Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PERWIRA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LULUSAN AKADEMI KEPOLISIAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sumpah atau Janji adalah suatu pernyataan dan kesanggupan untuk menaati keharusan serta tidak melakukan larangan, yang diikrarkan di hadapan pejabat pengambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pengangkat Sumpah atau Janji adalah Perwira Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) yang mengucapkan Sumpah atau Janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di hadapan pejabat pengambil Sumpah atau Janji.
4. Pejabat Pengambil Sumpah atau Janji adalah Pejabat yang membimbing atau membacakan teks Sumpah atau Janji yang diikuti oleh Perwira Polri lulusan Akpol yang mengangkat Sumpah atau Janji.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam pengambilan Sumpah atau Janji Perwira Polri lulusan Akpol; b. terselenggaranya tata cara pengambilan Sumpah atau Janji Perwira Polri lulusan Akpol secara tertib, teratur, dan khidmat; dan c. terwujudnya komitmen bagi Perwira Polri lulusan Akpol dengan penuh kesadaran, keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab bahwa pengucapan Sumpah atau Janji ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip peraturan ini: a. legalitas, yaitu pengambilan Sumpah atau Janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. akuntabel, yaitu pengambilan Sumpah atau Janji dapat dipertanggungjawabkan secara moral sesuai dengan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan c. khidmat, yaitu pengambilan Sumpah atau Janji dilaksanakan secara tertib yang dilandasi niat untuk berbuat kebenaran dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa.

(1) Sumpah atau Janji Perwira Polri lulusan Akpol diucapkan pada rangkaian upacara Prasetya Perwira (Praspa). (2) Sumpah atau Janji diucapkan agar Perwira Polri yang bersangkutan benar-benar menyadari dan memahami kedudukannya sebagai Anggota Polri, yang terikat pada norma agama, norma susila, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi Polri. (3) Pengambilan Sumpah atau Janji dilaksanakan bagi Perwira Polri yang telah dinyatakan lulus pendidikan Akpol menurut agama dan kepercayaannya.

(1) Pengambilan Sumpah atau Janji Perwira Polri lulusan Akpol dilaksanakan pada upacara Prasetya Perwira (Praspa) di hadapan PRESIDEN Republik INDONESIA atau pejabat yang bertindak atas nama PRESIDEN. (2) Pengambilan Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu rangkaian pada upacara Praspa di Istana Negara atau di tempat lain yang ditentukan sebagai kelanjutan penutupan pendidikan di Akpol. (3) Pelaksanaan pengambilan Sumpah atau Janji dan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Perwira Polri lulusan Akpol mengikuti ketentuan tata upacara Praspa.

Urutan acara pengambilan Sumpah atau Janji bagi Perwira Polri lulusan Akpol dilaksanakan sebagai berikut:

a. perwakilan Perwira Polri yang akan mengucapkan Sumpah atau Janji menempatkan diri di depan pejabat pengambil Sumpah atau Janji; b. dalam hal perwakilan Perwira Polri yang mengucapkan Sumpah atau Janji terdiri dari beberapa pemeluk agama, posisi diatur secara berurutan dari kanan ke kiri dimulai dari pemeluk agama Islam, Kristen Katholik/Protestan, Hindu, dan Buddha; c. rohaniwan masing-masing pemeluk agama mengambil posisi di belakang perwakilan Perwira Polri yang akan mengucapkan Sumpah atau Janji; d. pembawa bendera merah putih mengambil tempat di sebelah kanan depan perwakilan Perwira Polri yang akan mengucapkan Sumpah atau Janji; e. sebelum pengucapan dimulai, pejabat pengambil Sumpah atau Janji terlebih dahulu menanyakan kesediaan Perwira Polri untuk diambil Sumpah atau Janji disertai penjelasan singkat makna Sumpah atau Janji; f. pejabat pengambil Sumpah atau Janji membaca teks Sumpah atau Janji diikuti oleh Perwira Polri; g. setelah selesai pengambilan Sumpah atau Janji:

1. perwakilan Perwira Polri dan pejabat pengambil Sumpah atau Janji menandatangani berita acara pengambilan Sumpah atau Janji; dan
2. rohaniwan dan perwakilan Perwira Polri yang telah mengucapkan Sumpah atau Janji kembali ke tempat yang ditentukan.

(1) Sebelum pengucapan Sumpah atau Janji, Perwira Polri lulusan Akpol sesuai agama dan kepercayaannya mengucapkan: a. bagi yang beragama Islam mengucapkan “Demi Allah saya bersumpah”; b. bagi yang beragama Kristen Katholik/Protestan mengucapkan “Demi Tuhan saya berjanji”; c. bagi yang beragama Hindu mengucapkan “Om Atah Paramawisesa saya bersumpah”; dan d. bagi yang beragama Buddha mengucapkan “Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah”. (2) Pengucapan kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perwira Polri mengikuti pengucapan pejabat pengambil Sumpah atau Janji.

Setelah pejabat pengambil Sumpah atau Janji menyampaikan kalimat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilanjutkan dengan

pembacaan teks Sumpah atau Janji yang diikuti oleh seluruh Perwira Polri dengan lafal yang sama.

(1) Setelah pengucapan lafal Sumpah atau Janji, Perwira Polri sesuai dengan agama dan kepercayaannya mengucapkan: a. bagi yang beragama Kristen Katholik/Protestan mengucapkan “kiranya Tuhan menolong saya”; b. bagi yang beragama Hindu mengucapkan “Om, Santi, Santi, Santi, Om”; dan c. bagi yang beragama Buddha mengucapkan “Sadhu, Sadhu, Sadhu”. (2) Pengucapan kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perwira Polri mengikuti pengucapan pejabat pengambil Sumpah atau Janji.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No.Pol.: Kep/17/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Tata Cara Pengambilan dan Pengucapan Sumpah atau Janji Calon Anggota Yang Telah Lulus Pendidikan Pembentukan Polri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN