Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2016 tentang KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan dengan Keputusan PRESIDEN.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
5. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK. 6. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi. 7. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. 8. Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan cita-cita yang ideal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. 9. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. 10. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai. 11. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. 12. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang independen, berintegritas, dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

(1) Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa. (2) Pemeriksa yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK; b. Pegawai Negeri Sipil dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan c. Akuntan Publik.

Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK dan Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya.

(1) Setiap Anggota BPK wajib: a. mempertahankan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; d. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK; e. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat;

f. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya; g. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan; h. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; i. menghindari terjadinya benturan kepentingan; j. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan; dan k. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak. (2) Setiap Anggota BPK dilarang: a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik INDONESIA dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; b. memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang; c. mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana; d. secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara; e. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis; f. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan; g. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;

h. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung; i. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah; j. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; k. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalismenya selaku Anggota BPK; l. mempublikasikan temuan dan/atau hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan; m. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan; dan n. memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif.

(1) Setiap Pemeriksa wajib: a. mempertahankan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar

Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK; d. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan; e. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan; f. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas; g. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan; h. menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Anggota BPK yang memberi tugas; i. menghindari terjadinya benturan kepentingan; j. melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan; k. memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan; l. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan m. melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan.

(2) Setiap Pemeriksa dilarang: a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik INDONESIA dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah; c. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan; d. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya; e. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; f. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; g. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa; h. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis; i. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran negara; j. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan; k. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan objek yang diperiksa; l. melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat kedua;

m. melaksanakan pemeriksaan pada objek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir; n. mengubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan; o. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK; p. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif; dan q. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan. (3) Kewajiban dan larangan bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang terkait dengan pemeriksaan meliputi seluruh rangkaian proses pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk pengelolaan dokumen pemeriksaan.

(1) Anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif terhadap Unit Pelaksana

Tugas Pemeriksaan, dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis. (2) Anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada Negara dan/atau BPK, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan BPK. (3) Anggota BPK yang melakukan pelanggaran Kode Etik berikutnya dijatuhi sanksi Kode Etik yang lebih berat.

(1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berdampak negatif terhadap Tim Pemeriksa, dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM); (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berdampak negatif terhadap Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan, dijatuhi sanksi berupa larangan memeriksa selama 2 (dua) tahun. (3) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berdampak negatif terhadap Negara dan/atau BPK, dijatuhi sanksi berupa diberhentikan sebagai Pemeriksa. (4) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan pelanggaran Kode Etik berikutnya dijatuhi sanksi Kode Etik yang lebih berat. (5) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dijatuhi sanksi Kode Etik berupa pemberhentian tetap sebagai Pemeriksa. (6) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi sanksi Kode Etik berupa pemberhentian tetap sebagai Pemeriksa; (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada organisasi profesi pemeriksa yang bersangkutan.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak membebaskan dari hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(1) Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPK ini. (2) Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KETUA,

ttd.

HARRY AZHAR AZIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY