Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Asing Pendatang selanjutnya disingkat dengan TKWNAP adalah Warga Negara Asing yang memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik INDONESIA.
2. Pengguna TKWNAP adalah usaha perorangan atau badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki izin mempekerjakan TKWNAP.
3. Tenaga Kerja INDONESIA adalah tenaga kerja Warga Negara INDONESIA.

(1) Setiap pengguna TKWNAP wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja INDONESIA di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia. (2) Apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh Tenaga Kerja INDONESIA, pengguna TKWNAP dapat menggunakan TKWNAP sampai batas waktu tertentu.

(1) Jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan penanam modal yang didirikan

dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing, atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA, terbuka bagi TKWNAP. (2) Jabatan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA. (3) Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing, dapat menunjuk sendiri TKWNAP sebagai Direksi dan Komisaris perusahaannya. (4) Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA, atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA/dan atau badan hukum INDONESIA, penunjukan Direksi dan Komisaris sesuai kesepakatan para pihak.

(1) Jabatan Direksi pada perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka UNDANG-UNDANG Penanaman Modal, terbuka bagi TKWNAP. (2) Jabatan Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya terbuka bagi Tenaga Kerja INDONESIA.

Khusus untuk jabatan Direktur yang membidangi Personalia, perusahaan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib menggunakan Tenaga Kerja INDONESIA.

(1) Daftar bidang dan jenis pekerjaan di bawah jabatan Direksi yang tertutup dan yang terbuka bagi TKWNAP untuk batas waktu tertentu, diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan pendapat Menteri terkait. (2) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(1) Pengguna TKWNAP wajib memiliki Rencana Penggunaan TKWNAP termasuk Direksi Komisaris yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Izin mempekerjakan TKWNAP diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat

yang ditunjuk. (3) TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Direksi/Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 memiliki Izin Kerja TKWNAP dari Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk. (4) Tatacara untuk memperoleh pengesahan Rencana Pembangunan TKWNAP, Izin Mempekerjakan TKWNAP dan Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan pendapat Menteri terkait.

(1) Setiap pengguna TKWNAP wajib melaksanakan program penggantian TKWNAP ke Tenaga Kerja INDONESIA. (2) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna TKWNAP wajib : a. menunjuk Tenaga Kerja INDONESIA sebagai Tenaga Pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh TKWNAP. b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja INDONESIA yang dipekerjakan, baik sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga. (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a harus tercantum dengan jelas dalam Rencana Penggunaan TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam struktur jabatan perusahaan. (4) Biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dibebankan pada pengguna TKWNAP dan tidak dibebankan ulang pada Tenaga Kerja INDONESIA.

Pengguna TKWNAP wajib melaporkan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Menteri Tenaga Kerja.

(1) Pengguna TKWNAP dikenakan pungutan pada setiap TKWNAP yang dipekerjakannya. (2) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan Tenaga Kerja INDONESIA yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. (3) Besarnya pungutan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

Dengan dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka terhadap Pengguna TKWNAP tidak lagi dikenakan pungutan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan TKWNAP.

(1) Pengguna TKWNAP yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini dan peraturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan TKWNAP dan/atau Izin Mempekerjakan TKWNAP. (2) TKWNAP yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini dan peraturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi pencabutan Izin Kerja TKWNAP.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dengan mendengar pendapat Menteri terkait.

(1) Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, dinyatakan tidak berlaku. (2) Semua peraturan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN Nomor 23 Tahun 1974 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau belum diatur berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Nopember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO