Peraturan Badan Nomor per-09-1-01-ppatk-11-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Informasi adalah keterangan yang meliputi data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri setiap orang serta keterangan lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan.
3. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.
4. Financial Intelligence Unit yang selanjutnya disebut FIU adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis dan meneruskan hasil analisis yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu negara.

(1) Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK dapat meminta, memberi, dan menerima Informasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang

berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang baik nasional maupun internasional. (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta Informasi kepada PPATK.

(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK dapat meminta Informasi kepada penegak hukum, lembaga lain, dan FIU negara lain. (2) Permintaan Informasi disampaikan oleh Kepala PPATK atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Standar Prosedur Operasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK.

(1) Sumber Informasi yang digunakan PPATK dalam memberikan Informasi berasal dari: a. PJK dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai; b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk laporan pembawaan uang tunai; c. hasil audit kepatuhan; d. Informasi publik dalam media cetak dan elektronik; dan/atau e. Informasi dari pihak lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK; c. PJK; d. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; e. lembaga lainnya; f. orang perseorangan; dan g. FIU negara lain.

Pihak-pihak yang dapat meminta Informasi kepada PPATK meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan e. FIU negara lain.

Pihak-pihak yang dapat menerima Informasi dari PPATK meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan e. FIU negara lain.

(1) PPATK dapat memberikan Informasi yang diminta oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d. (2) Pengajuan permintaan Informasi kepada PPATK harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut : a. permintaan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:

1. Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara;

2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepala Kepolisian Daerah, atau pejabat setingkat direktur yang terkait dengan penanganan perkara;

3. Jaksa Agung Republik INDONESIA, Jaksa Agung Muda, pejabat setingkat direktur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau pejabat setingkat Asisten Kejaksaan Tinggi yang terkait dengan penanganan perkara;

4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

5. pimpinan, pejabat setingkat direktur, atau pimpinan satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;

6. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau 8) pimpinan dari lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang. b. permintaan Informasi harus mencantumkan:

7. identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK;

8. tujuan dan alasan permintaan Informasi;

9. periode waktu dari Informasi yang diminta;

10. kasus posisi;

11. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan

12. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK. (3) Format permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK.

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 tidak terpenuhi, PPATK dapat memberikan Informasi apabila Informasi yang diminta: a. terkait dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat; b. melibatkan penyelenggara negara; c. menimbulkan kerugian negara; atau d. melibatkan transaksi dalam jumlah yang besar. (2) Pemberian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala PPATK setelah memperhatikan pertimbangan 1 (satu) orang Wakil Kepala PPATK.

(1) Pertukaran Informasi dengan pihak luar negeri dilakukan oleh PPATK hanya dengan FIU negara lain. (2) Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan prinsip umum yang berlaku secara internasional atau ketentuan yang diatur dalam nota kesepahaman. (3) Permintaan atau pemberian Informasi dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk surat elektronis.

PPATK dapat meminta Informasi kepada FIU negara lain atas inisiatif sendiri atau dalam rangka memenuhi permintaan Informasi dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

PPATK dapat memberi Informasi kepada FIU negara lain atas inisiatif sendiri atau dalam rangka memenuhi permintaan Informasi FIU tersebut.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 5/1/PER.PPATK/2006/INTERN tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Pusat Pelpaoran dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2009 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

YUNUS HUSEIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR