Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU

Pasal 1

(1) Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti

dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah

kediaman yang layak.

(2) Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden hanya berhak

mendapatkan sumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 2

Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

setinggi-tingginya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Pengadaan rumah kediaman dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, dilakukan oleh Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1) Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden

dan/atau Mantan Wakil Presiden, ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Negara.

(2) Keputusan Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), sekurang-kurangnya memuat:

  • nama Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden;

  • letak rumah;

  • luas dan harga dari tanah dan bangunan.

Pasal 6 …

PRESIDEN

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2004

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2004

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978

tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden

serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yang berhenti

dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah

kediaman yang layak;

  • bahwa dalam rangka pemberian rumah tersebut kepada Mantan

Presiden dan Mantan Wakil Presiden, dipandang perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/

Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden

dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3128);

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Referensi Silang (4)
UU 7/1978 — HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL...
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 7/1978 — HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL... [Pasal 8]