Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

  1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa yang selanjutnya disebut dengan

Tunjangan Perekayasa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan

kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Perekayasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

  1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang

selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri

Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Perekayasa diberikan Tunjangan Perekayasa

setiap bulan.

(2) Kepada …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan diberikan

Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan setiap bulan.

Pasal 3

(1) Besarnya Tunjangan Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

(2) Besarnya Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai bulan Januari

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional

lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini,

diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik

secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya

masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :

  • Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan Teknisi

Penelitian dan Perekayasaan;

  • Keputusan ....

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasa;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat

kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian

dan Perekayasaan, dipandang perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 17);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3547);

  1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4263);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (7)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 9/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...
KEPPRES 68/1996 — Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang...