Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANGTIM PEMERIKSA DAERAH

Dalam Peraturan Dewan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila

dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Wakil

secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 4. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 6. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain/kelurahan. 10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 12. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. 13. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 15. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. 16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 17. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang

bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 18. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 19. Pengaduan dan/atau Laporan adalah pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR. 20. Pengadu dan/atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan Pengaduan dan/atau Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 21. Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KIP Provinsi Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslih Provinsi Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kabupaten/ Kota anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu yang

diduga melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 22. Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. 23. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh DKPP untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik yang diadukan atau dilaporkan kepada DKPP. 24. Resume Sidang Pemeriksaan adalah pendapat akhir atau kesimpulan masing-masing anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 25. Rapat Pleno Putusan adalah rapat permusyawaratan untuk mengambil putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dilaksanakan secara tertutup oleh Ketua dan Anggota DKPP. 26. Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Provinsi Aceh dan Unsur Masyarakat. 27. Tim Pemeriksa adalah TPD yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah. 28. Majelis Kehormatan DKPP, selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk oleh DKPP yang bersifat ad hoc untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat. 29. Sekretariat adalah Sekretariat DKPP yang dikepalai oleh seorang Sekretaris. 30. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Pemeriksa Daerah terdiri atas:

a. 1 (satu) orang anggota DKPP; b. 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh; c. 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Provinsi Aceh; dan d. 1 (satu) orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan keetikaan, berdomisili di wilayah kerja Tim Pemeriksa Daerah. (2) Tim Pemeriksa Daerah dari unsur KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan unsur Masyarakat bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas secara berturut- turut atau tidak berturut-turut. (3) Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah dari unsur KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh dan unsur Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh ditetapkan oleh DKPP berdasarkan usulan KPU atau Bawaslu. (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah terdiri atas: a. seorang ketua dari Anggota DKPP; dan b. anggota dari unsur KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan unsur masyarakat

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Pemeriksa Daerah mempunyai wewenang: a. memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota; b. memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS apabila dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Provinsi Aceh, anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota; dan c. dihapus (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa Daerah dapat: a. menghadirkan para pihak, saksi, ahli dan pihak terkait; b. mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam Sidang Pemeriksaan; c. meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait, dan/atau pendapat ahli; d. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan; dan e. meminta alat bukti dan barang bukti tambahan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Syarat untuk menjadi anggota Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat adalah sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA;

b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai etika, moral, integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik, paling sedikit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; f. mampu secara jasmani dan rohani; g. memiliki kompetensi di bidang kepemiluan dan keetikaan; h. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) diutamakan berlatar belakang ilmu hukum/ilmu politik/ administrasi/manajemen dan mempunyai pengalaman dibidang Pemilu; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan j. tidak merangkap jabatan atau profesi lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemenuhan persyaratan calon Anggota Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;

b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap; f. surat sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; g. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesediaan menjadi Tim Pemeriksa Daerah; h. daftar riwayat hidup; dan i. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak merangkap jabatan atau profesi lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberhentian Anggota Tim Pemeriksa Daerah dilakukan oleh DKPP. (2) Anggota Tim Pemeriksa Daerah berhenti antar waktu karena:

a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (3) Anggota Tim Pemeriksa Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila: a. melanggar sumpah atau janji jabatan; b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban; c. tidak menghadiri Sidang Pemeriksaan dan/atau Rapat Tim Pemeriksa selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat tugas Tim Pemeriksa; f. tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah; g. melanggar kode etik dan pedoman perilaku Tim Pemeriksa Daerah; dan h. dilakukan evaluasi oleh DKPP. (4) Dalam pemberhentian Anggota Tim Pemeriksa Daerah unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan. (5) Anggota KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh diberhentikan sebagai Tim Pemeriksa Daerah apabila: a. tidak menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh dan anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh; b. digantikan oleh anggota lain berdasarkan keputusan lembaga masing-masing; atau

c. dijatuhi sanksi pemberhentian oleh Majelis Kehormatan.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sidang Pemeriksaan dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP. (3) Tim Pemeriksa tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara. (4) Pelaksanaan sidang pemeriksaan meliputi: a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor; b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah; c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor; d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; f. mendengarkan keterangan pihak terkait; dan/atau g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti. (5) Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam sidang pemeriksaan. (6) Dalam hal sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan sidang pemeriksaan selesai dan dinyatakan ditutup. (7) Tim Pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan berupa resume kepada DKPP.

(8) Sidang pemeriksaan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno Putusan.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan sidang pemeriksaan selesai dan ditutup. (2) Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Tim Pemeriksa Daerah dapat melaksanakan rapat. (3) Setiap anggota Tim Pemeriksa wajib membuat resume dan menyampaikan kepada DKPP paling lambat 2 (dua) Hari sejak sidang pemeriksaan ditutup. (4) Resume anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno Putusan. (5) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno Putusan.

9. Lampiran Peraturan Dewan ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

Pasal II

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2019

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA