Pasal 3

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. (3) Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. Pasal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA