Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong Mewah oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
4. Keluarga adalah suami/istri dan anak yang menjadi tanggungan.

(1) Pegawai Negeri pada Polri dapat memiliki barang yang tergolong mewah sesuai dengan penghasilan yang sah.

(2) Penghasilan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. gaji; b. usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. hibah; d. warisan; dan/atau e. perolehan lain yang sah. (3) Kepemilikan barang yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang diatasnamakan keluarga.

(1) Barang yang tergolong mewah dalam peraturan ini berupa: a. alat transportasi pribadi melebihi harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan/atau b. tanah dan bangunan pribadi melebihi harga Rp1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Batasan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan Keputusan Kapolri. (3) Pegawai Negeri pada Polri tidak boleh menggunakan alat transportasi yang tergolong mewah pada saat dinas.

(1) Pegawai Negeri pada Polri yang memiliki barang yang tergolong mewah wajib melaporkan kepada pengemban fungsi Propam meliputi: a. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; b. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau c. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Resor. (2) Pengemban fungsi propam melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait laporan kepemilikan barang yang

tergolong mewah berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

(1) Pengawasan terhadap kepemilikan barang yang tergolong mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri dilakukan oleh: a. Kepala Satuan Kerja; dan b. fungsi Profesi dan Pengamanan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. monitoring terhadap perilaku Pegawai Negeri pada Polri dalam penggunaan barang yang tergolong mewah; b. menindaklanjuti laporan masyarakat; dan c. berkoordinasi dengan pengelola laporan hasil kekayaan penyelenggara negara.

Pegawai Negeri pada Polri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1), diberikan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pelaksanaan Pelaporan Kepemilikan Barang yang Tergolong Mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah Peraturan Kapolri ini diundangkan.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA