Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 yang terdiri dari Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan perundang-undang. 5. Dokumentasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pelestarian, dan/atau perawatan Dokumen Hukum. 6. Informasi Hukum adalah data atau keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum. 7. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Peraturan Bawaslu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH di Lingkungan Bawaslu.

JDIH di Lingkungan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu; b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama

Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Bawaslu; dan d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dokumen Hukum di Lingkungan Bawaslu terdiri atas: a. Peraturan Bawaslu dan Rancangan Peraturan Bawaslu; b. Keputusan Pengawas Pemilu; c. Putusan Pengawas Pemilu; d. Dokumen tindak lanjut temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu; e. Surat edaran; f. Pedoman penanganan pelanggaran Pemilu; g. Pedoman penyelesaian sengketa; h. Laporan hasil Pengawasan Pemilu; dan i. Dokumen Hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Pemilu.

(1) Organisasi JDIH di Lingkungan Bawaslu terdiri atas: a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH. (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Subbagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.

(1) Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi: a. organisasi; b. sumber daya manusia; c. koleksi dokumen hukum; d. teknis pengelolaan; e. sarana prasarana; dan f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Lingkungan Bawaslu; b. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum; c. pemutakhiran dokumentasi hukum ke dalam situs web JDIH Bawaslu; d. mensosialisasikan kebijakan dan teknis pengelolaan JDIH Bawaslu; e. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan JDIH Nasional; serta f. melakukan evaluasi dan pelaporan berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Bawaslu.

(1) Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerjanya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum; b. pemutakhiran dokumentasi hukum ke dalam situs web JDIH Bawaslu; c. pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan situs web JDIH Bawaslu; d. pengelolaan sarana dan prasarana JDIH; dan e. penyampaian laporan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Pusat JDIH.

(1) Dalam melakukan pengelolaan JDIH di Lingkungan Bawaslu dapat dibantu oleh tim teknis. (2) Tim teknis Pusat JDIH terdiri atas: a. Pembina; b. Pengarah; c. Penanggung jawab; d. Ketua; e. Sekretaris; dan f. Anggota. (3) Tim teknis Anggota JDIH terdiri atas: a. Penanggung jawab; dan b. Anggota.

(4) Tim teknis dibentuk dan ditetapkan oleh: a. Ketua Bawaslu untuk Pusat JDIH; dan b. Ketua Bawaslu Provinsi untuk Anggota JDIH.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pusat JDIH dan Anggota JDIH berpedoman pada Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala pendanaan yang timbul dalam pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Bawaslu.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Bawaslu wajib mempersiapkan sarana dan pra sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan JDIH dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA