Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

(1)

Jenis PNBP pada Polri terdiri dari: a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru; b. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi; c. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi; d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah; j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan; m. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak; n. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; o. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman; p. Pelatihan Keterampilan Perorangan;

q. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; r. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus; s. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan; t. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi; u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman; v. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman; w. Penerbitan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan; x. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center Polri; y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu; dan aa. Jasa Manajemen Sistem Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu. (2) Jenis PNBP Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kode akun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam pelaksanaan penerimaan dan penyetoran dana PNBP ke kas negara, diangkat sebagai pejabat pengelola PNBP, dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang Benma pada satuan kerja penghasil PNBP; dan b. 1 (satu) orang Benma Pembantu pada setiap jenis PNBP. (2) Benma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dengan keputusan:

a. Kepala Satuan Kerja pengelola PNBP pada tingkat Markas Besar Polri; dan b. Kepala Kepolisian Daerah pada satuan kerja tingkat Kepolisian Daerah dan tingkat Kepolisian Resor atas rekomendasi Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah. (3) Benma Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjuk sesuai jenis PNBP yang diterima dengan Surat Perintah: a. Kepala Satuan Kerja pada tingkat Markas Besar Polri; b. Direktur pada tingkat Kepolisian Daerah; dan c. Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor dan tingkat Kepolisian Sektor. (4) Satuan Kerja pengelola PNBP yang tidak menerima hasil PNBP, tidak mengangkat Benma.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Benma dan Benma Pembantu dalam melaksanakan tugas pengelolaan PNBP Polri diberikan honorarium setiap bulan. (2) Besaran indeks honorarium Benma dan Benma Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Honorarium Benma dan Benma Pembantu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Polri. (4) Dalam hal Benma dan Benma Pembantu melaksanakan tugas operasional kepolisian lainnya secara insidentil, tetap diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf e Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Benma Pembantu, Benma, Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Pusat Keuangan Polri wajib mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP dengan ketentuan sebagai berikut: a. Benma Pembantu setiap hari kerja dan pada akhir bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Benma dengan tembusan Bensatker; b. Benma setiap bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP serta rekapitulasi SSBP atau BPN sebagai berikut:

1. pada tingkat kewilayahan, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) mengirimkan laporan penerimaan/penyetoran dana PNBP kepada Kepala Bidang Keuangan dengan tembusan kepada: a) Inspektorat Pengawasan Daerah; dan b) Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran.
2. pada tingkat Markas Besar Polri, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) mengirimkan laporan penerimaan/penyetoran PNBP kepada Kepala Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri dengan tembusan kepada: a) Inspektur Pengawasan Umum Polri; b) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri; dan c) Kepala Pusat Keuangan Polri. c. Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (T+10) mengirimkan rekapitulasi laporan penerimaan dan

penyetoran dana PNBP kepada Kapuskeu Polri dengan tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah;
2. Inspektur Pengawasan Daerah;
3. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran;
4. Direktur Intelijen Keamanan;
5. Direktur Lalu Lintas;
6. Direktur Pembinaan Masyarakat;
7. Direktur Pengamanan Objek Vital;
8. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan; dan
9. Kepala Sekolah Polisi Negara; d. Kepala Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (T+10) mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP kepada Kepala Pusat Keuangan Polri dengan tembusan kepada:
10. Inspektur Pengawasan Umum Polri; dan
11. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri. e. Kepala Pusat Keuangan Polri, paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya (T+20) melaksanakan kegiatan:
12. mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan tembusan: a) Kapolri; b) Wakapolri; c) Inspektur Pengawasan Umum Polri; d) Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri; e) Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri; f) Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri; g) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri;

h) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Kapolri; i) Kepala Korps Lalu Lintas Polri; j) Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri; dan k) Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2. melaksanakan rekonsiliasi setiap triwulan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan c.q. Direktur Akuntansi Pelaporan Keuangan (Dir APK) dan membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penggunaan dana PNBP untuk membiayai kegiatan yang meliputi: a. pelayanan di bidang penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP); b. pelayanan di bidang penerbitan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah (SMKLD), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB-LBN), Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan, Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak (Senpi dan Handak), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengaman (Satpam), Ijazah Satuan Pengaman, dan

Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP); c. pelayanan di bidang penyelenggaraan Assessment Center Polri, jasa pengamanan pada Obyek Vital Nasional (Obvitnas) dan Obyek tertentu serta jasa manajemen Sistem Pengamanan pada Obvitnas dan Obyek tertentu; d. pelayanan di bidang kesehatan untuk jasa pelayanan kesehatan, operasional serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan guna peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri; e. pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan Satuan Pengaman (Diklat Satpam), pelatihan keterampilan perorangan, pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pendidikan dan pelatihan Kepolisian Khusus (Polsus), pendidikan dan pelatihan Kesamaptaan, pendidikan dan pelatihan pengembangan motivasi; f. koordinasi antar instansi terkait; dan g. operasional, pemeliharaan, dan pengadaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas, fungsi intelijen dan keamanan, SDM, pendidikan dan pelatihan, pembinaan masyarakat, dan Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu dalam rangka peningkatan pelayanan Polri.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tata cara pencairan dana PNBP pada Satker Polri sebagai Satuan Kerja pengguna PNBP sebagai berikut: a. untuk Satuan Kerja Polri di kewilayahan/ daerah dan Satuan Kerja di Markas Besar Polri, kecuali Korlantas Polri pencairan dana PNBP

dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PNBP; dan b. untuk Satuan Kerja Korps Lalu Lintas Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas perhitungan maksimum pencairan. (2) Sisa maksimum pencairan Dana PNBP yang berasal dari PNBP satu tahun anggaran sebelumnya dari Satuan Kerja pengguna PNBP, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disahkan dan berlaku efektif.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c dihapus, huruf d dan huruf e diubah, dan ditambah huruf f sampai dengan i, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan atas pengelolaan dana PNBP Polri pada Satuan Kerja di lingkungan Polri dilaksanakan oleh: a. pengawas internal; dan b. pengawas eksternal. (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing oleh: a. Inspektur Pengawasan Umum Polri; b. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri; c. dihapus; d. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri; e. Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri; f. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Kapolri; g. Kepala Korps Lalu Lintas Polri; h. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri; dan i. Kepala Pusat Keuangan Polri.

(3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA