Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

(1) Menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. (2) Kebijakan ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (2) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. (3) Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. Pasal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22 TAHUN 2009 TANGGAL : 6 JUNI 2009 KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL A. LATAR BELAKANG Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik. Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintahan Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Di samping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan. Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing- masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah : (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (Skor PPH baru mencapai 81,9 pada tahun 2008) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Presiden sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. B. KEBIJAKAN ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA B. KEBIJAKAN B.1. Tujuan Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada tahun 2015. Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. B.2. Sasaran Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata nasional sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015. Sasaran skor PPH di setiap wilayah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengacu pada sasaran nasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya pangan lokal. B.3. Strategi ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA B.3. Strategi
4. InternalisasiPenganekaragaman KonsumsiPangan Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat. b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.
5. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi pangan nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang pemantapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan di berbagai daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan. Pengembangan ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : a. Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal. b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM. Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 indikator yaitu : (1) menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman, (2) peran swasta dan Pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat, (3) aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal semakin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak, dan harga kompetitif, (4) teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang. C. LANGKAH OPERASIONAL C.1. Tahapan Pelaksanaan Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas dua tahap, yaitu Tahap I (2009-

2011. dan Tahap II (2012-2015).

1. Tahap I (2009 – 2011) Untuk kurun waktu tahun 2009 – 2011 kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui : a. Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri. b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan non formal. c. Penyuluhan ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. d. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan. e. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal. f. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan. g. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal. h. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal. i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. j. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap I.
2. Tahap II (2012 – 2015) Untuk kurun waktu tahun 2012 – 2015, upaya-upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan Tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut : a. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air. b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal. c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal. d. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap II. Tabel ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tabel Kegiatan Operasional, Luaran, Dampak, dan Sasaran Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan NO KEGIATAN OPERASIONAL INSTANSI LUARAN DAMPAK SASARAN
3. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan : Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat Penguatan lembaga dan ketenagaan advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi Advokasi kepada pemangku kebijakan Kampanye melalui media massa nasional dan lokal Promosi dan sosialisasi Pemberian penghargaan Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Peningkatan pengetahuan, dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman pada pengambil keputusan/ aparat, pendidik, ibu rumah tangga, dan kelompok masyarakat lainnya Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman. Tahap I (2009 – 2011) :  Pencapaian Skor PPH 88,1 pada Tahun 2011 dengan konsumsi

• Padi-padian : 300,1 gr/kap/hari
• Umbi-umbian : 74,1 gr/kap/hari
• Pangan Hewani : 136,9 gr/kap/hari
• Minyak dan Lemak : 22,4 gr/kap/hari
• Buah/Biji Berminyak: 10 gr/kap/hari
• Kacang-kacangan : 34,6 gr/kap/hari
• Gula : 29,1 gr/kap/hari
• Sayur dan Buah : gr/kap/hari Pangan aman dikonsumsi Pendidikan ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO KEGIATAN OPERASIONAL INSTANSI LUARAN DAMPAK SASARAN Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan. Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non-formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan idem idem Tahap II (2012 – 2015) :  Skor PPH 95 pada tahun 2015 dengan konsumsi
• Padi-padian : gr/kap/hari
• Umbi-umbian : gr/kap/hari
• Pangan Hewani : gr/kap/hari
• Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari
• Buah/Biji Berminyak: 10 gr/kap/hari
• Kacang-kacangan : 35 gr/kap/hari
• Gula : gr/kap/hari
• Sayur dan Buah : 250 gr/kap/hari Pangan aman dikonsumsi. Pengembangan ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO KEGIATAN OPERASIONAL INSTANSI LUARAN DAMPAK SASARAN

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal : Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal Pemetaan sumber daya lokal Pengembangan, diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan Fasilitasi akses kredit usaha Fasiltasi produksi dan pemasaran Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Meningkat- nya jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung penganeka- ragaman konsumsi pangan. Terinterna- lisasinya mutu dan keamanan pangan di kalangan produsen pangan lokal. Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal idem Advokasi ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO KEGIATAN OPERASIONAL INSTANSI LUARAN DAMPAK SASARAN Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM Pembinaan mutu dan keamanan pangan Penerapan standar mutu dan keamanan pangan Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan idem idem idem Evaluasi ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.2. ORGANISASI... NO KEGIATAN OPERASIONAL INSTANSI LUARAN DAMPAK SASARAN
3. Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dep. Pertanian, Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Dep. Kehutanan, Dep.Kelautan dan Perikanan, Dep. Kesehatan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Komunikasi dan Informatika, Dep. Perhubungan, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Sosial, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, BAPPENAS, Kementerian Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Badan POM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Meningkat-nya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan penganeka- ragaman konsumsi pangan Sinergi pelaksanaan percepatan penganeka- ragaman konsumsi pangan di setiap tingkatan idem PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.2. ORGANISASI PELAKSANAAN
4. Pemerintah Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lintas Kementerian/Lembaga, Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, dan Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat Kementerian/Lembaga dibebankan pada APBN bagian anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga.
5. Pemerintah Provinsi Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi bertugas sebagai penanggung jawab umum dan koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di provinsi masing-masing, dan membuat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Gubernur melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi, dan lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di provinsi dibebankan pada APBD provinsi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di wilayah masing-masing, dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Bupati/Walikota melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten/Kota dan lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. PENUTUP ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENUTUP Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso