Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kemanan Laut

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut dengan Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

melalui menteri yang mengoordinasikannya 2. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta hasil kinerja keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Bakamla. 3. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Bakamla yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 4. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

5. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
6. Pegawai Bakamla adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan untuk bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Bakamla, serta secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Kepala Badan.
7. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II/satuan kerja mandiri di lingkungan Bakamla.
8. Inspektur adalah pejabat struktural eselon II Inspektorat Bakamla.

Peraturan Kepala Badan ini merupakan kerangka acuan bagi Pegawai Bakamla untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk: a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi benturan kepentingan; b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum; c. mencegah terjadinya kerugian negara; d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan; e. meningkatkan integritas; dan f. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

(1) Setiap Pegawai Bakamla harus menaati Peraturan Kepala Badan ini. (2) Atasan langsung pejabat dan/atau Pegawai di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. (3) Seluruh pimpinan unit kerja harus melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. (4) Pimpinan unit kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di unit kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan, Kode Etik Pegawai Bakamla, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.

Bentuk benturan kepentingan meliputi: a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan; c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan; f. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau

tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan g. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu oleh Penyelenggara Negara tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Jenis benturan kepentingan meliputi: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; b. pemberian izin yang diskriminatif; c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional; d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; e. melakukan komersialisasi pelayanan publik; f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; g. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi; h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Sumber benturan kepentingan dapat berupa: a. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan; b. perangkapan jabatan; c. hubungan afiliasi; d. gratifikasi; dan e. kelemahan sistem organisasi.

Setiap Penyelenggara Negara dilarang: a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan; b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/ aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk untuk hari raya keagamaan atau acara lainnya; f. mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara; g. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun untuk kedinasan atau hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakamla; i. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakamla, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan

pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

(1) Seluruh Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Negara harus mendasarkan diri pada: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kode etik pegawai Bakamla; c. prinsip pelayanan prima; d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/ golongan; dan e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

(1) Setiap tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang berpotensi adanya benturan kepentingan, dilakukan upaya pencegahan benturan kepentingan. (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing unit kerja. (3) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Badan secara periodik setiap semester melalui Sekretaris Utama.

(1) Penyelenggara Negara yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan

keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam MENETAPKAN keputusan dan/atau tindakan. (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung/pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti terkait. (3) Atasan langsung/pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan. (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan berdasarkan hal tersebut dinyatakan tetap berlaku. (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak keputusan dan/atau tindakan berdasarkan hal tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung/pejabat pengambil keputusan tersebut. (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

(1) Penyelenggara Negara yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara Negara atau pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Dalam situasi benturan kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara dapat melakukan tindakan: a. pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi; b. penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan; c. membatasi akses informasi; d. mutasi; e. pengalihan tugas dan tanggung jawab; dan/atau f. pengunduran diri dari jabatan.

(1) Setiap Pegawai Bakamla yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala Badan ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja. (2) Setiap Pegawai Bakamla yang terbukti melakukan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan secara berkala.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2017

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARI SOEDEWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA