Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERBAN Berlaku

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang

Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut

SKKNI PB adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau

keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan persyaratan profesi bidang penanggulangan bencana

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

  1. Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Penanggulangan

Bencana yang selanjutnya disebut LSP PB adalah

lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja di bidang penanggulangan bencana berdasarkan lisensi

dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

  1. Pengguna adalah Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha.

  2. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing yang

bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

  1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang

selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah

non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2019, No. 739 -4-

BAB 2 — MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja profesi

dan sertifikasi kompetensi kerja di bidang

penanggulangan bencana.

(2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan

tenaga kerja di bidang penanggulangan bencana yang

kompeten dan profesional untuk meningkatkan daya tahan, daya saing, dan produktifitas kerja.

BAB 3 — PEMBERLAKUAN SKKNI PB

Pasal 3

(1) SKKNI PB meliputi unit kompetensi yang hasilnya

merupakan satu satuan yang terukur pada subbidang prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

(2) SKKNI PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

secara nasional bagi Pengguna.

(3) SKKNI PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku

bagi Tenaga Kerja Asing yang melaksanakan kegiatan

penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasal 4

(1) Bidang keterampilan dan/atau keahlian yang menjadi

obyek pemberlakuan SKKNI PB telah ditetapkan dengan

keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Bidang keterampilan dan/atau keahlian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

2019, No. 739

(3) Dalam hal SKKNI PB tidak dilaksanakan sesuai

ketentuan, Pengguna dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan

Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2019, No. 739 -6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2019

,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2019

,

ttd.

2019, No. 739

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk membangun kapasitas sumberdaya

manusia yang kompeten dan profesional di bidang

penanggulangan bencana, perlu pemberlakuan standar

kompetensi kerja dalam bidang penanggulangan bencana melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

teknis;

  • bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

Nomor 60 Tahun 2018, telah ditetapkan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan

dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang

Penanggulangan Bencana;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828);

  1. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

257);

  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 258);

2019, No. 739

Referensi Silang (6)
UU 13/2003 — KETENAGAKERJAAN
UU 24/2007 — Penanggulangan Bencana
UU 30/2014 — ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PP 31/2006 — SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
PP 21/2008 — PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PERPRES 1/2019 — BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA