Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 tentang SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat JF PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

11. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, dan anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengelola PBJ dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PPBJ yang selanjutnya disebutkan Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pengelola PBJ dalam bentuk Angka Kredit Pengelola PBJ.

20. Kamus Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis PBJ adalah daftar jenis

kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 21. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi JF PPBJ adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas JF PPBJ. 22. Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 23. Pelatihan Fungsional Pengelola PBJ yang selanjutnya disebut dengan Pelatihan Pengelola PBJ adalah proses belajar mengajar yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai Pengelola PBJ secara profesional. 24. Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional. 25. Pelatihan Teknis Tematik Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap berdasarkan kurikulum tema tertentu. 26. Sertifikasi Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian

kompetensi teknis Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. 27. Uji Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan penguasaan kompetensi teknis individu Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada unit kompetensi, kualifikasi, dan/atau okupasi sesuai Skema Sertifikasi Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 28. Skema Sertifikasi Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Skema Sertifikasi Kompetensi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa. 29. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengelola PBJ sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang JF PPBJ. 30. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ adalah lembaga yang ditetapkan akreditasinya oleh Kepala LKPP untuk menyelenggarakan Pelatihan. 31. Asesor Akreditasi LPPBJ adalah seseorang yang memiliki Sertifikat Asesor Akreditasi LPPBJ. 32. Pelaksana Uji Kompetensi adalah LPPBJ yang telah terverifikasi dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan uji kompetensi. 33. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan adalah bagian awal dari perencanaan program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas jabatannya.

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa; b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. (2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. (3) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa. (4) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pengelola PBJ; dan b. Personel Lainnya. (2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Standar Kompetensi yang mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis PBJ. (4) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Standar Kompetensi level-1; b. Standar Kompetensi JF PPBJ; dan c. Standar Kompetensi Personel Lainnya. (5) Standar Kompetensi level-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dipenuhi bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.

(1) LKPP merupakan instansi pembina JF PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a. (2) LKPP selaku Instansi Pembina JF PPBJ mempunyai tugas: a. menyusun pedoman formasi JF PPBJ; b. menyusun Standar Kompetensi JF PPBJ; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF PPBJ; d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja JF PPBJ; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengadaan barang/jasa;

f. menyusun kurikulum pelatihan JF PPBJ; g. menyelenggarakan pelatihan JF PPBJ; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Pengelola PBJ pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan Uji Kompetensi JF PPBJ; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang pengadaan barang/jasa; k. melakukan sosialisasi JF PPBJ; l. mengembangkan sistem informasi JF PPBJ; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas JF PPBJ; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF PPBJ; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF PPBJ; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF PPBJ di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Pengelola PBJ; dan s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. (3) Pengembangan dan pembinaan JF PPBJ dilakukan oleh LKPP melalui kedeputian yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Pedoman Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan penghitungan, penyusunan

dan pengusulan kebutuhan JF PPBJ di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. (2) Pedoman Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pembinaan JF PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan: a. pedoman bagi Pengelola PBJ dalam melaksanakan tugas jabatannya; dan b. pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, Pengelola PBJ, Tim Penilai, kepala UKPBJ dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan JF PPBJ. (2) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pembinaan JF PPBJ tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

(1) Pengangkatan PNS ke dalam JF PPBJ dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. promosi; d. penyesuaian/inpassing; dan e. penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. (2) Dalam rangka penugasan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPK, PNS calon JF PPBJ

dari pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan diangkat ke dalam JF PPBJ, wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa level-1. (3) Pengangkatan PNS ke dalam JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, promosi, penyesuaian/inpassing dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d dan e diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4) Tata cara pengangkatan PNS ke dalam JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Penilaian kinerja Pengelola PBJ bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Pengelola PBJ meliputi: a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan b. perilaku kerja. (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan merupakan dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (5) Hasil penilaian SKP Pengelola PBJ ditetapkan sebagai capaian SKP. (6) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dan dinilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola PBJ wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

(8) Ketentuan dan tata cara mengenai penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengenai Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pengembangan JF PPBJ, LKPP membangun dan mengembangkan sistem informasi Pengelola PBJ.

(1) Pengelola PBJ wajib menjadi anggota dari organisasi profesi JF PPBJ. (2) Organisasi profesi JF PPBJ adalah Ikatan Fungsional Pengadaan INDONESIA (IFPI). (3) IFPI wajib memiliki kode etik dan kode perilaku profesi Pengelola PBJ. (4) Kode etik dan kode perilaku profesi Pengelola PBJ disusun oleh IFPI dan ditetapkan IFPI setelah mendapatkan persetujuan dari LKPP. (5) IFPI memiliki tugas: a. memberikan advokasi; b. memeriksa pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi; dan c. memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi kepada instansi tempat kedudukan Pengelola PBJ dan/atau instansi pembina.

(6) Selain tugas pada ayat (5) IFPI juga dapat melakukan kegiatan: a. pengembangan profesi Pengelola PBJ; b. pengembangan keilmuan Pengadaan Barang/Jasa; dan c. pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai Pengadaan Barang/Jasa. (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan di bawah koordinasi LKPP.

(1) LKPP melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi JF PPBJ pada instansi pengguna. (2) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi implementasi JF PPBJ serta pembinaan dan pengembangan karier Pengelola PBJ, instansi pengguna menyampaikan laporan berupa pemutakhiran data JF PPBJ dan informasi lain yang diperlukan kepada LKPP.

(1) Personel lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Aparatur Sipil Negara; b. prajurit Tentara Nasional INDONESIA; dan c. anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan sebagai: a. PPK; b. Pejabat Pengadaan; c. Pokja Pemilihan; d. Kepala UKPBJ; dan e. Pengelola LPSE.

(3) Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Personel Lainnya wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai penugasannya. (4) Kepemilikan kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (5) Kepemilikan kompetensi bagi Kepala UKPBJ dan Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan teknis kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sesuai bidang tugasnya.

Kamus Kompetensi Teknis PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun dan ditetapkan LKPP setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Standar Kompetensi level-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada: a. Pengantar Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management); b. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan c. Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa level-1.

(2) Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa level-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis PBJ. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi level-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

(1) Standar Kompetensi JF PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, meliputi: a. Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial Kultural. (2) Standar Kompetensi JF PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Standar Kompetensi JF PPBJ Pertama; b. Standar Kompetensi JF PPBJ Muda; dan c. Standar Kompetensi JF PPBJ Madya. (3) ASN yang menduduki JF PPBJ harus memenuhi Standar Kompetensi JF PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jenjang jabatan. (4) Standar Kompetensi JF PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang- undangan.

(1) Standar Kompetensi Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, meliputi: a. Standar Kompetensi PPK; b. Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan;

c. Standar Kompetensi Pokja Pemilihan; d. Standar Kompetensi Kepala UKPBJ; dan e. Standar Kompetensi Pengelola LPSE. (2) Standar Kompetensi PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Kepala UKPBJ dan Pengelola LPSE diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan diperlukan untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara efektif. (2) Sumber informasi untuk melaksanakan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. standar kompetensi; b. hasil evaluasi kinerja; c. perkembangan praktik terbaik (best practice) pengadaan atau bidang lain yang berkaitan; d. hasil asesmen; dan/atau e. hasil survei. (3) Analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Instansi Pengguna dan/atau Instansi Pembina.

(1) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan. (2) Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. Program Pendidikan dan Pelatihan Standar Kompetensi level-1; b. Program Pendidikan dan Pelatihan Pengelola PBJ; dan c. Program Pendidikan dan Pelatihan Personel Lainnya. (3) Program Pelatihan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa setelah menerima usulan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. (4) Program Pelatihan bagi Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Pelatihan Pembentukan JF PPBJ; dan b. Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ. (5) Program Pelatihan bagi Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa; dan b. Pelatihan Teknis Tematik Pengadaan Barang/Jasa. (6) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diikuti oleh Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. (7) Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau mata

kuliah pendidikan Pengadaan Barang/Jasa dapat menjadi bagian dalam Program Pendidikan dan Pelatihan lainnya. (8) Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala LKPP.

