Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BMKG Berlaku

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Gas Hidrogen dan Pemeliharaan Tabung Gas

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

  1. Gas Hidrogen yang selanjutnya disebut gas adalah unsur gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan bernomor atom satu.

  2. Tabung Gas adalah tabung yang digunakan sebagai pembangkit dalam pembuatan gas.

  3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Stasiun yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengamatan meteorologi udara atas.

  4. Petugas UPT adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan dan bertugas di Lingkungan UPT yang bersangkutan.

  5. Deputi Bidang Meteorologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bidang meteorologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

  6. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

  7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pembuatan gas dilakukan oleh Petugas UPT yang ditunjuk oleh Kepala UPT.

(2) Petugas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kompetensi pembuatan gas. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

  1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembuatan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) jam sebelum digunakan.

  1. Ketentuan huruf a Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja, tabung gas yang digunakan wajib sesuai dengan persyaratan sebagai berikut: a. terbuat dari baja dengan ketebalan 5 (lima) milimeter sampai 10 (sepuluh) milimeter; b. tahan terhadap suhu paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) derajat celcius; dan c. tahan terhadap tekanan paling rendah 300 (tiga ratus) atmosfer.

  1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 11 diubah, dan setelah ayat (5) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja, tabung gas wajib diperiksa oleh Petugas UPT yang ditunjuk oleh Kepala UPT. (2) Petugas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kompetensi pembuatan gas. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (6) Hasil pemeriksaan tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Deputi Bidang Meteorologi guna dilakukan validasi. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan valid dan telah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan kerja. Maka Deputi Bidang Meteorologi mengeluarkan Surat Keterangan Laik Operasi. (8) Format Surat keterangan Laik Operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

  1. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 12 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Setiap UPT yang melakukan pembuatan gas wajib mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja.

(2) Dalam mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas UPT mempunyai kewajiban dan larangan untuk melakukan tindakan tertentu. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. wajib memakai werk pack yang terbuat dari bahan katun, pelindung mata, penutup hidung (maskers), sarung tangan dan sepatu karet pada saat pembuatan gas; b. wajib memeriksa kop gas, klep pengaman standar, dan selang gas; c. wajib menyingkirkan benda tajam; d. wajib membuka dan mencuci tabung gas yang terkena minyak atau sejenisnya terutama pada bagian kran (valve) dengan soda cair (Tetra Cloor Etan/TCE) sebelum tabung gas dipergunakan kembali; dan e. wajib menggunakan tabung gas yang telah mendapat surat keterangan laik operasi. (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. dilarang merokok dan/atau menyebabkan nyalanya api di dalam dan/atau di sekitar ruang pembuatan gas dan ruang pengisian balon; b. dilarang memakai baju dengan bahan yang terbuat dari nilon atau benang tiruan yang mudah terbakar; c. dilarang mengisi tabung gas dengan bahan pembuat gas melebihi ketentuan takaran; dan d. dilarang menggunakan tabung gas yang telah berkarat, retak, gepeng maupun yang secara fisik telah berubah. (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib

ditempel di pintu masuk dan di dalam ruang pengisian gas. (6) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

  1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 15 diubah, dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Kepala UPT wajib melaporkan kondisi tabung gas dan peralatan pendukung. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hasil pengukuran ketebalan tabung gas; dan b. hasil pemeriksaan kondisi tabung gas. (3) Laporan hasil pengukuran ketebalan tabung gas dan laporan hasil pemeriksaan kondisi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan form tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (4) Laporan hasil pengukuran ketebalan tabung gas dan laporan hasil pemeriksaan kondisi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Deputi Bidang Meteorologi dan diketahui oleh Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi.

(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap minggu kedua pada bulan berikutnya. 8. Ketentuan Pasal 16 BAB VII diubah, dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut:

BAB 7 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Setiap Petugas UPT yang telah melakukan pekerjaan pembuatan gas hidrogen selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus sebelum Peraturan Kepala Badan ini diundangkan, dianggap sudah berkompeten dan diberikan sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian pembuatan gas hidrogen. (2) Pembuatan gas hidrogen yang telah dilaksanakan oleh Petugas UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Kepala Badan ini berlaku.

Pasal 16A

Setiap tabung gas yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) selama 1 (satu) tahun sebelum Peraturan Kepala Badan ini diundangkan, dianggap laik operasi dan diberikan Surat Keterangan Laik Operasi oleh Deputi Bidang Meteorologi.

  1. Lampiran I sampai dengan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

  2. Diantara Lampiran III dan Lampiran IV disisipkan 2 (dua) Lampiran, yakni Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA