Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.

2. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.

3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.

4. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.

5. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampak atas suatu Risiko.

6. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.

7. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.

8. Tingkat Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

9. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur tingkat dampak dan tingkat kemungkinan.

10. Selera Risiko adalah Tingkat Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi.

11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR, adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.

12. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada PRESIDEN. 13. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan BKPM untuk: a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja; b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif; c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan; d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi; e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi; f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Manfaat Manajemen Risiko di lingkungan BKPM untuk : a. mengurangi kejutan (surprise); b. meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja; c. meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan; d. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan; e. meningkatkan reputasi organisasi; f. meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan g. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Prinsip penerapan Manajemen Risiko: a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah; b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan; c. bagian dari pengambilan keputusan; d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian; e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu; f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia; g. disesuaikan dengan keadaan organisasi; h. memperhatikan faktor manusia dan budaya; i. transparan dan inklusif; j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan k. perbaikan terus-menerus.

(1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan BKPM harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran. (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui : a. pengembangan budaya sadar risiko; b. pembentukan struktur manajemen risiko; dan c. penyelenggaraan proses manajemen risiko.

(1) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai BKPM dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran BKPM. (2) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa: a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko; c. penghargaan terhadap yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang terdiri atas: a. UPR; dan b. Inspektorat.

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. UPR di tingkat Lembaga; b. UPR di tingkat Unit Eselon I; dan c. UPR di tingkat Unit Eselon II. (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, meliputi Kepala BKPM untuk tingkat lembaga atau pimpinan unit masing-masing untuk tingkat UPR lainnya, yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai dengan lingkup tugasnya; b. koordinator Risiko, meliputi seluruh pejabat satu tingkat dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksana harian koordinator Risiko, dilaksanakan oleh pejabat di bawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam perencanaan, pengelolaan dan pemantauan Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan; dan d. pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu pelaksana harian koordinator Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan. (3) Tugas dan tanggung jawab pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a: a. MENETAPKAN profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga tingkat Kepala BKPM; dan

c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit. (4) Tugas dan tanggung jawab koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b: a. memberikan usulan atas profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; dan b. memberikan usulan dan/atau rekomendasi kepada pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan berdasarkan analisis objektif. (5) Tugas dan tanggung jawab pelaksana harian koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c: a. menyusun konsep profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko; dan c. membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada tingkat yang lebih tinggi dan unit pada tingkat yang lebih rendah. (6) Tugas dan tanggung jawab pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d: a. mendukung penyusunan konsep profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko; c. mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada tingkat yang lebih tinggi dan unit pada tingkat yang lebih rendah; d. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit; dan e. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai auditor internal BKPM. (2) Tugas dan tanggung jawab Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR; dan b. penilaian atas tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko di seluruh tingkat UPR.

(1) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas tahapan sebagai berikut: a. komunikasi dan konsultasi; b. penetapan konteks; c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi Risiko; d. penanganan Risiko; dan e. pemantauan dan reviu. (2) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR. (3) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus : a. menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian

internal: b. menyatu dalam budaya organisasi; dan c. disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. (5) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA