Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN, merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penyelenggara Negara BSN adalah Pejabat Negara di lingkungan BSN yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

6. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;

7. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;

8. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN;

9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;

10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik;

11. Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.

(1) Penyelenggara Negara BSN wajib menyampaikan LHKPN. (2) Penyelenggara Negara BSN yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Badan Standardisasi Nasional terdiri atas: a. Kepala Badan Standardisasi Nasional; b. Pejabat Eselon I; c. Pejabat Eselon II;

d. Kuasa Pengguna Anggaran; e. Pejabat Pembuat Komitmen; f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan; g. Bendahara Pengeluaran; dan h. Bendahara Penerimaan.

(1) Penyelenggara Negara BSN wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau b. Mengisi formulir LHKPN dalam bentuk file excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK paling sedikit memuat: a. Nama; b. Jabatan; c. Instansi; d. Tempat dan Tanggal Lahir; e. Alamat; f. Identitas Istri atau Suami; g. Identitas Anak; h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki; i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan; k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan l. Surat Pernyataan.

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN; (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. Koordinator LHKPN yaitu Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas; b. Wakil Koordinator LHKPN yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian – Biro Hukum, Organisasi, dan Humas; dan

c. Administrator LHKPN yaitu pegawai yang ditetapkan sebagai Administrator Instansi. (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id; b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN; dan d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Badan Standardisasi Nasional untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

(1) Peringatan kepada Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi: a. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir masa pelaporan LHKPN; dan b. setelah masa pelaporan LHKPN berakhir. (2) Apabila Wajib LHKPN tidak melaporkan harta kekayaannya setelah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA