Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Informasi Cuaca Untuk Penerbangan Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

2. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Badan dan/atau hak Badan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Badan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah penerimaan Badan yang bersumber dari informasi cuaca untuk penerbangan.

4. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan Kualitas Piutang.

6. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau anilisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan Piutang PNBP.

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas piutang PNBP di lingkungan Badan.

Piutang PNBP merupakan Piutang bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

(1) Piutang PNBP diakui pada saat diterbitkan surat penagihan. (2) Dasar terbitnya surat penagihan berdasarkan laporan dari penyelenggara navigasi penerbangan atas pembayaran langsung dari perusahaan penerbangan dan/atau faktur yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbangan kepada penyelenggara navigasi penerbangan. (3) Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

(1) Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat penagihan. (2) Piutang dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya Piutang.

Kualitas Piutang PNBP ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu: a. kualitas lancar; b. kualitas kurang lancar; c. kualitas diragukan; atau d. kualitas macet.

Penentuan Kualitas Piutang PNBP dilakukan dengan ketentuan:

a. kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan dalam hal belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; b. kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan; c. kualitas diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan d. kualitas macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditentukan dalam hal:

1. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

(1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar. (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar : a. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; b. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan c. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada setiap semester dan tahunan sesuai dengan Kualitas Piutang pada tanggal pelaporan. (4) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih meningkat dibandingkan periode sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun beban Penyisihan Tidak Tertagih dan mengkredit akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. (5) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih menurun dibandingkan periode sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan mengkredit akun beban Penyisihan Tidak Tertagih.

Penentuan Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

(1) Piutang PNBP disajikan di dalam pos asset lancar pada Neraca sebagai Piutang bukan pajak. (2) Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada Neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. (3) Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi atau timbulnya piutang dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi. (4) Pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di dalam Laporan Operasional pada Kelompok Kegiatan Non Operasional. (5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan di dalam Neraca sebagai pengurang atas jumlah Piutang.

(6) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan di dalam Laporan Operasional pada Kelompok Kegiatan Operasional. (7) Faktur yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbangan kepada penyelenggara navigasi penerbangan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(1) Pelunasan Piutang PNBP dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat transaksi. (2) Untuk Piutang dalam mata uang asing, selisih yang timbul akibat perbedaan kurs saat penagihan dan pelunasan diakui sebagai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi. (3) Pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Kegiatan Non Operasional.

(1) PNBP yang sudah diterima oleh penyelenggara navigasi penerbangan pada tahun berjalan dan surat penagihan diterbitkan pada tahun berikutnya disajikan dalam Neraca per 31 Desember tahun berjalan sebagai Pendapatan yang Masih harus Diterima. (2) Atas Pendapatan yang Masih harus Diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih; b. diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan c. dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya.

Piutang PNBP yang belum diterima pembayarannya oleh penyelenggara navigasi penerbangan dan telah tercatat dalam Neraca Badan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan ini dilakukan koreksi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA