Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Melalui Penyesuaian/Inpassing

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

4. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.

5. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program KKBPK.

6. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah PNS yang berkedudukan di Desa/Kelurahan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program KKBPK.

7. Penyuluh KB Kategori Keahlian adalah Penyuluh KB yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang KKBPK.

8. Penyuluh KB Kategori Keterampilan adalah Penyuluh KB yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang KKBPK.

9. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh KB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

11. Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa profesi atau personil telah memenuhi standart dan/atau regulasi yang ditetapkan.

12. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Instansi Pembina adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

16. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan teringgi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Tujuan penetapan Peraturan Kepala Badan ini adalah tersedianya pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Sasaran pengguna Peraturan Kepala Badan ini adalah:

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Pejabat yang Berwenang;
3. Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Unit kerja terkait pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB; dan
5. PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. persyaratan PNS yang dapat mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB;dan
2. Formasi kebutuhan dan tata cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

(1) Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditujukan bagi PNS sebagai berikut: a. PNS yang masih dan telah menduduki jabatan PLKB yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan PLKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; b. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan Penyuluh KB, karena paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari pejabat yang berwenang; c. PNS yang telah mengikuti dan lulus Latihan Dasar Umum (LDU) dan saat ini menduduki jabatan selain Penyuluh KB dan/atau PLKB; d. PNS selain Penyuluh KB dan PLKB yang pernah ditugaskan sebagai pelaksana Penyuluh KB; dan e. PNS di lingkungan BKKBN yang memiliki pengalaman paling rendah 5 (lima) tahun dalam program KKBPK. (2) PNS selain Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf d meliputi : a. Koordinator Penyuluh KB tingkat Kecamatan; b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Organisasi Pemerintah Daerah Keluarga Berencana;dan c. Pelaksana Organisasi Pemerintah Daerah Keluarga Berencana.

PNS yang belum mengikuti dan lulus Latihan Dasar Umum (LDU) dan saat ini menduduki jabatan selain Penyuluh KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mengikuti LDU paling lama 1 tahun setelah ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh KB.

Hasil Penyesuaian/Inpassing Penyuluh KB diangkat dalam: a. Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan; dan b. Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian.

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan; dan
2. Diploma IV (D-IV)/Strata-Satu (S-1) semua bidang ilmu bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian. b. pangkat, golongan ruang paling rendah:
3. Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi Pejabat Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan; dan
4. Penata Muda, Golongan Ruang III/bagi Pejabat Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian. c. memiliki pengalaman melaksanakan tugas di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; d. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing sebagaiman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. e. usia paling tinggi:

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana;
2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pengawas dan administator; dan
3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) PNS yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengikuti Penyesuaian/Inpassing berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini. (3) PNS yang tidak dapat mengikuti Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diangkat dalam jabatan pelaksana.

(1) Kompetensi dilakukan melalui Sertifikasi. (2) Pelaksanaan Sertifikasi diatur berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

(1) Penghitungan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB di lingkungan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional menggunakan dua pendekatan, yaitu: a. pendekatan obyek; b. pendekatan tugas per tugas jabatan. (2) Penghitungan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana pada ayat (1) huruf a yaitu desa/kelurahan/jorong atau wilayah yang setingkat. (3) Formasi kebutuhan Penyuluh KB ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

(1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyeleksi berkas administrasi PNS yang akan disesuaikan/inpassing menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh KB; (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB berdasarkan tata cara pelaksanaan dan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing. (3) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (4) Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB bagi PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir, akan diangkat sesuai dengan pangkat dan jabatan terakhir yang didudukinya dengan angka kredit terakhir yang diperoleh. (5) Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui tata cara pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing.

(6) Tata Cara Pelaksanaan untuk Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh KB akan dilaksanakan melalui 2 (dua) periode: a. periode I bulan Oktober sampai dengan November 2017 dengan prioritas utama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau b. periode II bulan Januari sampai dengan November 2018 dengan sasaran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA