Peraturan Badan Nomor 52-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut DINFRA adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi.

2. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3. Aset Infrastruktur adalah aset berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

5. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

6. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di pasar uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan denganjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, instrumen yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, termasuk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam- meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

8. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

9. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

11. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian.

12. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

13. Penilai adalah Pihak yang melakukan penilaian Aset Infrastuktur yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

14. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar seluruh aset DINFRA setelah dikurangi kewajiban.

15. Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi yang dilakukan antar Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

16. Special Purpose Company adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh DINFRA paling sedikit 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor.

17. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

18. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

19. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

20. Dokumen Keterbukaan DINFRA adalah setiap informasi tertulis yang memuat informasi atau fakta material DINFRA dalam rangka penerbitan DINFRA dengan tujuan agar Pihak lain membeli DINFRA.

Unit Penyertaan DINFRA dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum atau tidak melalui Penawaran Umum.

(1) Penawaran Umum Unit Penyertaan DINFRA hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran DINFRA telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. (2) Dalam hal Unit Penyertaan DINFRA ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib menyampaikan permohonan pencatatan dalam rangka penawaran Unit Penyertaan DINFRA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dapat mengajukan perubahan mekanisme penawaran Unit Penyertaan DINFRA yang telah memperoleh pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan dari yang semula tidak melalui Penawaran Umum menjadi Penawaran Umum, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam penerbitan DINFRA bersepakat untuk melakukan perubahan penawaran; b. telah memperoleh persetujuan pemegang Unit Penyertaan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan DINFRA; dan c. mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan DINFRA.

(1) Dalam melakukan penawaran Unit Penyertaan DINFRA, Manajer Investasi dapat bekerjasama dengan Pihak lain. (2) Dalam hal Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pihak di dalam negeri, Pihak tersebut wajib memiliki izin atau surat tanda terdaftar sebagai agen penjual Efek reksa dana dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Manajer Investasi yang menggunakan jasa Pihak lain untuk melakukan penawaran Unit Penyertaan DINFRA wajib: a. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait penawaran Unit Penyertaan DINFRA melalui Pihak lain; b. menyediakan Dokumen Keterbukaan DINFRA, brosur, dan materi pemasaran lain terkait DINFRA yang ditawarkan; dan c. memastikan bahwa penawaran Unit Penyertaan DINFRA oleh Pihak lain tidak termasuk dalam Penawaran Umum, dalam hal Unit Penyertaan DINFRA yang ditawarkan merupakan produk yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Unit Penyertaan DINFRA yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dapat dicatatkan di Bursa Efek.

Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib memiliki komite investasi yang bertugas untuk: a. MENETAPKAN kebijakan dan strategi investasi DINFRA; dan b. mengawasi seluruh kegiatan investasi DINFRA.

(1) Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib: a. menyimpan semua kekayaan DINFRA pada Bank Kustodian;

b. melakukan uji tuntas atas Aset Infrastruktur yang akan menjadi portofolio DINFRA; c. mengelola DINFRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kontrak Investasi Kolektif, Dokumen Keterbukaan DINFRA, dan kontrak lainnya terkait DINFRA; d. memisahkan kekayaan DINFRA dari kekayaan Manajer Investasi; e. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan DINFRA terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Manajer Investasi itu sendiri; f. menghitung Nilai Pasar Wajar dari aset dalam portofolio DINFRA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; g. menunjuk Bank Kustodian pengganti bila diperlukan; h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan DINFRA kepada Otoritas Jasa Keuangan; i. menerbitkan pembaruan Dokumen Keterbukaan DINFRA yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir DINFRA serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir, dalam hal DINFRA ditawarkan secara terus-menerus; j. menyusun tata cara pembelian, penjualan kembali, dan/atau pengalihan Unit Penyertaan DINFRA; k. memiliki prosedur yang dapat menghasilkan informasi mengenai kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan aset DINFRA; dan l. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan DINFRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Manajer Investasi pengelola DINFRA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

(1) Bank Kustodian yang mengadministrasikan DINFRA wajib: a. memberikan jasa penitipan kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan DINFRA; b. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan DINFRA atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud; c. memisahkan kekayaan DINFRA dari kekayaan Bank Kustodian; d. memiliki sistem dan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; e. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan DINFRA yang terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Bank Kustodian itu sendiri; f. menghitung Nilai Aktiva Bersih DINFRA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; g. membukukan semua perubahan:

1. Aset Infrastruktur dan aset lainnya;
2. jumlah Unit Penyertaan;
3. pengeluaran;
4. biaya pengelolaan;
5. pendapatan bunga;
6. pendapatan lain; atau
7. biaya lain;

h. menyelesaikan transaksi yang dilakukan DINFRA sesuai dengan instruksi Manajer Investasi; i. membayarkan biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada DINFRA sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif DINFRA; j. membayarkan kepada pemegang Unit Penyertaan DINFRA setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan DINFRA; k. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan jumlah Unit Penyertaan DINFRA yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan; l. memastikan Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan; m. menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif DINFRA; dan n. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan DINFRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Bank Kustodian yang mengadministrasikan DINFRA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Hak pemegang Unit Penyertaan DINFRA meliputi: a. hak untuk memperoleh bukti kepemilikan; b. hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik; c. hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih DINFRA; d. hak untuk menjual Unit Penyertaan di Bursa Efek (jika Unit Penyertaan ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tercatat di Bursa Efek); e. hak untuk mendapatkan distribusi pendapatan dari DINFRA (jika ada); f. hak suara dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan DINFRA; dan g. hak atas hasil likuidasi.

Rapat umum pemegang Unit Penyertaan DINFRA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. pemberitahuan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan dan pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang Unit Penyertaan paling sedikit melalui situs web Manajer Investasi atau Bank Kustodian; b. panggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan wajib mencantumkan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur, serta agenda rapat; c. sebelum pemberitahuan rencana rapat umum pemegang Unit Penyertaan di situs web dilaksanakan, Manajer Investasi wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda

rapat tersebut secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan; d. rapat umum pemegang Unit Penyertaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Unit Penyertaan yang beredar; e. keputusan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan dinyatakan sah apabila disetujui oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Unit Penyertaan yang hadir; f. dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan pertama gagal diselenggarakan atau gagal mengambil keputusan, diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua; g. panggilan untuk rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dilakukan dengan menyebutkan bahwa rapat umum pemegang Unit Penyertaan pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum atau tidak dapat mengambil keputusan; h. rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari rapat umum pemegang Unit Penyertaan pertama; i. rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang beredar; j. keputusan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dinyatakan sah apabila disetujui oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Unit Penyertaan yang hadir; dan k. dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua gagal diselenggarakan atau gagal mengambil keputusan,

Manajer Investasi dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan ketiga dengan kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan ketiga yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Nama DINFRA wajib menggambarkan: a. nama Manajer Investasi; b. nama yang mencerminkan investasi DINFRA pada Aset Infrastruktur; dan c. denominasi mata uang asing yang digunakan, jika menggunakan mata uang selain Rupiah. (2) Nama DINFRA dilarang: a. sama dengan DINFRA lainnya; b. mengandung ungkapan mengenai kepastian atau janji atas imbal hasil dan/atau tidak adanya risiko investasi; c. mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar; dan/atau d. tidak konsisten dengan kebijakan investasi DINFRA.

(1) Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan DINFRA wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

(2) Dalam hal Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan DINFRA ditetapkan dalam denominasi mata uang asing, Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan DINFRA wajib ditetapkan sebesar US$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu euro). (3) Dalam hal Unit Penyertaan DINFRA ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan DINFRA dapat ditetapkan dalam denominasi mata uang asing lainnya dengan nilai lain sesuai dengan ketentuan di Bursa Efek luar negeri.

(1) DINFRA dapat menginvestasikan dananya pada Aset Infrastruktur secara langsung dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company yang dibentuk untuk kepentingan DINFRA. (2) Kepemilikan DINFRA pada Special Purpose Company dapat diwakili oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan DINFRA. (3) Dalam hal DINFRA menggunakan Special Purpose Company untuk melakukan investasi, Special Purpose Company tersebut wajib mendistribusikan seluruh hasil investasi kepada DINFRA dan pihak lain secara proporsional.

(1) Portofolio investasi DINFRA hanya dapat berupa: a. Aset Infrastruktur paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih; dan b. aset lainnya paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih, yaitu:

1. Instrumen Pasar Uang; atau

2. Portofolio Efek berupa: a) Efek yang diterbitkan di dalam negeri; dan/atau b) instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Efek. (2) Kas/setara kas dalam DINFRA wajib ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih. (3) Investasi pada Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan: a. secara langsung melalui pembelian Aset Infrastruktur, dengan ketentuan:

3. Aset Infrastruktur berada di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan

4. berupa Aset Infrastruktur yang: a) mendukung program pembangunan atau penyediaan infrastuktur pemerintah; atau b) membawa kemanfaatan bagi publik; atau b. secara tidak langsung melalui:

5. pembelian Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki, menguasai, atau memiliki pengendalian atas Aset Infrastruktur;

6. investasi pada Efek bersifat utang yang pembayarannya berasal dari Aset Infrastruktur; atau

7. investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki, menguasai, atau memiliki pengendalian atas Aset Infrastruktur.

(1) Investasi pada Aset Infrastruktur secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bagi DINFRA yang ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Aset Infrastruktur wajib telah menghasilkan pendapatan sebelum Aset Infrastruktur dialihkan kepada DINFRA atau akan menghasilkan pendapatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Aset Infrastruktur dialihkan kepada DINFRA; dan b. Dana Investasi Infrastruktur dapat berinvestasi pada Aset Infrastruktur berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih. (2) Investasi pada Aset Infrastruktur secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bagi DINFRA yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Aset Infrastruktur dapat berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan; dan b. Manajer Investasi wajib mengungkapkan karakteristik investasi pada Aset Infrastruktur berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan dalam Dokumen Keterbukaan DINFRA. (3) Manajer Investasi pengelola DINFRA yang berinvestasi pada Aset Infrastruktur berupa proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan wajib melakukan uji tuntas yang memadai atas investasi DINFRA pada proyek yang belum atau sedang dalam proses pembangunan.

(1) Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib memastikan bahwa: a. investasi secara langsung pada Aset Infrastruktur yang menjadi portofolio DINFRA memiliki alas hukum yang kuat; b. DINFRA yang ditawarkan melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mendistribusikan keuntungan kepada para pemegang Unit Penyertaan DINFRA dalam jumlah

paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari laba bersih setelah pajak tanpa memperhitungkan keuntungan yang belum terealisasi; dan c. DINFRA berinvestasi pada Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran DINFRA yang ditawarkan melalui Penawaran Umum menjadi efektif atau DINFRA yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. (2) Jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) DINFRA dapat meminjam dana hanya untuk kepentingan pembelian Aset Infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan dengan ketentuan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari nilai Aset Infrastruktur yang akan dibeli. (2) Peminjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung melalui Special Purpose Company dan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Unit Penyertaan DINFRA. (3) Persetujuan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila rapat umum pemegang Unit Penyertaan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah Unit Penyertaan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang beredar.

Manajer Investasi untuk kepentingan DINFRA dapat melakukan pembelian Aset Infrastruktur dimana perusahaan

pemilik aset merupakan afiliasi Manajer Investasi atau Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, dengan ketentuan: a. transaksi pembelian wajib dilakukan dalam kondisi arm’s length dimana transaksi antar para Pihak dilakukan secara independen dan pada harga yang wajar; dan b. Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi mengenai pembelian Aset Infrastruktur yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dimana perusahaan pemilik aset merupakan afiliasi Manajer Investasi atau Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam Dokumen Keterbukaan.

Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan DINFRA: a. meminjamkan dan/atau menjaminkan aset yang dimiliki oleh DINFRA untuk kepentingan Pihak lain; b. berinvestasi pada Aset Infrastruktur dan/atau Efek di luar wilayah INDONESIA; dan c. berinvestasi pada Unit Penyertaan DINFRA lain.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari DINFRA dilarang: a. bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan penjualan dan pembelian Aset Infrastruktur dan aset DINFRA lainnya; dan/atau b. menghentikan pengelolaan DINFRA sebelum ditunjuk Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti, jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau mengalihkan kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian lain.

Kontrak Investasi Kolektif DINFRA wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah Republik INDONESIA.

Kontrak Investasi Kolektif DINFRA paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Manajer Investasi; b. nama dan alamat Bank Kustodian; c. tujuan dan kebijakan investasi; d. kebijakan pembentukan dan penggunaan Special Purpose Company (jika ada); e. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, DINFRA, pemegang Unit Penyertaan, dan/atau biaya lain (jika ada); f. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi; g. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian; h. tindakan yang dilarang dilakukan oleh DINFRA; i. informasi mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan Pihak lain yang terkait, serta tata kelola pengelolaan dan pengadministrasian investasi pada Aset Infrastruktur dan portofolio Efek; j. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian; k. hak pemegang Unit Penyertaan;

l. tata cara pelaksanaan dan pembayaran transaksi Unit Penyertaan; m. kebijakan pembagian hasil investasi kepada pemegang Unit Penyertaan; n. Nilai Aktiva Bersih awal; o. tata cara penghitungan Nilai Aktiva Bersih; p. metode penilaian aset dalam portofolio investasi kolektif; q. penyampaian laporan keuangan tahunan DINFRA; r. ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; s. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat); t. pembubaran dan likuidasi DINFRA; u. beban biaya atas DINFRA yang dibubarkan dan dilikuidasi; dan v. penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor Pasar Modal atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi pengelola DINFRA yang melakukan Penawaran Umum wajib menyediakan keterbukaan informasi mengenai DINFRA melalui situs web.

Dokumen Keterbukaan DINFRA yang ditawarkan wajib memuat informasi terkini.

(1) Dokumen Keterbukaan DINFRA wajib: a. mencakup seluruh informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, serta fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; b. memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti; dan c. mengungkapkan ringkasan atas fakta dan pertimbangan yang paling penting pada bagian awal Dokumen Keterbukaan DINFRA dengan urutan pengungkapan fakta pada Dokumen Keterbukaan DINFRA ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu. (2) Pengungkapan fakta material dalam Dokumen Keterbukaan DINFRA dapat disesuaikan tidak terbatas hanya pada fakta material. (3) Pengungkapan atas fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi DINFRA, sehingga Dokumen Keterbukaan DINFRA tidak menyesatkan. (4) Dokumen Keterbukaan DINFRA dilarang: a. memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material, penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel; atau b. tidak memuat fakta material yang dibutuhkan, sehingga informasi yang termuat dalam Dokumen Keterbukaan DINFRA tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. (5) DINFRA, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan profesi penunjang Pasar Modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab bahwa semua informasi dalam Dokumen Keterbukaan DINFRA:

a. tidak memuat informasi atau fakta material yang tidak benar; b. tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan c. diungkapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Dokumen Keterbukaan DINFRA paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. informasi yang wajib disajikan atau diungkapkan pada bagian luar kulit muka Dokumen Keterbukaan, yang meliputi:

1. nama DINFRA;

2. dasar hukum DINFRA;

3. alamat, logo, nomor telepon, dan faksimili Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

4. tanggal efektif (bagi DINFRA yang ditawarkan melalui Penawaran Umum) atau tanggal pencatatan (bagi DINFRA yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum);

5. batas masa penawaran (jika ada);

6. batas minimal dan/atau maksimal jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan (jika ada);

7. tanggal akhir penjatahan (jika ada);

8. tanggal pengembalian uang pemesanan (jika ada);

9. nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan (jika ada);

10. penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi DINFRA;

11. harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan;

12. nama lengkap penjamin emisi Efek (jika ada);

13. nama lengkap Manajer Investasi;

14. nama lengkap Bank Kustodian;

15. tempat dan tanggal Dokumen Keterbukaan DINFRA diterbitkan;

16. kolom perhatian dengan menyebutkan: “SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN” (yang menunjuk pada halaman dalam Dokumen Keterbukaan DINFRA mengenai kebijakan investasi, faktor risiko, dan Manajer Investasi); dan

17. pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar: “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI DOKUMEN KETERBUKAAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”; b. informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian dalam kulit muka Dokumen Keterbukaan DINFRA: “DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH, BANK INDONESIA, ATAU PIHAK INSTITUSI LAINNYA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI DOKUMEN KETERBUKAAN DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI DOKUMEN KETERBUKAAN DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SEGI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK“; c. daftar isi; d. istilah dan definisi, yang paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

18. pengertian DINFRA;

19. bentuk hukum DINFRA;

20. pengertian DINFRA yang sedang ditawarkan;

21. pengertian Manajer Investasi;

22. pengertian Bank Kustodian;

23. pengertian Special Purpose Company (jika ada);

24. pengertian Penilai;

25. pengertian Aset Infrastruktur;

26. pengertian bukti kepemilikan DINFRA atau Unit Penyertaan;

27. pengertian Nilai Aktiva Bersih; dan

28. hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan; e. informasi mengenai DINFRA, yang meliputi:

29. pendirian DINFRA;

30. penawaran Unit Penyertaan;

31. penjelasan imbal hasil yang diperoleh dari aset berupa Aset Infrastruktur dari DINFRA; dan

32. pengelolaan DINFRA, yang paling sedikit mencakup: a) komite investasi; b) tim pengelola investasi; c) informasi mengenai Manajer Investasi, yang meliputi:

1. keterangan singkat tentang Manajer Investasi;
2. pengalaman Manajer Investasi; dan 3) Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi; d) informasi mengenai Bank Kustodian; e) informasi mengenai Special Purpose Company (jika ada); f) informasi mengenai Penilai; g) informasi tentang profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang berkaitan dengan pembentukan DINFRA dan penerbitan Unit Penyertaan DINFRA; h) tujuan dan kebijakan investasi; i) ringkasan hasil uji tuntas atas Aset Infrastruktur; j) metode penilaian Aset Infrastruktur dan aset lain; k) alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, DINFRA, pemegang Unit Penyertaan, dan/atau biaya lain (jika ada);

l) perpajakan; m) faktor risiko yang utama; n) hak pemegang Unit Penyertaan; o) pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; p) pendapat dari Penilai tentang penilaian Aset Infrastruktur; q) persyaratan dan tata cara pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan; r) informasi mengenai penyebarluasan Dokumen Keterbukaan DINFRA dan formulir pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan; s) skema transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan DINFRA di Bursa Efek (jika ada); t) jenis aktivitas usaha Aset Infrastruktur yang menjadi tujuan investasi DINFRA; u) struktur DINFRA; v) perjanjian yang terkait dengan DINFRA; w) peraturan perundang-undangan yang terkait DINFRA; x) perkiraan dan proyeksi keuntungan dari aset DINFRA; y) rapat umum pemegang Unit Penyertaan; z) hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal (jika ada); dan aa) pembubaran dan likuidasi DINFRA.

(1) Manajer Investasi pengelola DINFRA yang Unit Penyertaan-nya ditawarkan melalui Penawaran Umum dan ditawarkan secara terus-menerus wajib menerbitkan pembaharuan Dokumen Keterbukaan DINFRA dalam hal terdapat perubahan fakta material. (2) Pembaharuan Dokumen Keterbukaan DINFRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sisipan perubahan terhadap Dokumen Keterbukaan DINFRA dengan mencantumkan pernyataan, ”SISIPAN

INI MERUPAKAN PEMBAHARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI DOKUMEN KETERBUKAAN.”.

Dalam hal DINFRA berinvestasi pada Aset Infrastruktur secara langsung, penilaian aset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib melakukan penilaian atas Aset Infrastruktur milik DINFRA secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. seluruh penilaian Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan oleh Penilai yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pengelola DINFRA dan disetujui Bank Kustodian.

Dalam hal DINFRA berinvestasi pada Aset Infrastruktur secara tidak langsung, penilaian aset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Aset Infrastuktur secara tidak langsung dalam portofolio DINFRA dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-10 (sepuluh) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember; b. penghitungan Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan dengan metode yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana, kecuali dalam hal Efek yang menjadi Aset Infrastuktur secara

tidak langsung dalam portofolio DINFRA terdiri dari Efek yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan c. dalam hal penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Aset Infrastuktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dilakukan dengan metode yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana, Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib MENETAPKAN metode penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio DINFRA secara konsisten sebagai dasar penghitungan Nilai Aktiva Bersih.

(1) Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari aset lain dalam portofolio DINFRA dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-10 (sepuluh) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (2) Penilaian aset lain dalam portofolio DINFRA wajib dilakukan oleh Manajer Investasi dengan metode yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana.

(1) Dalam hal Unit Penyertaan DINFRA ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam

rangka Penawaran Umum DINFRA kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum DINFRA diajukan oleh Manajer Investasi dengan cara sebagai berikut: a. menyampaikan Pernyataan Pendaftaran yang disusun dengan menggunakan format Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum DINFRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. paling sedikit 1 (satu) dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dokumen lainnya harus ditandatangani secara langsung oleh Pihak yang namanya disebut dalam Pernyataan Pendaftaran dan diberi meterai yang cukup; c. pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan relevan dengan fungsi mereka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kode etik, norma, dan standar profesi masing-masing; dan d. menyertakan dokumen paling sedikit meliputi:

1. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan format digitalnya;
2. Dokumen Keterbukaan DINFRA (diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya); dan
3. dokumen yang memuat informasi dan fakta material terkait investasi DINFRA pada Aset Infrastruktur. (3) Dalam rangka Pernyataan Pendaftaran DINFRA, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut:

a. Kontrak Investasi Kolektif DINFRA disertai dengan format digitalnya; b. salinan perjanjian yang berkaitan dengan Aset Infrastruktur; c. dokumen penilaian Aset Infrastruktur baik investasi secara langsung dan/atau tidak langsung; d. perjanjian kerjasama penawaran Unit Penyertaan (jika ada); e. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait DINFRA dan Aset Infrastruktur; f. hasil uji tuntas atas Aset Infrastruktur yang ditandatangani oleh direksi Manajer Investasi; g. Dokumen Keterbukaan DINFRA yang diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya; h. dalam hal DINFRA menggunakan Special Purpose Company, wajib memiliki:

1. akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Special Purpose Company;
2. ijin usaha dari pihak yang berwenang (jika ada); dan
3. daftar Pihak yang terafiliasi dengan Special Purpose Company; dan i. rencana pemasaran dan operasional DINFRA. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, Pernyataan Pendaftaran wajib disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud. (5) Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap; atau b. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal Unit Penyertaan DINFRA ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib menyampaikan permohonan pencatatan dalam rangka penawaran Unit Penyertaan DINFRA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif. (2) Permohonan pencatatan DINFRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Manajer Investasi disertai dengan: a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan format digitalnya; b. Dokumen Keterbukaan DINFRA yang diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya; dan c. dokumen yang memuat informasi dan fakta material terkait investasi DINFRA pada Aset Infrastruktur. (3) Dalam rangka pencatatan DINFRA, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut: a. Kontrak Investasi Kolektif DINFRA disertai dengan format digitalnya; b. salinan perjanjian yang berkaitan dengan Aset Infrastruktur; c. dokumen penilaian Aset Infrastruktur baik investasi secara langsung dan/atau tidak langsung; d. perjanjian kerja sama penawaran Unit Penyertaan (jika ada); e. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait DINFRA dan Aset Infrastruktur;

f. hasil uji tuntas atas Aset Infrastruktur yang ditandatangani oleh direksi Manajer Investasi; g. Dokumen Keterbukaan DINFRA yang diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya; h. dalam hal DINFRA menggunakan Special Purpose Company, wajib memiliki:

1. akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Special Purpose Company;
2. ijin usaha dari pihak yang berwenang (jika ada); dan
3. daftar Pihak yang terafiliasi dengan Special Purpose Company; dan i. rencana pemasaran dan operasional DINFRA. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik bagi permohonan pencatatan DINFRA, permohonan pencatatan wajib disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud.

(1) Dalam memproses Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum atau permohonan pencatatan atas DINFRA, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan. (2) Dalam rangka mendukung penelaahan atas DINFRA, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. meminta Manajer Investasi pengelola DINFRA untuk melakukan presentasi; dan/atau b. melakukan pemeriksaan setempat atas Aset Infrastruktur yang akan menjadi aset dasar DINFRA.

(1) Penghitungan Nilai Aktiva Bersih DINFRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f wajib

disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (2) Dalam hal DINFRA memiliki portofolio investasi berupa Aset Infrastruktur secara langsung, untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih DINFRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Pasar Wajar portofolio investasi yang digunakan adalah Nilai Pasar Wajar yang dihitung berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh Penilai. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang dilaporkan oleh Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk cetak atau dalam bentuk digital. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Manajer Investasi bersama dengan Bank Kustodian wajib menyusun laporan keuangan tahunan DINFRA dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (2) Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan DINFRA yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan DINFRA. (3) Laporan keuangan tahunan DINFRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan DINFRA.

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

DINFRA wajib dibubarkan dalam hal: a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; atau b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DINFRA dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal DINFRA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, Manajer Investasi wajib: a. menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan DINFRA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DINFRA; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan penghitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi DINFRA dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. d. jangka waktu penyampaian laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat diperpanjang dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal DINFRA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, Manajer Investasi wajib: a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DINFRA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi DINFRA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. persetujuan rapat pemegang Unit Penyertaan DINFRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
3. alasan pembubaran; dan
4. kondisi keuangan terakhir DINFRA, dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian

untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DINFRA; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan penghitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan; c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DINFRA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi DINFRA dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan d. jangka waktu penyampaian laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DINFRA kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat diperpanjang dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak

yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY