Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2013 tentang INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman

yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 3. Insentif Kerja adalah pemberian hak-hak lain di luar gaji yang ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja. 4. Peringkat Kinerja adalah bentuk penilaian terhadap kualitas kinerja yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja, tingkat kehadiran, dan pencapaian prestasi kerja tertentu. 5. Penilaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai berdasarkan perilaku nyata yang ditampilkan oleh individu, kelompok bidang kerja, dan unit kerja Ombudsman dalam upaya mencapai tujuan Ombudsman. 6. Tingkat kehadiran adalah perhitungan kehadiran asisten dengan jumlah minimal 8 (delapan) jam perhari atau 160 jam per bulan serta dengan memperhatikan tingkat ketepatan kehadiran sesuai jam kerja yang berlaku. 7. Pencapaian prestasi kerja tertentu adalah prestasi di atas rata-rata yang terukur yang diperoleh Asisten.

Asisten berhak atas Insentif Kerja yang diberikan setiap bulan berdasarkan peringkat kinerja Asisten pada bulan sebelumnya.

(1) Besaran Insentif Kerja bagi Asisten ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Peringkat Kinerja masing-masing Asisten dengan ketentuan sebagai berikut: No Jenjang Jabatan Besaran Insentif Kerja Berdasarkan Peringkat Kinerja Amat Baik Baik Sedang Buruk 1 Asisten Pratama Rp 2.304.000,- Rp1.382.000,- Rp 460.000,- Rp 00,- 2 Asisten Muda Rp 2.915.000,- Rp1.874.000,- Rp 832.000,- Rp 00,- 3 Asisten Madya Rp 3.855.000,- Rp 2.998.000,- Rp1.285.000,- Rp 00,- www.djpp.kemenkumham.go.id

Asisten Utama Rp 6.023.000,- Rp 4.106.000,- Rp 2.190.000,- Rp 00,- (2) Insentif Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

(1) Peringkat Kinerja Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan penilaian kinerja, tingkat kehadiran dan pencapaian prestasi kerja tertentu. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. Kecakapan dalam hal pemahaman terhadap substansi tugas yang diberikan; b. Ketepatan dan akurasi dalam menganalisis tugas yang diberikan; c. Kerajinan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian/pelaksanaan tugas; d. Komunikasi dan kerjasama; dan e. Inisiatif dalam melaksanakan tugas. (3) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. Ketepatan kehadiran Asisten sesuai dengan ketentuan jam kerja; b. Ketepatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi jumlah jam kehadiran 8 (delapan) jam perhari atau 160 jam perbulan; dan c. Dalam hal Asisten melaksanakan tugas di luar kantor, maka jam kerja selama penugasan tersebut tetap diperhitungkan jumlah jam kehadiran. (4) Pencapaian prestasi kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi di atas rata-rata yang dicapai Asisten berupa: a. Menjadi penanggungjawab bidang atau sub bidang atau pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman; b. Memiliki gagasan dalam pelaksanaan tugas yang memberikan manfaat bagi perbaikan pelayanan publik dan memperoleh pengakuan dari masyarakat/lembaga dan/atau Pimpinan Ombudsman; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih cepat dari target waktu yang diberikan; d. Menjadi ketua/anggota tim atau narasumber, pada kegiatan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan publik yang dilaksanakan oleh lembaga lain atas persetujuan Ombudsman Bidang dan/atau Ketua Ombudsman; e. Membuat karya tulis atau karya cipta lainnya yang dimuat di dalam jurnal ilmiah atau media cetak/elektronik nasional dan/atau local; dan f. Melaksanakan tugas tambahan di luar tugas bidang yang bersangkutan berdasarkan surat tugas dan/atau surat keputusan Ketua Ombudsman;

(1) Penilaian Peringkat Kinerja Asisten dilakukan setiap bulan oleh: a. Penanggungjawab Bidang bagi Asisten di Kantor Ombudsman melalui konsultasi dan koordinasi dengan Ombudsman Bidang; b. Kepala Perwakilan atau Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan bagi Asisten di Kantor Perwakilan Ombudsman; dan c. Ombudsman Bidang bagi Asisten Penanggungjawab Bidang. (2) Penilaian Peringkat Kinerja Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah dilakukan oleh Wakil Ketua Ombudsman Republik INDONESIA. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diketahui/ ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman, atau oleh Ombudsman Bidang Pengawasan dalam hal Wakil Ketua Ombudsman berhalangan.

Ketua Ombudsman MENETAPKAN Penilaian Peringkat Kinerja Asisten setiap bulan dalam surat keputusan.

Ketua Ombudsman menugaskan unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan pengelolaan administrasi insentif kerja Asisten Ombudsman, atau dapat membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Administrasi Insentif Kerja Asisten Ombudsman yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman dengan keanggotaan terdiri dari unsur Asisten Ombudsman dan unsur Sekretariat Jenderal Ombudsman melalui Surat Keputusan Ketua Ombudsman.

Pelaksanaan Peraturan Ombudsman ini dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Penilaian Peringkat Kinerja yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Ombudsman.

Tunjangan Kerja yang diterima sebelum Peraturan ini berlaku, tetap menjadi hak Asisten dan hak tersebut berakhir setelah Asisten menerima insentif kerja berdasarkan Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013 KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

DANANG GIRINDRAWARDANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id