Peraturan Badan Nomor per-8-1-02-ppatk-05-2013 Tahun 2013 tentang PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Informasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK.
4. Financial Intelligence Unit yang selanjutnya disingkat FIU adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis, dan meneruskan hasil analisis kepada instansi yang berwenang.

Permintaan Informasi berdasarkan Peraturan ini dilakukan untuk tujuan: a. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; atau b. mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Produk PPATK meliputi: a. hasil analisis; b. hasil pemeriksaan; c. rekomendasi; dan d. Informasi. (2) Berdasarkan Peraturan ini, pihak peminta hanya dapat meminta produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(1) Pihak dalam negeri yang dapat meminta Informasi ke PPATK meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang. (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Permintaan Informasi yang diajukan oleh pihak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus didasarkan pada nota kesepahaman atau kerja sama formal.

(1) Permintaan Informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. hakim ketua majelis; b. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau kepala kepolisian daerah; c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi; d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang. (2) Dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, surat permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh direktur yang membidangi penyidikan atau kepala kantor wilayah. (3) Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau kepala kepolisian daerah, Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi, pimpinan instansi atau lembaga atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan permintaan Informasi ke PPATK harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut: a. untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mencantumkan paling kurang:

1. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;

2. nama penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain;

3. Rekening atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain dengan pengguna jasa;

4. tujuan dan alasan permintaan Informasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

5. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;

6. kasus posisi;

7. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan 8) pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK. b. untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mencantumkan paling kurang:

8. identitas lengkap orang perseorangan;

9. tujuan dan alasan permintaan Informasi;

10. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK; dan 4) melampirkan persetujuan atau kuasa substitusi mengenai keterangan harta kekayaan dari orang perseorangan. (5) Selain Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain yang terkait. (6) Contoh format permintaan Informasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Permintaan Informasi dari luar negeri dilakukan melalui FIU. (2) Permintaan Informasi oleh lembaga asing harus disampaikan melalui FIU lembaga asing tersebut.

Permintaan Informasi dilakukan atas dasar nota kesepahaman atau kerja sama formal dan/atau hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat dan prinsip umum pertukaran Informasi yang berlaku secara internasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Permintaan Informasi dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non elektronis.

(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9. (2) PPATK dapat meminta data pendukung dan/atau klarifikasi terhadap permintaan Informasi yang disampaikan. (3) Permintaan data pendukung dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi, presentasi, atau rapat koordinasi.

Kepala PPATK MEMUTUSKAN pemenuhan permintaan Informasi yang disampaikan ke PPATK.

Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non elektronis.

(1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia. (2) Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan Informasi yang diterima. (3) Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi. (4) Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK. (5) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

PPATK dengan pihak peminta Informasi dapat bekerja sama dalam mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan proses permintaan dan pemenuhan Informasi yang cepat, akurat, tertib, dan aman. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 09/1.02/PPATK/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id