(1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, pertimbangan objektif lainnya dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai. (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk: a. pendidikan formal; b. pelatihan fungsional Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau c. pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa. (3) Pendidikan formal bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. (5) Ketentuan penyelenggaraan pelatihan bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP dan/atau Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP dan/atau Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang terakreditasi oleh LKPP.

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui namun tidak terbatas pada: a. Pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; b. Pemantauan dan evaluasi fasilitator dan Lembaga Pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan c. Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi serta akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ.

Sertifikasi Kompetensi bertujuan untuk memastikan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

Kebijakan Sertifikasi Kompetensi meliputi: a. meningkatkan kualitas Sertifikasi Kompetensi; b. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi yang transparan, terbuka, dan efisien; c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam Sertifikasi Kompetensi; dan d. meningkatkan kerjasama para pihak dalam Sertifikasi Kompetensi.

Semua pihak yang terlibat dalam Sertifikasi Kompetensi mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai Sertifikasi Kompetensi; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan berintegritas; c. menjaga kerahasiaan materi uji kompetensi dan informasi terkait Sertifikasi Kompetensi; d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan e. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berakibat menurunkan mutu Sertifikasi Kompetensi.

(1) Sertifikasi Kompetensi terdiri atas: a. Sertifikasi Kompetensi level-1; b. Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola PBJ; dan c. Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Lainnya. (2) Sertifikasi Kompetensi level-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa. (3) Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Pengelola PBJ yang akan mengikuti: a. kenaikan jenjang; b. promosi; c. perpindahan dari jabatan lain; dan d. penyesuaian/inpassing. (4) Sertifikasi Kompetensi bagi Personel lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi Personel lainnya meliputi sertifikasi: a. PPK; b. Pejabat Pengadaan; dan c. Pokja Pemilihan. (5) Tata kelola Sertifikasi Kompetensi merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Sertifikasi Kompetensi. (6) Ketentuan mengenai jenis Sertifikasi Kompetensi dan tata kelola sertifikasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi menggunakan Perangkat Sertifikasi Kompetensi yang terdiri dari: a. Skema Sertifikasi Kompetensi; b. Materi Uji Kompetensi; dan c. Tempat Uji Kompetensi. (2) Skema Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a. Ruang lingkup; b. Tujuan; c. Acuan Normatif; d. Kemasan/Paket kompetensi; e. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi; f. Hak dan Kewajiban; g. Biaya sertifikasi; dan h. Proses Sertifikasi. (3) Materi Uji Kompetensi merupakan acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi yang disusun berdasarkan standar kompetensi. (4) Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat Uji Kompetensi. (5) Ketentuan tentang Materi Uji Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Para pihak dalam Sertifikasi Kompetensi terdiri atas: a. Kepala LKPP; b. Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; c. Direktur yang membidangi sertifikasi profesi;

d. Komite dan Sekretariat Komite; e. Pelaksana Uji Kompetensi; f. Peserta Sertifikasi; g. Pemilik Sertifikat; h. Asesor Kompetensi; dan i. Pengawas Ujian. (2) Kepala LKPP memiliki kewenangan: a. MENETAPKAN Komite dan Sekretariat Komite; b. MENETAPKAN Pengawas Ujian; dan c. MENETAPKAN Asesor Kompetensi. (3) Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa memiliki kewenangan: a. menandatangani Sertifikat Kompetensi bagi JFPPBJ dan Personel lainnya; b. MENETAPKAN Pelaksana Uji Kompetensi; c. MENETAPKAN standar kelulusan Sertifikasi Kompetensi; d. MENETAPKAN Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi; dan e. MENETAPKAN tata cara pembinaan dalam Sertifikasi Kompetensi. (4) Direktur yang membidangi sertifikasi profesi sebagai penanggung jawab Sertifikasi Kompetensi, memiliki tugas dan kewenangan: a. menandatangani Sertifikasi Kompetensi level-1; b. MENETAPKAN MUK; c. MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi; d. menugaskan Pengawas Ujian; e. menugaskan Asesor Kompetensi; f. melakukan pemantauan dan evaluasi Sertifikasi Kompetensi; dan g. melakukan pembinaan kepada Pelaksana Uji Kompetensi, Peserta Sertifikasi, Pengawas Ujian, Asesor Kompetensi, dan Pemilik Sertifikat. (5) Komite Penjaminan Mutu Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa adalah sejumlah orang yang

ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menjaga akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi. (6) Pelaksana Uji Kompetensi adalah Direktorat Sertifikasi Profesi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan LPPBJ/Instansi lain. (7) Peserta Sertifikasi Kompetensi adalah Pemohon Sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan diterima untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi. (8) Pemilik Sertifikat Kompetensi adalah seseorang yang telah lulus Uji Kompetensi dan berhak memiliki Sertifikat Kompetensi. (9) Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah seseorang yang memiliki kompetensi, memenuhi persyaratan, dan mendapatkan penugasan dari LKPP untuk melakukan uji kompetensi dan/atau menilai kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. (10) Pengawas Ujian adalah seseorang yang mendapatkan penugasan dari LKPP untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Uji Kompetensi. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja, tugas, dan kewenangan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala LKPP. (12) Ketentuan tentang Pelaksana Uji Kompetensi, Peserta Sertifikasi, Pemilik Sertifikat, Asesor Kompetensi, dan Pengawas Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Sertifikat kompetensi hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikat kompetensi yang diberikan.

(2) Ketentuan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Pemantauan dan evaluasi Sertifikasi Kompetensi bertujuan untuk menilai kesesuaian Sertifikasi Kompetensi terhadap Sistem Manajemen Mutu. (2) Dalam rangka menjamin mutu Sertifikasi Kompetensi dilakukan pembinaan kepada Pelaksana Uji Kompetensi, Peserta Sertifikasi, Pemilik Sertifikat, Asesor Kompetensi, dan Pengawas Ujian. (3) Ketentuan terkait pemantauan, evaluasi, dan pembinaan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di LKPP. (2) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan:

a. perancangan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau b. pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa. (3) Sumber Daya Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a: a. memiliki kompetensi untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan atau pembentukan peraturan perundangan-undangan; dan b. mendapatkan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. (4) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat memiliki Sumber Daya Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan PRESIDEN dan/atau Peraturan LKPP. (5) Sumber Daya Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b: a. memiliki kompetensi mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan b. mendapatkan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. (6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP dan/atau Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang terakreditasi oleh LKPP. (7) Pelaksanaan ketentuan mengenai Sumber Daya Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Sumber Daya Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, paling sedikit terdiri atas: a. Advokasi dan pendampingan pengadaan barang/jasa; b. Probity Advisor; c. Mediator, Konsoliator, dan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak; d. Pemberi Keterangan Ahli (PKA); e. Anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi; dan f. Anggota Dewan Sengketa Konstruksi. (2) Ketentuan mengenai pembinaan terhadap Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelatihan untuk pembinaan terhadap Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP.

(1) Pelaksanaan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa tingkat Dasar tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 1 Desember 2021.

(2) Sertifikasi Kompetensi level-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berlaku mulai Januari 2022. (3) Sertifikasi dasar yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Sertifikasi Kompetensi level-1 dapat digunakan sebagai prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Pengadaan Barang/Jasa. (4) Pelaksanaan sertifikasi dasar Pengadaan Barang/Jasa tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan akhir tahun 2021.

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 955 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, peraturan lembaga yang terkait dengan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA