfer ke daerah; b. bunga utang; c. subsidi; d. hibah (dan penerusan hibah); e. kontribusi sosial; f. dana darurat/penanggulangan bencana alam; g. kebutuhan mendesak (emergency), h. cadangan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan (policy measures); i. dana transito; j. cicilan utang; k. dana investasi Pemerintah; l. penyertaan modal negara; m. dana bergulir; n. dana kontinjensi; o. penerusan pinjaman (on-lending); dan p. kebutuhan lain-lain yang tidak dapat direncanakan. Sedangkan “pihak lain terkait” tersebut di atas yaitu Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Non-Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penetapan Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan MENETAPKAN pagu dana pengeluaran Bendahara Umum Negara dengan berpedoman pada: a. arah kebijakan yang ditetapkan oleh PRESIDEN; b. prioritas anggaran; c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan APBN; d. indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara; dan e. evaluasi Kinerja penggunaan dana Bendahara Umum Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Penyusunan RDP-Bendahara Umum Negara Pembantu Pengguna Anggaran-Bendahara Umum Negara yang telah ditunjuk Menteri Keuangan menyusun RDP-Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu dana pengeluaran Bendahara Umum Negara dimaksud. Penyusunan RDP-Bendahara Umum Negara dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau pihak lain yang terkait.
4. Pengusulan Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara mengusulkan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara kepada Menteri Keuangan dengan berpedoman pada RDP-Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan APBN.
5. Penetapan Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan MENETAPKAN alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan Keputusan

yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dana pengeluaran Bendahara Umum Negara sebelum dimulainya tahun anggaran paling lambat akhir bulan Desember. Penetapan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara tertentu yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya APBN dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 2 PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA 2.1. Tingkatan Penerapan PBK Penerapan PBK mengacu pada struktur organisasi K/L. Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja yang akan dicapai merupakan kerangka PBK sebagaimana Diagram 2.1. Diagram 2.1 Kerangka PBK Berdasarkan Diagram 2.1, penerapan PBK dapat dilihat dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu penerapan PBK Tingkat Nasional dan Penerapan PBK Tingkat K/L. Penerapan PBK pada tingkat Nasional dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah menentukan tujuan (dalam bentuk Prioritas dan Fokus Prioritas pembangunan nasional beserta target kinerjanya) untuk waktu 1 (satu) tahun yang akan datang dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan berupa national outcome yang mengarah kepada gambaran sebagaimana amanat UNDANG-UNDANG Dasar;

2. Berdasarkan tujuan tersebut Pemerintah merumuskan Kegiatan Prioritas dan/atau Kegiatan dalam kerangka tugas-fungsi yang diemban suatu K/L, IKK, dan output (jenis, volume, dan satuan ukur). Selanjutnya Pemerintah akan menghitung perkiraan kebutuhan anggarannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara;

3. Tujuan Pemerintah tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing K/L (beserta perangkat organisasi di bawah koordinasinya) dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tugas-fungsinya. Sedangkan penerapan PBK pada tingkat K/L dilakukan melalui langkah sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Sesuai dengan Renstra K/L, Unit Eselon IA merumuskan Program, IKU Program dan hasil;

5. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Kegiatan, IKK, dan output pada Unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II dilingkungan Unit Eselon IA sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Kegiatan-kegiatan tersebut, disesuaikan pada kategori Fungsi/Sub Fungsi yang didukung, Prioritas Nasional/Bidang atau Non Prioritas;

7. Hasil rumusan Program, IKU Program, hasil, Kegiatan, IKK, dan output dituangkan dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA. 2.2. Struktur Anggaran dalam PBK Diagram 2.2 Struktur Anggaran Penerapan PBK Struktur Anggaran dalam penerapan PBK, lebih memperhatikan keterkaitan secara jelas hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up). Gambaran Struktur Anggaran dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dapat digambarkan dalam Diagram 2.2. Struktur Anggaran merupakan penggambaran satu kesatuan perencanaan dan penganggaran dalam unit organisasi K/L . Satu kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan dalam kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh Satker dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tugas fungsi yang diemban Satker (bottom up). Hal ini harus sejalan dengan rancangan kebijakan yang diputuskan pada tingkat Organisasi Pemerintah yang telah dikoordinasikan oleh Unit- Unit Organisasinya (top down) yang bertanggung jawab terhadap Program. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian-bagian dan fungsi struktur anggaran sebagai berikut:

1. Program : a. Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. b. Rumusan Program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya. c. Rumusan Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Program : a. IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat Program. b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKU Program berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga. c. Dalam MENETAPKAN IKU Program, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. d. Rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKU Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.
3. Hasil (Outcome) : a. Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program. b. Secara umum kriteria dari hasil sebuah Program adalah :

1. Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi, misi dan tugas-fungsinya;
2. Mendukung Sasaran Strategis K/L;
3. Dapat dilakukan evaluasi. c. Rumusan Hasil dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan hasil yang ada dalam dokumen Renja-K/L.

4. Kegiatan : a. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. b. Rumusan Kegiatan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya. c. Rumusan Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renja-K/L

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : a. IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan. b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga. c. Dalam MENETAPKAN IKK, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. d. Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKK yang ada dalam dokumen Renja-K/L www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Output a. Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. b. Rumusan output dalam dokumen RKA-K/L berupa barang atau jasa, sedangkan rumusan output dalam dokumen Renja-K/L berupa output statement. c. Rumusan output berupa barang atau jasa berupa :

1. Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas dari setiap output yang mencerminkan tugas fungsi unit Satker secara spesifik.
2. Volume output, merupakan data mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Output yg dihasilkan.
3. Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) output sesuai dengan sesuai karakteristiknya. d. Secara umum kriteria dari output adalah :
4. Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional;
5. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker penanggung jawab kegiatan;
6. Bersifat spesifik dan terukur;
7. Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker;
8. Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan Nasional) menghasilkan output prioritas pembangunan nasional yang mempunyai dampak secara nasional;
9. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;
10. Setiap Output didukung oleh komponen masukan dalam implementasinya;
11. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-K/L dengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L.

7. Proses Pencapaian Output terbagi dalam: a. Suboutput :

1. Suboutput pada hakekatnya merupakan output 2) Output yang dinyatakan sebagai Suboutput adalah output-output yang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya.

2. Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing barang atau jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkum dalam satu output.

3. Banyaknya Sub-suboutput atau akumulasi dari volume Sub-suboutput mencerminkan jumlah volume output.

4. Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak).

5. Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis.

6. Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan Suboutput. b. Komponen : www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Komponen merupakan tahapan dari proses pencapaian output, yang berupa paket-paket pekerjaan.

8. Komponen bisa langsung mendukung pada output atau pada Suboutput.

9. Komponen disusun berdasarkan relevansinya terhadap pencapaian output, baik terhadap volume maupun kualitasnya.

10. Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung dalam pencapaian output, sehingga ketidakterlaksanaan/keterlambatan salah satu komponen bisa menyebabkan ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang lain dan juga bisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan kuantitas maupun kegagalan dalam pencapaian output. c. Subkomponen :

11. Subkomponen merupakan kelompok-kelompok detil belanja, yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen 2) Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak). d. Detil Belanja Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang berisikan item-item belanja. 2.3. Standarisasi Output No Jenis Output Satuan Suboutput/ Komponen Keterangan

1. Layanan Perkantoran Bulan Layanan

2. Output “Layanan Perkantoran”, komponennya terdiri dari Komponen 001 dan/atau Komponen 002.

3. Output “Layanan Perkantoran”, dimungkinkan hanya mempunyai 1(satu) komponen saja (Komponen 001 atau Komponen 002 saja)

4. Komponen 001, Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.Komponen 002, Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran a. Komponen 001, hanya digunakan untuk output Layanan Perkantoran b. Komponen 001 adalah anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional antara lain pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai. a. Komponen 002, hanya digunakan untuk output Layanan Perkantoran b. Komponen 002 adalah anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional antara lain kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Kendaraan Bermotor Unit Sub-Suboutput, antara lain:

6. Kendaraan Pejabat Negara

7. Kendaraan Pejabat Eselon I

8. Kendaraan Pejabat Eselon II

9. Kendaraan Roda 6

10. Kendaraan Roda 4

11. Kendaraan Roda 2

12. Merupakan output yang sifatnya insidentil (adhoc) dan dihasilkan melalui pengadaan.

13. Output “Kendaraan Bermotor”, adalah output dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana transportasi darat untuk pejabat, angkutan pegawai, operasional kantor/ lapangan.

14. Output “Kendaraan Bermotor”, secara umum berupa alat transportasi darat yang merupakan produk manufaktur dan dipasarkan secara umum/masal.

15. Suboutput “Kendaraan Roda 6, 4, 2” merupakan suboutput dalam rangka pemenuhan sarana angkutan pegawai, operasional kantor/ lapangan. No Jenis Output Satuan Suboutput/ Komponen Keterangan

16. Alat transportasi yang mempunyai karakteristik khusus, spesifikasi khusus dan/atau pengadaannya berdasarkan pesanan khusus dan/ atau digunakan dalam rangka pelaksanaan tusi teknis khusus, maka outputnya dinyatakan tersendiri, terpisah dari Output “Kendaraan Bermotor”.

17. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit Sub-Suboutput, antara lain:

18. Laptop

19. Komputer/PC

20. Printer/Printer Multiguna

21. Scanner/ Scanner Multiguna

22. Server

23. LCD/Proyektor

24. Camera/ Handycam/ CCTV

25. Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Multiguna

26. Harddisk

27. Merupakan output yang sifatnya insidentil (adhoc) dan dihasilkan melalui pengadaan.

28. Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”, adalah output dalam rangka pemenuhan kebutuhan media pemroses data, penyimpan data, menampilkan hasil olahan data, dan/ atau media komunikasi.

29. Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”, secara umum berupa peralatan elektronikal dalam rangka pengolahan data dan telekomunikasi yang menunjang aktivitas administratif umum sebuah instansi/perkantoran.

30. Peralatan pemenuhan kebutuhan media pemroses data, penyimpan data, menampilkan hasil olahan data, dan/ atau media komunikasi yang mempunyai karakteristik khusus, www.djpp.kemenkumham.go.id

Eksternal 10.Pesawat Telepon 11.Mesin PABX 12.Mesin FAX 13.Mesin Handkey spesifikasi khusus dan/atau pengadaannya berdasarkan pesanan khusus serta digunakan dalam rangka pelaksanaan tusi teknis khusus, maka outputnya dinyatakan tersendiri, terpisah dari Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”. 4. Peralatan Fasilitas Perkantoran Unit Sub-Suboutput, antara lain:

1. Meubelair

2. Lift

3. Genzet

4. Lemari berkas

5. Brankas

6. AC

7. Mesin Penghancur Kertas

8. Merupakan output yang sifatnya insidentil (adhoc) dan dihasilkan melalui pengadaan.

9. Output “Peralatan Fasilitas Perkantoran”, adalah output dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai dan layak.

10. Output “Peralatan Fasilitas Perkantoran”, secara umum berupa peralatan elektronik/non elektronik yang disediakan dalam rangka No Jenis Output Satuan Suboutput/ Komponen Keterangan memenuhi unsur kelayakan secara umum fasilitas sebuah gedung/ bangunan perkantoran

11. Peralatan Fasilitas Perkantoran yang mempunyai karakteristik khusus, spesifikasi khusus dan/atau pengadaannya berdasarkan pesanan khusus dan/atau serta digunakan dalam rangka pelaksanaan tusi teknis khusus, maka outputnya dinyatakan tersendiri, terpisah dari Output “Peralatan Fasilitas Perkantoran”.

12. Gedung/ Bangunan M 2

13. Merupakan output yang sifatnya insidentil (adhoc) dan dihasilkan melalui pengadaan.

14. Output “Gedung/Bangunan ”, adalah output dalam rangka mendirikan/ membangun/ merehabilitasi sarana prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas.

15. Output “Gedung/Bangunan”, secara umum berupa mendirikan/ membangun/ merehabilitasi sarana prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas berupa gedung/bangunan, taman, tempat parkir, pagar, pos pengamanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Apabila dalam rangka pemenuhan Output“Gedung/Bangunan” dibutuhkan pengadaan tanah terlebih dahulu, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai komponen dalam Output “Gedung/Bangunan”.

17. Pembangunan Gedung/Bangunan yang mempunyai karakteristik khusus, spesifikasi khusus dan/atau pengadannya berdasarkan pesanan khusus serta digunakan dalam rangka pelaksanaan tusi teknis khusus, maka outputnya dinyatakan tersendiri, terpisah dari Output “Gedung/Bangunan”. Peruntukan Komponen 002 (operasional kantor, pemeliharaan, dan perjalanan dinas) Uraian Keterangan

18. Kebutuhan sehari-hari perkantoran Antara lain : Alat Tulis Kantor, barang cetak untuk Manajemen kantor, alat kebersihan; Perlengkapan fotokopi/komputer; Langganan surat kabar/berita/majalah; Biaya Satpam/pengaman, cleaning service, sopir, pramubakti (yang dipekerjakan secara kontraktual) Pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB.

19. Langganan daya dan jasa Antara lain : Langganan listrik, telepon, air, gas, termasuk pembayaran denda keterlambatannya; Jasa Pos dan Giro; Telex, internet, bandwith, komunikasi khusus diplomat; Sewa kantor/gedung, kendaraan, mesin fotokopi.

20. Pemeliharaan kantor Antara lain : Pemeliharaan gedung/bangunan, instalasi jaringan, sarana prasarana kantor; Pemeliharaan kendaraan bermotor.

21. Penggantian barang inventaris Alokasi penggantian barang inventaris untuk pegawai lama/baru maksimal sebesar 10% dari total jumlah pegawai.

22. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor Antara lain : Honor terkait operasional Satker; Bahan makanan, penambah daya tahan tubuh; Pemeriksaan kesehatan pegawai; Keprotokoleran (termasuk pas dan jasa tol tamu); Operasional Menteri/Ketua, Pimpinan; www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan; Pakaian dinas, toga, pakaian kerja; Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi. Output yang dilakukan standarisasi adalah :

1. Output-output yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana penunjang yang secara umum dibutuhkan oleh instansi/perkantoran.
2. Output-output sebagai penunjang pelaksanaan tusi dan penunjang aktifitas-aktifitas perkantoran.
3. Merupakan output yang digunakan hanya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana operasionalisasi perkantoran.
4. Output-output ini bisa digunakan oleh semua Satker pada umumnya, sedangkan Unit Eselon II (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya.
5. Output-output ini tidak hanya digunakan untuk Kegiatan-Kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
6. Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka : Output berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
7. Standarisasi output tersebut diatas termasuk dalam lingkup perbaikan/penyempurnaan angka dasar. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 3 PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) KPJM merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. KPJM yang disusun oleh suatu Kementerian Negara/Lembaga harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN). 3.1 Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional 3.1.1. Reviu terhadap Kebijakan Kegiatan Prioritas Dalam rangka melakukan reviu atas kegiatan prioritas nasional maka terlebih dahulu setiap Kementerian Negara/Lembaga harus memahami kerangka kerja dari kegiatan prioritas nasional sebagai berikut: Bagan 1 : Kerangka Kerja Kegiatan Prioritas www.djpp.kemenkumham.go.id

Berdasarkan kerangka kerja di atas, maka setiap Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan reviu dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan prioritas yang ditetapkan berlanjut atau berhenti oleh Pemerintah? Cek dokumen terkait, seperti RPJMN, RKP dan Renja K/L;
2. Jika berlanjut, periksa apakah Output-Output kegiatan prioritas tersebut masih berlanjut (ongoing Output) atau berhenti (terminating Output) sesuai dengan kebijakan pemerintah terbaru. Cek dokumen terkait, seperti RPJMN, RKP dan Renja K/L;
3. Jika berlanjut, apakah Output-Output kegiatan prioritas tersebut merupakan Output dengan target tertentu dan bersifat terbatas (cap) atau Output yang mengakomodasi setiap perubahan target (demand driven)? Cek dokumen terkait seperti RPJMN, RKP dan Renja K/L;
4. Periksa komponen-komponen, Output sebagai berikut: a. Periksa komponen-komponen, Output terkait apakah berlanjut (ongoing component) atau berhenti (non-ongoing component). b. Jika komponen berlanjut (ongoing component), periksa komponen -komponen, Output terkait baik komponen kebijakan maupun komponen pendukung kebijakan. c. Periksa komponen pendukung kebijakan apakah berharga tetap (fixed price) atau dapat disesuaikan dengan harga riil (price adjusted) berdasarkan besaran indeks inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. d. Periksa komponen kebijakan apakah berharga tetap atau dapat disesuaikan berdasarkan keputusan pemerintah.
5. Jika telah melakukan reviu sesuai dengan karakteristik output dan komponen pada point 4 lakukan penyesuaian penghitungan terhadap alokasi Angka Dasar, yaitu dengan: a. melakukan indeksasi dengan menggunakan indeks inflasi bagi komponen- komponen yang mendukung pencapaian output yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu disesuaikan dengan harga riil (real value). b. melakukan penghitungan komponen-komponen yang mendukung pencapaian output-output kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah berharga tetap. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reviu:
6. Output prioritas merupakan output yang dihasilkan dari kegiatan prioritas nasional yang dituangkan dalam Perpres tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah. a. Output prioritas berlanjut adalah output kegiatan prioritas yang dinyatakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan pemerintah yang dituangkan secara resmi baik dalam dokumen RPJMN maupun RKP sehingga perlu diperhitungkan implikasi pendanaannya untuk tahun anggaran berikutnya dalam perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Output prioritas berhenti adalah output kegiatan prioritas yang dinyatakan telah selesai pada tahun anggaran tertentu berdasarkan keputusan pemerintah yang dituangkan baik dalam dokumen RPJMN maupun RKP sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali implikasi pendanaannya untuk tahun anggaran berikutnya. 2. Output Kegiatan Prioritas Nasional terdiri atas komponen utama dan komponen pendukung. 3. Struktur Pencapaian Output Struktur pencapaian output mengikuti struktur anggaran dalam penerapan PBK. 4. Komponen Utama a. Merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan suatu kebijakan; b. Komponen utama dinyatakan berlanjut dan tetap dihitung pembiayaannya sepanjang output prioritas ditetapkan berlanjut oleh Pemerintah. 5. Komponen Pendukung a. Merupakan komponen-komponen, pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola kebijakan tersebut. b. Komponen Pendukung ini harus relevan dengan output prioritas yang akan diimplementasikan. c. Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat berlanjut maupun berhenti terkait dengan relevansi dari pencapaian output prioritas yang bersangkutan. Contoh: a. Output Pemberian Raskin terdiri atas:

1. Komponen Utama adalah biaya pembelian beras miskinnya sebesar Rp.2.000/kg dikalikan dengan target/jumlah penerima raskin;
2. Komponen Pendukung diantaranya adalah administrasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. b. Output Pemberian BOS terdiri atas:
3. Komponen Utama adalah biaya pemberian BOS kepada murid sebesar Rp.400.000/siswa untuk SD Perkotaan dikalikan dengan target/jumlah siswa penerima BOS;
4. Komponen Pendukung diantaranya adalah administrasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

6. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan: a. Output prioritas dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku; b. Komponen-komponen yang dihitung dalam prakiraan maju adalah komponen- komponen, yang ditetapkan berlanjut; c. Komponen-komponen yang tidak dihitung dalam prakiraan maju adalah komponen-komponen input, yang ditetapkan berhenti/selesai; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Penghitungan prakiraan maju menggunakan angka yang tertuang dalam level output dan komponen yang berlanjut; e. Penghitungan prakiraan maju awal dilakukan dengan cara mengalikan jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada tahun dasar dengan indeks;

1. Perlu diperhatikan untuk indeksasi komponen utama harus mengacu pada keputusan pemerintah.
2. Komponen Pendukung dapat secara langsung disesuaikan dengan indeks kumulatif yang baru. f. Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan cara mengalikan jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada masing-masing prakiraan maju dengan indeks kumulatif; g. Indeks yang digunakan untuk menghitung prakiraan maju adalah asumsi-asumsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBN. 3.1.2. Tata cara penghitungan proyeksi prakiraan maju Secara umum prosedur penghitungan biaya kebijakan/Output kegiatan prioritas adalah menggunakan rumus umum yaitu: Tata cara menghitung prakiraan maju awal (baseline). Rumus untuk menghitung prakiraan maju sebuah Output adalah sebagai berikut: 3.2 Penerapan KPJM pada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga 3.2.1. Reviu terhadap Kebijakan Program/Kegiatan Dalam rangka melakukan reviu atas kegiatan teknis fungsional maka terlebih dahulu setiap Kementerian Negara/Lembaga harus memahami kerangka kerja dari kegiatan teknis fungsional sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagan 2 Kerangka Kerja Program/Kegiatan Teknis Fungsional Berdasarkan kerangka kerja di atas, maka setiap Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan review dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Apakah program/kegiatan tersebut merupakan program/kegiatan yang ditetapkan berlanjut atau berhenti oleh Kementerian Negara/Lembaga? Cek dokumen terkait seperti Renstra K/L dan Renja K/L;

2. Jika berlanjut, periksa apakah Output-Output kegiatan teknis fungsional tersebut masih berlanjut (ongoing output) atau berhenti (terminating output) sesuai dengan prioritas Kementerian Negara/Lembaga yang terbaru. Cek dokumen terkait seperti Renstra K/L dan Renja K/L;

3. Jika berlanjut, apakah output-output kegiatan teknis fungsional tersebut merupakan output dengan target tertentu dan bersifat terbatas (cap) atau output yang mengakomodasi setiap perubahan target layanan (demand driven)? Cek dokumen terkait;

4. Periksa komponen-komponen input, output sebagai berikut: a. Periksa komponen-komponen output terkait, apakah berlanjut (ongoing component) atau berhenti (non-ongoing component). b. Jika komponen berlanjut (ongoing component), periksa komponen - komponen, output terkait baik komponen langsung maupun komponen tidak langsung. c. Periksa komponen tidak langsung apakah berharga tetap (fixed price) atau dapat disesuaikan dengan SBM. d. Periksa komponen langsung apakah berharga tetap atau dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan terbaru masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Jika telah melakukan reviu sesuai dengan karakteristik output dan komponen pada point 4 lakukan penyesuaian penghitungan terhadap alokasi Angka Dasar, yaitu dengan: a. melakukan indeksasi dengan menggunakan indeks inflasi bagi output-output yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat disesuaikan dengan harga riil (real value). b. melakukan penghitungan dengan mengalikan harga dengan target baru hasil penyesuaian bagi output-output kegiatan teknis fungsional yang ditetapkan oleh Pemerintah berharga tetap. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reviu:

6. Output teknis fungsional merupakan output yang dihasilkan dari kegiatan teknis fungsional yang dituangkan dalam Renstra K/L dan Renja K/L yang ditetapkan setiap tahun oleh setiap K/L. a. Output teknis fungsional berlanjut adalah output kegiatan teknis fungsional yang dinyatakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan K/L yang bersangkutan yang dituangkan secara resmi baik dalam dokumen Renstra K/L maupun Renja K/L sehingga perlu diperhitungkan implikasi pendanaannya untuk tahun anggaran berikutnya dalam perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). b. Output prioritas berhenti adalah output kegiatan teknis fungsional yang dinyatakan telah selesai pada tahun anggaran tertentu berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan K/L yang bersangkutan yang dituangkan baik dalam dokumen Renstra K/L maupun Renja K/L sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali implikasi pendanaannya untuk tahun anggaran berikutnya.

7. Output Kegiatan Teknis Fungsional terdiri atas komponen utama layanan dan komponen pendukung layanan.

8. Struktur Pencapaian Output Struktur pencapaian output mengikuti struktur anggaran dalam penerapan PBK.

9. Komponen Utama a. Merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan output layanan birokrasi/publik satker; b. Komponen Utama dinyatakan berlanjut dan tetap dihitung pembiayaannya sepanjang output teknis fungsional yang bersangkutan ditetapkan berlanjut oleh Pemerintah.

10. Komponen Pendukung a. Merupakan komponen-komponen, pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola layanan birokrasi/publik satker; b. Komponen Pendukung ini harus relevan dengan output layanan birokrasi/publik yang akan diimplementasikan; c. Biasanya dialokasikan dengan akun belanja barang (akun 52) dan akun belanja modal (akun 53); www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat berlanjut maupun berhenti terkait dengan relevansi dari pencapaian output teknis fungsional yang bersangkutan; e. Komponen Pendukung tidak perlu dialokasikan oleh satker yang bersangkutan sepanjang telah tercover dalam alokasi komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran. Contoh: a. Output Dokumen Kerja Sama Penempatan TKI di Luar Negeri terdiri atas:

1. Komponen Utama adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka mewujudkan dokumen kerja sama tersebut seperti biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka penjajakan dan negosiasi dengan negara-negara mitra kerja penempatan TKI di luar negeri.
2. Komponen Pendukung diantaranya adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka menunjang terwujudnya dokumen kerja sama tersebut seperti honorarium (jika diperlukan), biaya kajian kemungkinan penempatan TKI di suatu negara tertentu, biaya koordinasi dengan instansi terkait, dll. b. Output Varietas Unggul Tahan Hama terdiri atas:
3. Komponen Utama adalah biaya yang digunakan dalam rangka meneliti dan menguji Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW);
4. Komponen Pendukung adalah biaya-biaya yang digunakan dalam rangka mendukung terwujudnya VUTW tersebut seperti biaya melakukan reviu atas penelitian sebelumnya, pencarian referensi, study banding, dll.

6. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan: a. Output teknis fungsional dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen Renstra K/L atau Renja K/L yang masih berlaku; b. Komponen-komponen yang dihitung dalam prakiraan maju adalah komponen- komponen, yang ditetapkan berlanjut. c. Komponen-komponen yang tidak dihitung dalam prakiraan maju adalah komponen-komponen input, yang ditetapkan berhenti/selesai. d. Penghitungan prakiraan maju menggunakan angka yang tertuang dalam level output dan komponen yang berlanjut. e. Penghitungan prakiraan maju awal dilakukan dengan cara mengalikan jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada tahun dasar dengan indeks.

1. Perlu diperhatikan untuk indeksasi komponen utama harus mengacu pada keputusan terbaru masing Kementerian Negara/Lembaga.
2. Komponen pendukung dapat secara langsung disesuaikan dengan indeks kumulatif yang baru. f. Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan cara mengalikan jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada masing-masing prakiraan maju dengan indeks kumulatif. www.djpp.kemenkumham.go.id

g. Indeks yang digunakan untuk menghitung prakiraan maju adalah asumsi-asumsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBN. 3.2.2. Tata cara penghitungan proyeksi prakiraan maju Secara umum prosedur penghitungan output kegiatan teknis fungsional adalah menggunakan rumus umum yaitu: Tata cara menghitung prakiraan maju awal pada tingkat K/L adalah: Rumus untuk menghitung prakiraan maju sebuah Output adalah sebagai berikut: 3.3 Pemutakhiran Angka Dasar 3.3.1. Angka Dasar dan Ruang Fiskal Penyusunan anggaran untuk tahun yang direncanakan harus dimulai dengan melihat prakiraan maju yang telah disusun saat menyusun anggaran tahun sebelumnya. Kumpulan prakiraan maju yang disusun akan menghasilkan indikasi pagu untuk tahun direncanakan sebagai Angka Dasar setelah diperbaiki dan disesuaikan. Angka Dasar merupakan indikasi pagu prakiraan maju dari Kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan yang dibuat ketika menyusun anggaran. Contoh: pada Tahun Anggaran 2011, telah disusun prakiraan maju untuk prakiraan maju TA 2012 dan TA 2013: Program 2011 TA 2012 PM 1 2013 PM 2 Program A 100.000 110.000 105.000 Program B 200.000 190.000 190.000 Program C 1.000.000 1.000.000 1.100.000 TOTAL 1.300.000 1.300.000 1.395.000 Ruang Fiskal (Fiscal Space) merupakan ruang anggaran yang dapat dipergunakan K/L untuk mengajukan inisiatif baru. Ruang fiskal ini dapat dilihat dari selisih Dalam Rupiah Angka Dasar www.djpp.kemenkumham.go.id

perhitungan prakiraan maju K/L yang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan pagu K/L yang ada pada RKP/RPJMN tahun yang direncanakan. 3.3.2. Memperbaiki Angka Dasar Sebelum melakukan perbaikan Angka Dasar dalam rangka penerapan KPJM, K/L harus terlebih dahulu memahami rumusan output dan struktur dibawah output.

1. Rumusan Output Kegiatan Rumusan output kegiatan harus mendapat perhatian dalam rangka evaluasi untuk penyesuaian Angka Dasar tahun yang direncanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rumusan output kegiatan tahun sebelumnya telah sesuai dengan rambu dan kriteria output. Pada akhirnya, rumusan output yang benar akan berdampak terhadap penghitungan angka prakiraan maju tahun yang direncanakan.